Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Komisi VIII Ungkap Penyebab Biaya Haji Jadi Rp 49,8 Juta dari Usulan Awal Rp 69 Juta

image-gnews
Rapat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membahas kenaikan biaya haji di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Februari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Rapat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membahas kenaikan biaya haji di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Februari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Ashabul Kahfi mengatakan proses pembicaraan mengenai biaya haji berlangsung cukup panjang. Sampai akhirnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1444 H/2023 M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp 90.050.637,26 turun dari usulan awal Rp 98.893.909.

Angka tersebut terdiri atas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 49.812.700,26 (turun dari usulan awal Rp 69.193.733) atau sebesar 55,3 persen dari total BPIH. Serta biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 40.237.937 atau sebesar 44,7 persen.

Baca: Dugaan Mark Up Gelang Haji, Menag: Diklarifikasi, Sudah Selesai

Ashabul mengungkap sampai akhirnya biaya haji turun dari usulan awal. Menurut dia, hampir semua komponen disederhanakan mulai dari biaya penerbangan yang dari Rp 33,9 juta menjadi Rp 32,6 juta. “Jadi turun signifikan,” ujar dia seusai rapat kerja bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Gedung DPR, Rabu malam, 15 Februari 2023.

Komponen lain yang diturunkan adalah hotel di mana biaya awalnya Rp 4,6 juta bisa turun sampai Rp 4,2 juta. Selain itu biaya masyair yang awalnya 5.600 Riyal kita setelah negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi akhirnya turun di angka 4.700 Riyal.

Biaya konsumsi juga disebut Ashabul turun dari angka 18,5 Riyal menjadi 17,5 Riyal. “Poin-poin itulah sehingga kami bisa menyisir dan meminimalkan yang awalnya ongkos biaya haji kan cukup agak besar ya Rp 98 juta tapi karena kita bisa melakukan lobi, kemudian bisa berunding bersama, akhirnya kita temukan angka Rp 90,05 juta,” ucap Ashabul.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, yang paling penting selain segala upaya untuk menimbulkan efisiensi, kata Ashabul, pemerintah dan DPR ingin tetap mengedepankan dan memaksimalkan pelayanan. “Kami ingin Kemenag tetap menjaga ritme itu. Sehingga indeks kepuasan yang telah dicapai tahun 2022 di angka 90 persen kami harapkan bisa dipertahankan tahun ini,” tutur dia.

Akhirnya, Ashabul dan Pimpinan Komisi VIII bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meneken kesepakan soal kenaikan biaya haji. “Kita sepakat bahwa besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk jemaah haji reguler per jamaah sebesar Rp 90.050.637,26,” kata Yaqut.

Selain itu, jumlah ini terdiri atas dua komponen, yaitu perjalanan ibadah haji atau BIPIH, yang rata-rata per jamaah sebesar Rp 49.812.726 atau 55,3 persen dan penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar Rp 40.237.937 atau setara dengan 44,7 persen. “Adapun nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp 8,09 triliun,” ujar Menag Yaqut.

Baca JugaInilah Jadwal Rencana Perjalanan Haji 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Komisi VI DPR Kritik Klaim Tanah Sepihak BP Batam: Apa Bedanya dengan VOC?

11 jam lalu

Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto berkunjung ke kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, 5 Desember 2017. Dalam pertemuan dengan redaksi Tempo, Airlangga dan petinggi partai Golkar Nusron Wahid, menggambarkan situasi terakhir Partai Golkar setelah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka e- KTP. Tempo/Jati Mahatmaji
Anggota Komisi VI DPR Kritik Klaim Tanah Sepihak BP Batam: Apa Bedanya dengan VOC?

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyebut Badan BP Batam mirip dengan VOC karena mengklaim tanah di Rempang secara sepihak.


PKS Bakal Tolak Revisi UU IKN, Soroti Soal Obral HGU hingga 190 Tahun

12 jam lalu

Suasana pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. Presiden Joko Widodo menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 40 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
PKS Bakal Tolak Revisi UU IKN, Soroti Soal Obral HGU hingga 190 Tahun

Komisi II DPR RI membantah tuduhan revisi UU IKN untuk investor. Pimpinan Komisi II DPR RI mengatakan revisi ini untuk kepentingan anak bangsa.


Diprediksi Gagal Masuk Senayan, PSI Bilang Kadernya Masih Kerja Keras

21 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (kiri) berbincang dengan Anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha di sela rapat perdana dengan sejumlah jajaran pengurus PSI di Gedung DPP PSI, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Kaesang Pangarep memimpin rapat perdana pasca dirinya ditetapkan sebagai ketua umum PSI. Rapat tersebut rencananya akan membahas mengenai berbagai evaluasi dan rancangan strategi menghadapi Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Diprediksi Gagal Masuk Senayan, PSI Bilang Kadernya Masih Kerja Keras

Survei Indikator menunjukkan, PPP hingga PSI diprediksi tak lolos ke parlemen. Hasil survei ini mengungkap keterpilihan PSI 0,8 persen.


Tekan Konflik Sosial, Sertifikasi Tanah Ulayat Perlu Terapkan Pendekatan Konsensual

1 hari lalu

Tekan Konflik Sosial, Sertifikasi Tanah Ulayat Perlu Terapkan Pendekatan Konsensual

Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menegaskan agar pendekatan penyelesaian sertifikasi tanah ulayat menggunakan pendekatan yang konsensual.


Pertamina Didorong Kembangkan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

1 hari lalu

Aktivitas pekerja di Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Bandung, 18 Oktober 2017. TEMPO/Amston Probel
Pertamina Didorong Kembangkan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong PT Pertamina Geothermal Energy TBK tingkatkan pemanfaatan energi panas bumi.


DPR Tolak RUU Pendanaan Sementara, Pemerintah AS Tutup Besok

2 hari lalu

Ketua DPR Kevin McCarthy berbicara kepada wartawan saat konferensi pers tentang penutupan pemerintah AS di Capitol di Washington, 29 September 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
DPR Tolak RUU Pendanaan Sementara, Pemerintah AS Tutup Besok

Anggota Republik garis keras di DPR menolak RUU pendanaan sementara, akibatnya lembaga Pemerintah AS ditutup mulai besok karena tidak ada anggaran.


IM57+ Sampaikan 5 Sikap untuk Melawan Kriminalisasi

2 hari lalu

Ketua IM57+, Mochamad Praswad Nugraha,  memberikan sambutan dalam Dies Natalis ke-2 IM57+ Intitute pada 29 September 2023 di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta Selatan.
IM57+ Sampaikan 5 Sikap untuk Melawan Kriminalisasi

IM57+ deklarasi untuk melawan kriminalisasi di era reformasi. Mengajak masyarakat sipil untuk berkonsolidasi melawan kriminalisasi.


Komnas HAM Minta Komisi III DPR Panggil Pemerintah dan BP Batam soal Konflik Rempang

3 hari lalu

Sebuah masjid berada di dekat lahan yang rencananya akan dijadikan tempat relokasi warga di Tanjung Banon, Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 27 September 2023. Sebanyak 700 KK warga yang terdampak relokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama akan mendapatkan hunian baru dengan tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. ANTARA/Teguh Prihatna
Komnas HAM Minta Komisi III DPR Panggil Pemerintah dan BP Batam soal Konflik Rempang

Perkara di Rempang, kata Sahroni, hanya bisa dilakukan dengan humanis oleh pemerintah pusat dan daerah.


Inosentius Samsul: Satu Data Meniscayakan Integrasi Antar-Lembaga

3 hari lalu

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul dalam foto bersama usai mengikuti Seminar Nasional (Semnas) di Jakarta, Jumat (22/9/2023). Foto: Hira/nr
Inosentius Samsul: Satu Data Meniscayakan Integrasi Antar-Lembaga

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menekankan satu data meniscayakan adanya integrasi antar-lembaga yang menjadi 'produsen' dari data itu sendiri.


Komisi VI Dorong Enam 'Subholding' PT Pertamina Tingkatkan Manajemen dan Digitalisasi

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan enam direktur utama dari enam subholding di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2023). Foto: Oji/nr
Komisi VI Dorong Enam 'Subholding' PT Pertamina Tingkatkan Manajemen dan Digitalisasi

Komisi VI Dorong Enam 'Subholding' PT Pertamina Tingkatkan Manajemen dan Digitalisasi