Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dugaan Mark Up Gelang Haji, Menag: Diklarifikasi, Sudah Selesai

image-gnews
Petugas membagikan gelang identitas kepada jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) pertama embarkasi Palembang  di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 24 Juni 2022. Sebanyak 450 jamaah calon haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur tiba di Asrama Haji Palembang dan akan diterbangkan ke tanah suci pada Sabtu 25 Juni. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Petugas membagikan gelang identitas kepada jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) pertama embarkasi Palembang di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 24 Juni 2022. Sebanyak 450 jamaah calon haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur tiba di Asrama Haji Palembang dan akan diterbangkan ke tanah suci pada Sabtu 25 Juni. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menanggapi kabar soal dugaan adanya kenaikan dana haji melalui pengadaan gelang haji. “Kan sudah diklarifikasi. Sudah enggak ada, sudah diselesaikan itu,” ujar dia seusai rapat kerja bersama Komisi VIII DPAR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 15 Februari 2023.

Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi juga menimpali bahwa intinya pemerintah dan DPR sudah melakukan upaya rasionalisasi terhadap seluruh komponen terkait pembiyaan haji. Sehingga menemukan angka Rp 49.812.711,12 atau bila dibulatkan sebesar Rp 49,8 juta, di mana usulan sebelumnya Rp 69 juta.

“Semua sudah kami lakukan rasionalisasi. Itulah sampai kita temukan angka seperti itu. Itu luar biasa,” ucap Ashabul.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra Abdul Wachid sempat mengkritisi soal adanya dugaan mark up pembuatan gelang haji saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agama beberapa waktu lalu. Wachid sempat menyinggung perbedaan harga gelang haji yang dipasang oleh Kemenag dengan yang dijual di pasaran.

Dia lalu menjelaskan mengenai harganya. Dia menduga terjadi kenaikan harga lantaran biaya pembuatan gelang haji yang ia tahu hanya Rp 5.000, tapi dihargai Rp 30 ribu. "Ini soal kecil, tapi saya katakan saya pengusaha, dari kecil saya hitung. Harganya di sana (Jepara) Rp 5.000," kata Wachid. 

Dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII bersama Kemenag pada Selasa 14 Februari 2023 pengadaan gelang haji senilai Rp 5.541.992.500 atau jika dibulatkan menjadi Rp 5,5 miliar menjadi pembincangan kembali. Namun, akhirnya pengadaan itu disepakati untuk dihapus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sudah dihapus ya, sudah dihapus, Pak?" tanya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin rapat, Selasa 14 Februari 2023. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Hilman Latief menjawab: “Sudah.”

Akhirnya pengadaan gelang haji senilai Rp 5,5 miliar sudah dihapus. Terlihat juga pada slide presentasi yang menjelaskan keterangan bahwa 'anggaran ini sudah dihapus'.

MOH KHORY ALFARIZI | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca JugaBiaya Haji 2023 Naik Jadi Rp 49,8 Juta, Begini Rincian Hitungannya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ternyata Ini Penyebab Polemik antara Menag Yaqut dan PKB

11 jam lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didampingi Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief (kiri) meninjau fasilitas untuk jamaah sebelum mengikuti pelaksanaan wukuf di Arafah, Arab Saudi, Selasa, 27 Juni 2023. Sebanyak 228.093 jamaah haji Indonesia akan mengikuti wukuf di Arafah yang merupakan rangkaian prosesi puncak haji 1444 H. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ternyata Ini Penyebab Polemik antara Menag Yaqut dan PKB

Pernyataan Menag Yaqut soal soal figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama di Pemilu menuai polemik. PKB bakal lakukan ini.


Anggota Komisi VI DPR Kritik Klaim Tanah Sepihak BP Batam: Apa Bedanya dengan VOC?

12 jam lalu

Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto berkunjung ke kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, 5 Desember 2017. Dalam pertemuan dengan redaksi Tempo, Airlangga dan petinggi partai Golkar Nusron Wahid, menggambarkan situasi terakhir Partai Golkar setelah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka e- KTP. Tempo/Jati Mahatmaji
Anggota Komisi VI DPR Kritik Klaim Tanah Sepihak BP Batam: Apa Bedanya dengan VOC?

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyebut Badan BP Batam mirip dengan VOC karena mengklaim tanah di Rempang secara sepihak.


PKS Bakal Tolak Revisi UU IKN, Soroti Soal Obral HGU hingga 190 Tahun

13 jam lalu

Suasana pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. Presiden Joko Widodo menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 40 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
PKS Bakal Tolak Revisi UU IKN, Soroti Soal Obral HGU hingga 190 Tahun

Komisi II DPR RI membantah tuduhan revisi UU IKN untuk investor. Pimpinan Komisi II DPR RI mengatakan revisi ini untuk kepentingan anak bangsa.


Diprediksi Gagal Masuk Senayan, PSI Bilang Kadernya Masih Kerja Keras

22 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (kiri) berbincang dengan Anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha di sela rapat perdana dengan sejumlah jajaran pengurus PSI di Gedung DPP PSI, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Kaesang Pangarep memimpin rapat perdana pasca dirinya ditetapkan sebagai ketua umum PSI. Rapat tersebut rencananya akan membahas mengenai berbagai evaluasi dan rancangan strategi menghadapi Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Diprediksi Gagal Masuk Senayan, PSI Bilang Kadernya Masih Kerja Keras

Survei Indikator menunjukkan, PPP hingga PSI diprediksi tak lolos ke parlemen. Hasil survei ini mengungkap keterpilihan PSI 0,8 persen.


Tekan Konflik Sosial, Sertifikasi Tanah Ulayat Perlu Terapkan Pendekatan Konsensual

1 hari lalu

Tekan Konflik Sosial, Sertifikasi Tanah Ulayat Perlu Terapkan Pendekatan Konsensual

Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menegaskan agar pendekatan penyelesaian sertifikasi tanah ulayat menggunakan pendekatan yang konsensual.


Pertamina Didorong Kembangkan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

1 hari lalu

Aktivitas pekerja di Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Bandung, 18 Oktober 2017. TEMPO/Amston Probel
Pertamina Didorong Kembangkan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong PT Pertamina Geothermal Energy TBK tingkatkan pemanfaatan energi panas bumi.


DPR Tolak RUU Pendanaan Sementara, Pemerintah AS Tutup Besok

2 hari lalu

Ketua DPR Kevin McCarthy berbicara kepada wartawan saat konferensi pers tentang penutupan pemerintah AS di Capitol di Washington, 29 September 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
DPR Tolak RUU Pendanaan Sementara, Pemerintah AS Tutup Besok

Anggota Republik garis keras di DPR menolak RUU pendanaan sementara, akibatnya lembaga Pemerintah AS ditutup mulai besok karena tidak ada anggaran.


IM57+ Sampaikan 5 Sikap untuk Melawan Kriminalisasi

2 hari lalu

Ketua IM57+, Mochamad Praswad Nugraha,  memberikan sambutan dalam Dies Natalis ke-2 IM57+ Intitute pada 29 September 2023 di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta Selatan.
IM57+ Sampaikan 5 Sikap untuk Melawan Kriminalisasi

IM57+ deklarasi untuk melawan kriminalisasi di era reformasi. Mengajak masyarakat sipil untuk berkonsolidasi melawan kriminalisasi.


Komnas HAM Minta Komisi III DPR Panggil Pemerintah dan BP Batam soal Konflik Rempang

3 hari lalu

Sebuah masjid berada di dekat lahan yang rencananya akan dijadikan tempat relokasi warga di Tanjung Banon, Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 27 September 2023. Sebanyak 700 KK warga yang terdampak relokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama akan mendapatkan hunian baru dengan tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. ANTARA/Teguh Prihatna
Komnas HAM Minta Komisi III DPR Panggil Pemerintah dan BP Batam soal Konflik Rempang

Perkara di Rempang, kata Sahroni, hanya bisa dilakukan dengan humanis oleh pemerintah pusat dan daerah.


Inosentius Samsul: Satu Data Meniscayakan Integrasi Antar-Lembaga

3 hari lalu

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul dalam foto bersama usai mengikuti Seminar Nasional (Semnas) di Jakarta, Jumat (22/9/2023). Foto: Hira/nr
Inosentius Samsul: Satu Data Meniscayakan Integrasi Antar-Lembaga

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menekankan satu data meniscayakan adanya integrasi antar-lembaga yang menjadi 'produsen' dari data itu sendiri.