TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menjelaskan pembagian kewenangan kementeriannya dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang koperasi open loop dan close loop.
Teten, sapaannya, mengatakan pembagian kewenangan itu sudah final. "Pengertian close loop open loop ini bukan pengertian baru atau bukan pengertian mengada-ada," kata Teten dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Februari 2023.
Untuk diketahui, koperasi open loop adalah koperasi yang melakukan praktik jasa keuangan di luar anggotanya, seperti jasa asuransi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK/UU P2SK), koperasi open loop akan berada di bawah perizinan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sedangkan koperasi close loop adalah koperasi yang hanya melayani anggotanya. Koperasi close loop ini tetap berada di bawah izin dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM)
"Misal koperasi Bu Evita (anggota DPR Komisi VI) kan KSP (Koperasi Simpan Pinjam), nah dia hanya untuk anggota ke anggota. Tapi prakteknya ada yang menjalankan shadow banking, yaitu badan hukumnya koperasi simpan pinjam tapi juga menjalankan praktik jasa keuangan," jelas Teten.
Dia pun mencontohkan kasus KSP Indosurya. Dalam kasus itu, konsumen berinvestasi di perusahaan sekuritas milik Indosurya, lalu dibukukan di koperasi simpan pinjam.
"Jadi di awal-awal sempat simpang siur, ini wilayah OJK atau wilayah kami? Yang jelas ini praktik shadow banking. Ini tindak pidana perbankan," tegas Teten.
Dalam perkembangannya, kata dia, pemerintah ingin koperasi masuk ke semua sektor. Jadi, koperasi juga bisa mendirikan bank.
Dia lalu mengutip penelitian Prof. Revrisond Baswir dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menemukan di Eropa banyak sekali bank yang didirikan koperasi. Tapi, kata Teten, koperasi itu tunduk dengan regulasi keuangan.
"Menurut saya, kalau koperasi masih seperti itu (tidak berubah) maka koperasi masih mengerdilkan diri sendiri," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya tengah menggodok revisi undang-undang koperasi. Menurut Teten, ini membuat koperasi bisa masuk ke semua sektor, tak hanya di sektor ekonomi marginal saja.
"Jadi di Undang-Undang P2SK itu boleh koperasi mendirikan bank. Tapi ketika mendirikan bank dia di bawah OJK, banknya di bawah OJK," tutur Teten.
AMELIA RAHIMA SARI | RIANI SANUSI PUTRI
Pilihan Editor: JD.ID Tutup Pemesanan per Hari Ini, Bagaimana Cara Tarik Saldo JDBalance?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
