TEMPO.CO, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pos Indonesia (Persero) menawarkan layanan pembayaran digital kepada pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan (Korsel). Berdasarkan data Pos Indonesia, sekitar 75 persen sistem pengupahan PMI G to G Korsel masih menggunakan pembayaran tunai (cash).
"Pospay memberi kemudahan kepada PMI untuk bertransaksi dari mana saja dengan didukung layanan Kantor Pos seluruh Indonesia yang berada di 4.800 titik," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi, seperti dikutip Antara Senin, 23 Februari 2023.
Baca Juga:
Menurut Faizal, layanan Pospay sudah lebih dulu digunakan kurang dari 10 ribu orang PMI di Taiwan. Dari sana, Pos Indonesia mempelajari kebutuhan PMI pada layanan transaksi nontunai (cashless) begitu tinggi.
Untuk diketahui, layanan Pospay merupakan platform digital transaksi keuangan berbasis rekening giro pos untuk melakukan transaksi dari luar negeri ke Indonesia.
"Kami ingin terus mengembangkan ke kawasan lain, terutama Korsel. Saya pikir perlu dibantu itu, karena masih banyak PMI di Korea yang upahnya juga dibayar cash," kata Faizal.
Adapun Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan setiap tahunnya pekerja migran menyumbangkan devisa sebesar Rp 159,6 triliun ke dalam negeri. Namun masih kurang dari satu persen transaksi tersebut masuk melalui layanan Pospay.
Menurut Benny, pengguna layanan Pospay masih kurang dari 10 ribu PMI di Taiwan. Berbeda dengan jumlah unduhan Pospay di Indonesia yang sudah mencapai sekitar 4,6 juta.
Selanjutnya: Pertumbuhan transaksi...
