Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Badai PHK Akan Terus Berlanjut, Direktur Celios: Resesi Menjadi Momentum untuk Efisiensi

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Ilustrasi PHK. Shutterstock
Ilustrasi PHK. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDirektur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkap sejumlah faktor yang mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pertama, inflasi yang mempengaruhi daya beli. Sehingga, produk kategori menengah ke atas atau produk sekunder dan tersier, permintaanya menurun.

“Ketika ada ancaman resesi, inflasi naik, suku bunga naik, konsumen memang akan mengurangi daya beli,” ujar Bhima ketika dihubungi Tempo melalui sambungan telepon, Jumat, 10 Februari 2023.

Faktor kedua, adalah langkah perusahaan untuk melakukan reorganisasi. Meskipun tidak ada penurunan pendapatan yang signifikan, momentum ancaman resesi ini dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi karyawan. Terlebih untuk perusahaan yang bergerak di bidang spesifik, seperti layanan hiburan streaming film.

Menurut Bhima, tren masyarakat yang menonton film dari rumah akibat pandemi Covid-19 akan tetap berlanjut meski situasi sudah membaik. Artinya, terjadi perubahan kebiasaan dalam menonton. Bisnis streaming film pun dianggap lebih menguntungkan ketimbang memutar film di bioskop yang biaya operasionalnya lebih besar.

“Meski awalnya sudah ada rencana memangkas unit bisnis yang tidak profitable, mereka (perusahaan) menggunakan resesi sebagai pembenaran untuk melakukan efisiensi,” tutur Bhima.  

Faktor ketiga, yakni dorongan untuk menormalkan kembali biaya untuk belanja pegawai. Hal ini tidak terlepas dari fenomena karyawan start up yang mendapat gaji sangat besar. Ketika situasi berubah dan investor turun, perusahaan rintisan pun mau tidak mau memangkas karyawan.

“Ancaman resesi digunakan untuk memangkas biaya itu. Jadi bisa bertujuan ketika mereka membuka rekrutmen baru, mereka bisa gunakan gaji atau insentif baru,” ujar Bhima.

Bhima memprediksi gelombang PHK akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Sebab menurutnya, tahun ini menjadi tahun menantang. Perusahaan melakukan efisiensi untuk mendapat keuntungan lebih tinggi.

Fenomena ini, Bhima melanjutkan, juga tidak terlepas dari perubahan kebutuhan tenaga kerja. Terlepas dari perubahan akibat pandemi, Bhima mengatakan disrupsi era digital juga belum selesai. Masih aka nada bisnis maupun profesi baru yang bermunculan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Misalnya, sekarang perusahaan membutuhkan tenaga IT yang lebih spesifik dan bukan sekadar untuk big data,” kata Bhima. “Profesi-profesi baru kemungkinan akan muncul. Itu juga yang harus dipersiapkan pemerintah, perguruan tinggi,” bebernya.

Fenomena PHK memang terjadi di beberapa waktu terakhir. Di Indonesia, fenomena ini terjadi pada sejumlah perusahaan startup. Misalnya, GoTo yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada 1.300 karyawan pada November lalu. Direktur GOTO Melissa Siska Juminto mengatakan langkah tersebut terpaksa diambil untuk mendorong kinerja bisnis yang semakin sehat.

Teranyar, badai PHK juga menimpa perusahaan multinasional Walt Disney dan Yahoo. Walt Disney melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 7.000 pekerjanya pada Rabu, 8 Februari 2023. Jumlah PHK tersebut setara 3,6 persen dari jumlah tenaga kerja global Disney. Walt Disney mengambil langkah ini dengan alasan untuk menghemat US$ 5,5 miliar biaya dan membuat bisnis streaming yang menguntungkan.

Sementara Yahoo, akan melakukan pemutusan kerja atau PHK terhadap lebih dari 20 persen karyawannya. Perusahaan tersebut melakukan PHK sebagai bagian dari restrukturisasi pada divisi periklanan.

Juru Bicara Yahoo mengatakan pemangkasan tenaga kerja ini akan berdampak pada kurang lebih 50 persen karyawan di divisi iklan pada akhir tahun ini. “Termasuk hampir 1.000 karyawan pada Minggu ini,” katanya, Kamis, 9 Februari 2023, dikutip dari Reuters.

Langkah pengurangan tenaga kerja ini memungkinkan perusahaan mempersempit fokus dan investasinya pada bisnis iklan andalannya yang disebut DSP. Yahoo disebut terpaksa melakukan PHK lantaran banyak pengiklan yang mengurangi anggaran pemasaran mereka. Hal itu tidak terlepas dari tingkat inflasi yang tinggi dan ketidakpastian akan resesi yang masih berlanjut.

Pilihan Editor:  Yahoo dan Walt Disney Pangkas Karyawan, Terdampak Resesi Global


 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenparekraf soal RPP Kesehatan: Industri Kreatif Dirugikan, Multiplier Effect Hilang hingga Ancaman PHK

1 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Kemenparekraf soal RPP Kesehatan: Industri Kreatif Dirugikan, Multiplier Effect Hilang hingga Ancaman PHK

Kemenparekraf menilai perlunya kajian lebih dalam terhadap RPP Kesehatan karena berpotensi membawa dampak negatif bagi industri kreatif di Tanah Air.


Ini Risiko Boikot Produk Terafiliasi Israel, Salah Satunya PHK Massal

2 hari lalu

Forum Umat Islam berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (23/1). Mereka mengutuk serangan Israel ke jalur Gaza, Palestina, dan menyerukan boikot atas produk Amerika dan Israel.TEMPO/Wahyu Setiawan
Ini Risiko Boikot Produk Terafiliasi Israel, Salah Satunya PHK Massal

Ketua Apindo Shinta Kamdani menyatakkan boikot produk Israel dapat menimbulkan beberapa risiko besar. Apa saja?


Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda, tapi Semakin Menguat: Hati-hati, Waspada

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda, tapi Semakin Menguat: Hati-hati, Waspada

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan situasi global masih penuh dengan ketidakpastian.


Terpopuler: Potensi PHK Usai Boikot Produk Diduga Terafiliasi Israel dan Balasan Bahlil atas Kritik Anies soal IKN

2 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani ketika ditemui di Kemenko Marves pada Selasa, 22 Agustus 2033. TEMPO/Riri Rahayu
Terpopuler: Potensi PHK Usai Boikot Produk Diduga Terafiliasi Israel dan Balasan Bahlil atas Kritik Anies soal IKN

Berita terpopuler pada Selasa, 28 November 2023, dimulai dari Ketua Apindo yang berbicara soal dampak boikot produk berafiliasi Israel ke penjualan hi


Cara dan Syarat Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan via SIAPkerja

7 hari lalu

Ketahui persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan agar prosesnya mudah. Beberapa dokumen yang harus dibawa seperti kartu BPJS hingga KTP. Foto: Flickr
Cara dan Syarat Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan via SIAPkerja

Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 3 bulan sejak terkena PHK.


Terpopuler: Ketua KPK Tersangka Pengamat Sebut Bisa Bikin Investor Asing Ragu, Guru Besar UI Bicara Standar Desain LRT Jabodebek

7 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Terpopuler: Ketua KPK Tersangka Pengamat Sebut Bisa Bikin Investor Asing Ragu, Guru Besar UI Bicara Standar Desain LRT Jabodebek

Kasus hukum yang menjerat Ketua KPK Firli Bahuri dinilai bisa menggerus kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.


Bicara Rencana Merger AP I dan AP II, Erick Thohir Klaim Tak Ada PHK Karyawan

8 hari lalu

Ilustrasi - Bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I. ANTARA/HO-Angkasa Pura I
Bicara Rencana Merger AP I dan AP II, Erick Thohir Klaim Tak Ada PHK Karyawan

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan setelah merger Angkasa Pura (AP) I dan II.


Citigroup Bakal PHK Massal Karyawannya, Bagaimana Dampaknya ke Citi Indonesia?

11 hari lalu

Logo Citigroup. topnews.in
Citigroup Bakal PHK Massal Karyawannya, Bagaimana Dampaknya ke Citi Indonesia?

Citigroup dikabarkan memulai PHK besar-besaran karyawannya mulai hari ini, Senin, 20 November 2023. Bagaimana dampaknya ke Citi Indonesia?


Seluk-beluk Aturan Hukum PHK menurut UU Cipta Kerja

11 hari lalu

Ilustrasi PHK. Shutterstock
Seluk-beluk Aturan Hukum PHK menurut UU Cipta Kerja

Ramai beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, bagaimana aturan hukum PHK menurut UU Cipta Kerja.


Daftar Perusahaan yang Lakukan PHK di 2023, Terbaru Rumah.com, Nestle dan Halodoc

14 hari lalu

Ilustrasi PHK. Shutterstock
Daftar Perusahaan yang Lakukan PHK di 2023, Terbaru Rumah.com, Nestle dan Halodoc

Beberapa waktu lalu, Nestle dan Halodoc telah melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya.