TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan larangan ekspor emas akan dilakukan secara bertahap. Sehingga, pada akhirnya bisa membuka lapangan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja.
“Proses hilirisasi harus berjalan sampai kita bisa menghasilkan produk akhir yang bisa menghasilkan nilai tambah tinggi. Itu bisa menciptakan lapangan kerja,” kata Arifin ketika ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat, 10 Februari 2023.
Kendati demikian, Arifin belum merinci kapan hilirisasi emas akan mulai dilakukan. Dia juga tidak mengungkapkan apakah rencana larangan ekspor emas berkaitan dengan rencana pemerintah membentuk Bullion Bank atau Bank Emas di Indonesia.
“Nggak ada urusannya (Bullion Bank) sama Minerba,” ucapnya.
Sebelumnya, wacana larangan ekspor emas disampaikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam pertemuan industri jasa keuangan pada Senin, 6 Februari 2023. Jokowi mengatakan bahwa hilirisasi harus dilakukan karena menjadi kunci untuk mendorong Indonesia agar menjadi negara maju.
Jokowi memberi contoh larangan ekspor bijih nikel yang mendongkrak pendapatan negara. Dari yang sebelumnya US$ 1,1 miliar melompat hingga ke angka US$ 30 miliar. Karena itu, upaya hilirisasi ini mesti diperluas ke komoditas lainnya.
“Nanti lari ke bauksit, timah, ke tembaga, ke emas, ke gas alam, dan minyak,” kata Jokowi. “Ini betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan dan jadilah kita negara maju.”
Pilihan Editor: Anggota Komisi XI Minta BLT Desa Disetop Karena Bikin Warga Malas, Ekonom Jelaskan Akar Kemiskinan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
