Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota Komisi XI Minta BLT Desa Disetop Karena Bikin Warga Malas, Ekonom Jelaskan Akar Kemiskinan

image-gnews
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat hadiri penyerahan BLT Dana Desa secara simbolis di Desa Pilohulata, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, Sabtu (12/06)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat hadiri penyerahan BLT Dana Desa secara simbolis di Desa Pilohulata, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, Sabtu (12/06)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam merespons Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghentikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Sihar menilai program itu dinilai membuat masyarakat jadi malas bekerja.

Pieter mengatakan bahwa BLT membuat masyarakat desa menjadi malas adalah hal yang tidak tepat. Menurut Pieter, BLT adalah bantuan untuk menutup sebagian kebutuhan primer masyarakat, khususnya  pangan agar masyarakat bisa makan secara layak. 

“Kalau mereka bermalas-malas BLT tidak akan cukup untuk menutup kebutuhan primer lainnya,” ujar dia kepada Tempo pada Kamis, 9 Februari 2023.

Selain itu, kata dia, dari berbagai survei yang pernah dilakukan karakteristik masyarakat desa bukanlah masyarakat yang malas. Mereka miskin bukan karena malas, tapi memang karena benar-benar miskin. Pieter mencontohkan mulai dari miskin aset, sumber daya, bahkan kebanyakan tidak memiliki lahan. 

“Hanya menjadi penggarap. Sementara term of trade petani sangat rendah,” ucap Pieter.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia pun menuturkan jika BLT membuat masyarakat desa menjadi malas, dapat dipastikan BLT tersebut salah sasaran. “BLT desa sebaiknya bukan dihentikan, tetapi dialihkan dalam bentuk bantuan yang lebih tepat sasaran,” tutur Pieter.

Sebelumnya, Sihar menyampaikan itu dalam rapat dengar pendapat bersama Diretur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman. Menurut politikus PDIP itu, BLT mungkin sudah waktunya dipikirkan apakah harus disetop atau tidak.

“Karena kembali lagi masyarakat sekarang menunggu BLT, mereka nggak mau lagi kerja, tunggu aja nanti juga dapat," kata dia dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Komisi XI DPR RI Channel, Rabu lalu.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Naikkan Target Penerimaan Bea Cukai 2024 jadi Rp 320 Triliun, Realistis?

1 hari lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Naikkan Target Penerimaan Bea Cukai 2024 jadi Rp 320 Triliun, Realistis?

Pemerintah menaikkan target penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun depan. Apakah target itu realistis mengingat penerimaan bea cukai per Agustus 2023 tengah menurun?


Sepakati Pembentukan Task Force, Indonesia dan Jepang Percepat Pengembangan Transisi Energi

2 hari lalu

Sepakati Pembentukan Task Force, Indonesia dan Jepang Percepat Pengembangan Transisi Energi

Sepakati Pembentukan Task Force, Indonesia dan Jepang Percepat Pengembangan Transisi Energi Beserta Infrastruktur Pendukung


Kemenkeu Bantah Pemerintah Punya Utang Rp 60 Triliun ke PLN

3 hari lalu

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata saat ditemui usai sidang paripurna pengesahan UU APBN 2024 di Senayan, Jakarta pada Kamis, 21 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kemenkeu Bantah Pemerintah Punya Utang Rp 60 Triliun ke PLN

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu buka suara perihal kabar pemerintah memiliki utang ke badan usaha milik negara atau BUMN PT PLN (Persero).


Ramai Soal Rencana Kenaikan PPN jadi 12 Persen, Kemenkeu: Tetap 11 Persen Tahun Depan

4 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Ramai Soal Rencana Kenaikan PPN jadi 12 Persen, Kemenkeu: Tetap 11 Persen Tahun Depan

Kemenkeu mengatakan pajak pertambahan nilai (PPN) tetap sebesar 11 persen pada 2024. Kapan terjadi kenaikan PPN?


Kemenkeu Ungkap RAPBN 2024 Belum Pertimbangkan Anggaran Pertamax Gantikan Pertalite

4 hari lalu

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Wahyu Utomo saat ditemui usai mini talkshow bedah RAPBN 2024 di Jakarta pada Rabu, 20 September 2024. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani.
Kemenkeu Ungkap RAPBN 2024 Belum Pertimbangkan Anggaran Pertamax Gantikan Pertalite

BKF Kemenkeu mengungkapkan RAPBN 2024 belum mempertimbangkan anggaran BBM jenis Pertamax yang disebut akan menggantikan Pertalite.


Program SPHP Belum Optimal Stabilkan Harga Beras, Pengamat: Karena Perubahan Skema

5 hari lalu

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Program SPHP Belum Optimal Stabilkan Harga Beras, Pengamat: Karena Perubahan Skema

Harga beras kembali melambung ketika bansos beras dihentikan pada Juli-Agustus.


Cerita APBN Bekerja Keras selama 4 Tahun, Sri Mulyani: Memastikan Ekonomi Berdasarkan Keadilan

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Cerita APBN Bekerja Keras selama 4 Tahun, Sri Mulyani: Memastikan Ekonomi Berdasarkan Keadilan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama 4 tahun banyak sekali pelajaran bahwa ketidakpastian global akan selalu ada dan APBN sebagai instrumen yang strategis harus mampu melaksanakan tugas alokasi distribusi dan stabilisasi.


Presiden Jokowi Bagi-Bagi Amplop di Pasar Bali Mester Jatinegara

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Bali Mester Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)
Presiden Jokowi Bagi-Bagi Amplop di Pasar Bali Mester Jatinegara

Presiden Jokowi meninjau harga dan pasokan bahan pokok di Pasar Bali Mester, Jatinegara. Presiden juga membagikan bansos berupa uang.


AirNav Ajukan Tambahan PMN Tunai Rp 659 Miliar dan Nontunai Rp 892 Miliar, untuk Apa Saja?

6 hari lalu

Petugas Airnav memantau pergerakan pesawat di menara kontrol Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Jumat 29 April 2022. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pergerakan penumpang angkutan umum di semua moda transportasi mengalami peningkatan pada H-5 Lebaran 2022. Sementara itu, secara kumulatif sejak H-7 Lebaran 2022 pergerakan penumpang transportasi udara tercatat merupakan yang tertinggi. TEMPO/Subekti.
AirNav Ajukan Tambahan PMN Tunai Rp 659 Miliar dan Nontunai Rp 892 Miliar, untuk Apa Saja?

BUMN Petugas Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia mengajukan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).


Akankah Harga Beras Turun setelah Pemerintah Menggelontorkan Bansos? Ini Analisa Pakar

7 hari lalu

Pekerja menyimpan karung beras di gudang Bulog Gedebage, Bandung, Jawa Barat, 14 September 2023. Untuk mengatasi daya beli masyarakat yang melemah akibat gejolak harga beras, pemerintah melalui Bulog menggelontorkan 210 ribu ton beras untuk bantuan pangan berupa bansos beras bagi 21,3 juta KPM. TEMPO/Prima mulia
Akankah Harga Beras Turun setelah Pemerintah Menggelontorkan Bansos? Ini Analisa Pakar

Direktur Utama Perum Bulog alias Buwas optimistis harga beras medium bakal turun usai bantuan sosial atau Bansos beras digelontorkan.