Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2 Kreditor Menolak Damai dan Kembali Gugat Pailit, Respons Bos Garuda Indonesia?

image-gnews
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra usai sidang homologasi atau perjanjian damai antara Garuda dan para kreditur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 20 Juni 2022. Tempo/Hendartyo Hanggi
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra usai sidang homologasi atau perjanjian damai antara Garuda dan para kreditur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 20 Juni 2022. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bos PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. merespons soal informasi mengenai gugatan oleh dua kreditur Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company.

Dua perusahaan leasing pesawat itu melakukan pembatalan perdamaian putusan homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Dapat kami sampaikan bahwa Garuda Indonesia belum menerima pemberitahuan resmi dari PN Jakarta Pusat.  Kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai informasi itu dengan otoritas terkait guna mempelajari upaya hukum dimaksud,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, lewat keterangan tertulis pada Kamis, 9 Februari 2023.

Sejalan dengan langkah intensifikasi restrukturisasi yang dijalankan, kata dia, Garuda Indonesia telah merampungkan berbagai tahapan restrukturisasi. Khususnya melalui pemenuhan ketentuan terhadap realisasi Perjanjian Perdamaian PKPU yang resmi mulai diimplementasikan pada awal tahun ini.

Salah satunya telah dilakukan melalui penerbitan New Notes dan ekuitas baru sebagai salah satu instrumen restrukturisasi utang usaha sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian melalui putusan homologasi oleh PN Jakarta Pusat. Hal itu pun telah diberikan kepada lessor pesawat sebagai kreditur perusahaan, termasuk dua kreditur tersebut.

“Sejalan dengan rampungnya proses restrukturisasi perusahaan yang juga diselaraskan sebagai upaya untuk mengakselerasikan transformasi kinerja,” tutur dia.

Komitmen tersebut, Irfan melanjutkan, turut menjadi fokus utama perusahaan untuk memastikan outlook kinerja yang kondusif dalam menjalankan komitmen perusahaan terhadap kepercayaan mayoritas kreditur. Tujuannya agar dapat terimplementasi secara optimal bagi seluruh pihak. 

Selanjutnya: "Hal tersebut yang kami lakukan melalui..."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


6 Warga Asing Tewas di Thailand Diracun Sianida, Diduga Terkait Utang

11 jam lalu

Polisi berjalan di dalam hotel Grand Hyatt Erawan, yang diyakini sedikitnya 6 orang dilaporkan tewas, di Bangkok, Thailand, 16 Juli 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
6 Warga Asing Tewas di Thailand Diracun Sianida, Diduga Terkait Utang

Otopsi terhadap enam warga asing yang ditemukan tewas di sebuah hotel di Bangkok, Thailand telah menemukan jejak racun sianida.


Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

15 jam lalu

Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang ini dimulai dari daftar aset mantan presiden AS Donald Trump di Indonesia.


Polisi Sebut Sekitar 20 Orang Terlapor di Kasus Penyekapan dan Penganiayaan Pemuda Duren Sawit

15 jam lalu

Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Nicolas Ary Lilipaly ditemui di Polres Metro Jakarta Timur, Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Novali Panji
Polisi Sebut Sekitar 20 Orang Terlapor di Kasus Penyekapan dan Penganiayaan Pemuda Duren Sawit

Dugaan penyekapan dan penganiayaan seorang pemuda di kafe Duren Sawit, polisi menyebutkan ada sekitar 20 orang terlapor.


Prabowo Sempat Ramai Dikabarkan akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen dari PDB, Faisal Basri: Jangan Main-Main

17 jam lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.  Ke depan, Prabowo menyatakan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK, agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. TEMPO/Subekti.
Prabowo Sempat Ramai Dikabarkan akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen dari PDB, Faisal Basri: Jangan Main-Main

Faisal Basri mengkritik Prabowo Subianto yang sempat ramai dikabarkan bakal menaikkan rasio utang pemerintah dari 39 menjadi 50 persen dari PDB.


Whoosh Disebut Bikin Rugi WIKA, Manajemen KCIC Buka Suara

18 jam lalu

Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung melewati Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)
Whoosh Disebut Bikin Rugi WIKA, Manajemen KCIC Buka Suara

KCIC menanggapi pernyataan bos WIKA yang mengaku perusahaan merugi karena proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.


Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.627 T, Ekonom: Berpotensi Naik Seiring Kembali Masuknya Investor Asing ke Pasar SBN

19 jam lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.627 T, Ekonom: Berpotensi Naik Seiring Kembali Masuknya Investor Asing ke Pasar SBN

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Mei 2024 tumbuh 1,8 persen dibanding tahun lalu atau year on year (yoy).


Mei 2024, Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp 6.586 Triliun

2 hari lalu

Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Mei 2024, Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp 6.586 Triliun

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2024 sebesar US$ 407,3 miliar.


Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar yang Belum Dibayar Pemerintah Sejak Krismon: Saya Mencari Keadilan

2 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar yang Belum Dibayar Pemerintah Sejak Krismon: Saya Mencari Keadilan

Jusuf Hamka berencana menggugat class action pemerintah karena tak kunjung membayar utang Rp 800 miliar sejak masa krisis moneter pada 1998.


Jusuf Hamka Akan Minta Petunjuk Prabowo Subianto jika Utang Negara Rp 800 Miliar Belum Juga Dibayar

2 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Akan Minta Petunjuk Prabowo Subianto jika Utang Negara Rp 800 Miliar Belum Juga Dibayar

Kalau utangnya belum dibayar sampai Presiden Jokowi lengser, Jusuf Hamka akan meminta petunjuk kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.


Jusuf Hamka Sambangi Mahfud MD Soal Utang Pemerintah, Berikut Nilainya

3 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Sambangi Mahfud MD Soal Utang Pemerintah, Berikut Nilainya

Jusuf Hamka menjelaskan bahwa surat tersebut meminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan pembayaran utang dengan batas waktu Juni 2024.