Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tunda Pemberlakuan Tarif Baru PBB 2023, Gibran: Tidak Ada Kenaikan, Kembali ke Tarif 2022

image-gnews
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka saat meninjau beberapa lokasi di Solo Techno Park, Senin, 6 Februari 2023.  TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka saat meninjau beberapa lokasi di Solo Techno Park, Senin, 6 Februari 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akhirnya mengambil kebijakan menunda pemberlakuan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2023. Tarif PBB yang akan diberlakukan tahun ini kembali pada tarif PBB tahun 2022. 

Keputusan itu diambil Gibran selepas beraudiensi dengan jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo, dalam hal ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Selasa, 7 Februari 2023. Ditundanya pemberlakuan tarif PBB 2023 itu berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan. 

Baca: Warga Solo Keluhkan Kenaikan Tarif PBB 2023, Gibran: Kami Tampung Semua, Kami Tidak Saklek

"Jadi sudah diputuskan ya, tidak ada kenaikan (tarif PBB) ya. (Tarif) Kembali ke 2022," ucap Gibran kepada awak media usai bertemu dengan Ketua FPDIP, YF Sukasno dan anggota fraksinya, Suharsono dan Paulus Haryoto, itu di Taman Pracima Pura Mangkunegaran Solo. 

Audiensi itu juga dihadiri Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Ahyani, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo Tulus Widayat.

Menyusul keputusan itu, Gibran mengatakan secara teknis Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui Bapenda akan mencetak ulang surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB. Selain itu, untuk sementara waktu loket pembayaran PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditutup. 

Selanjutnya: Bapenda akan mencetak ulang surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB ...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lantik Ketua DPD PSI Solo, Kaesang Targetkan 10 Kursi DPRD dan Usung Wali Kota Sendiri

5 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (kanan) menyerahkan SK kepada Tri Mardiyanto selalku ketua baru DPD PSI Kota Solo, di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 21 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Lantik Ketua DPD PSI Solo, Kaesang Targetkan 10 Kursi DPRD dan Usung Wali Kota Sendiri

Kaesang menargetkan PSI bisa mengusung calon Wali Kota Solo sendiri pada Pilkada 2029 mendatang.


Inilah Alasan Mahkamah Internasional Memutuskan Pendudukan Israel di Palestina Ilegal

6 jam lalu

Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Jumat memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan militernya di Rafah, dengan segera.
Inilah Alasan Mahkamah Internasional Memutuskan Pendudukan Israel di Palestina Ilegal

Mahkamah Internasional mengatakan kebijakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki merupakan bentuk aneksasi.


Demonstrasi di Bangladesh: Pengerahan Militer dan Jam Malam hingga Disoroti Kepala HAM PBB

6 jam lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Demonstrasi di Bangladesh: Pengerahan Militer dan Jam Malam hingga Disoroti Kepala HAM PBB

Beberapa hari belakangan, Bangladesh menjadi sorotan dunia karena aksi demonstrasi besar-besaran


Soal Pelantikan Thomas Djiwandono dan Sudaryono Sebagai Wamen, Gibran: Percepat Proses Transisi

1 hari lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan Bupati Kendal, Dico Ganinduto blusukan untuk bertemu dengan warga, pedagang, dan kalangan nelayan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 20 Juli 2024. Foto: Istimewa
Soal Pelantikan Thomas Djiwandono dan Sudaryono Sebagai Wamen, Gibran: Percepat Proses Transisi

Gibran menanggapi soal dua orang dekat presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dilantik sebagai wakil menteri pada Kamis, 18 Juli 2024.


Gibran dan Dico Ganinduto Blusukan di Semarang, Temui Pedagang Pasar dan Nelayan

1 hari lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan Bupati Kendal, Dico Ganinduto blusukan untuk bertemu dengan warga, pedagang, dan kalangan nelayan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 20 Juli 2024. Foto: Istimewa
Gibran dan Dico Ganinduto Blusukan di Semarang, Temui Pedagang Pasar dan Nelayan

Gibran Rakabuming melakukan blusukan menyasar berbagai lokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama Bupati Kendal, Dico M Ganinduto.


Palestina Desak Dunia dan PBB Tekan Israel Hentikan Pendudukan

1 hari lalu

Para delegasi menghadiri keputusan mengenai permintaan Afrika Selatan untuk memerintahkan penghentian serangan Israel di Rafah di Gaza sebagai bagian dari kasus yang lebih besar yang diajukan ke pengadilan yang bermarkas di Den Haag oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida, di Mahkamah Internasional (ICJ), di Den Haag, Belanda 24 Mei 2024. REUTERS/Johanna Geron
Palestina Desak Dunia dan PBB Tekan Israel Hentikan Pendudukan

Palestina mendesak semua negara dan PBB untuk meninjau ulang hubungannya dengan Israel setelah putusan Mahkamah Internasional (ICJ)


Gibran Sebut Skema Program Makan Bergizi Gratis Masih Didiskusikan

1 hari lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka (dua dari kanan) meninjau salah satu rumah warga saat blusukan di wilayah Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Skema Program Makan Bergizi Gratis Masih Didiskusikan

Gibran menyebut telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mematangkan program makan bergizi gratis.


Lantik Teguh Prakosa, Pj Gubernur Jateng Singgung Angka Kemiskinan di Kota Solo Selama Dipimpin Gibran

1 hari lalu

Gibran Rakabuming Raka bersama Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa (kanan) didampingi Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kiri) saat pelantikan Wali Kota Solo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Gubernuran Jawa Tengah, Semarang, Jumat (19/7/2024). ANTARA/Zuhdiar Laeis
Lantik Teguh Prakosa, Pj Gubernur Jateng Singgung Angka Kemiskinan di Kota Solo Selama Dipimpin Gibran

Pj Gubernur Jateng menyinggung angka kemiskinan di Kota Solo selama dipimpin Gibran sebagai Wali Kota Solo. Begini katanya.


Inggris Kembali Lanjutkan Pendanaan UNRWA

1 hari lalu

Anak laki-laki Palestina melihat keluar dari ruang kelas sekolah UNRWA, setelah serangan udara terhadap rumah tetangga sekolah di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, 21 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Inggris Kembali Lanjutkan Pendanaan UNRWA

Pemerintahan Partai Buruh Inggris mengatakan UNRWA 'sangat penting' dalam bantuan kemanusiaan di Gaza, dan berkomitmen untuk menyediakan $27 juta.


Pesan Prabowo Terkait Makan Gratis: Cukup Gizi dan Optimal Jumlah Penerima Manfaat

1 hari lalu

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Budisatrio Djiwandono (tengah) dan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi (kiri) memberikan keterangan pers soal isu makan bergizi gratis Rp 7.500 di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar soal anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per porsi dan menegaskan satu hal pasti dalam program tersebut adalah jumlah kucuran APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pesan Prabowo Terkait Makan Gratis: Cukup Gizi dan Optimal Jumlah Penerima Manfaat

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpesan terkait program makan bergizi gratis: cukup gizi dan optimal jumlah penerima manfaat.