Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebijakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono dan tidak berdasarkan kajian dampak ekonominya. 

"Ini semua karena segala kebjakan itu sudah dibajak oleh kepentingan oligarki," kata Faisal Basri dalam webinar yang diselenggarakan oleh Satya Bumi dan Sawit Watch pada Sabtu, 4 Februari 2023.

Baca: Jokowi Pastikan 2023 Tahun Terakhir RI Ekspor Bahan Mentah: Timah, Bauksit dan Tembaga

Ia mencontohkan kebijakan Presiden Jokowi dalam melarang ekspor minyak sawit demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi impor. Padahal, tiap kilang minyak yang Indonesia punya spesifikasi berbeda untuk minyak tertentu.

Dengan begitu, menurut Faisal, akan lebih tepat apabila mengekspor minyak sawit yang ada dengan harga yang tinggi, kemudian mengimpor dengan harga yang lebih rendah. 

"Ini perilaku Jokowi di hampir semua sektor. Pokoknya larang ekspor biji nikel, larang ekspor timah, tembaga, larang larang. Terus yang menyerap di dalam negerinya siapa?" kata dia. 

Faisal lalu menyoroti rencana pemerintah melarang ekspor timah. Ia menilai langkah itu sangat tidak tepat karena pasokan timah di dalam negeri hanya terpakai sekitar 5 persen. Dengan begitu, jika timah tersebut tidak boleh diekspor, maka akan percuma karena tidak ada yang bisa memakainya. 

Ia berharap pemerintah bisa bersungguh-sungguh menerapkan aturan berdasarkan hasil kajian yang matang. Dengan begitu, untung dan rugi yang didapatkan dari kebijakan itu sebelumnya dilandasi oleh kepentingan nasional, bukan kepentingan pihak tertentu. 

Musababnya ekonom senior Indef ini meyakini ada kekuatan oligarki yang sangat berpengaruh dan tidak adil dalam kebijakan Presiden Jokowi. Misalnya, kata dia, Martua Sitorus sang pemilik perusahaan Wilmar Group yang menerima subsidi dari pemerintah lebih besar ketimbang jumlah pajak yang dibayarkan.

"Itu kan sudah enggak bener kalau menurut saya. Jadi kita butuh satu bahtera yang diarahkan oleh nakhoda yang betul-betul punya pandangan yang tidak sempit. Nah kalau ini kan 'pokoknya'. Jadi mengikuti titah baginda yang mulia," ucap Faisal Basri.

Presiden Jokowi sebelumnya memastikan penyetopan ekspor bijih bauksit dan tembaga serta timah akan terjadi di tahun ini. Langkah ini diambil untuk mendukung upaya hilirisasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. 

"Bauksit stop Juni, nanti sebentar lagi saya umumkan tembaga stop tahun ini," kata Jokowi saat membuka event Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu 1 Februari 2023. 

RIANI SANUSI PUTRI | ADE RIDWAN

Baca juga: 75 Persen Dana Insentif Sawit ke 11 Perusahaan Besar, Faisal Basri: Lari ke Oligarki, Pemerintah Zalim

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








Terkini: Asosiasi UMKM Kritik Larangan Buka Puasa Bersama, Jokowi Buka Keran Impor Beras 2 Juta Ton

8 jam lalu

Pengunjung berbuka puasa di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Sebagian warga ibukota memanfaatkan momentum Ramadan dengan mengadakan acara buka bersama untuk mempererat silaturahmi. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Terkini: Asosiasi UMKM Kritik Larangan Buka Puasa Bersama, Jokowi Buka Keran Impor Beras 2 Juta Ton

Berita bisnis terkini: Asosiasi UMKM kritik larangan buka puasa bersama, Jokowi buka keran impor beras 2 juta ton.


Desa Golo Mori NTT Jadi Lokasi KTT ASEAN ke-42, Ini Profil Desa yang Belum Teraliri Listrik PLN

9 jam lalu

Jalan penghubung Golo Mori. Cuplikan YouTube/Sekretariat Presiden
Desa Golo Mori NTT Jadi Lokasi KTT ASEAN ke-42, Ini Profil Desa yang Belum Teraliri Listrik PLN

Desa Golo Mori di NTT menjadi vanue KTT ASEAN ke-42. Namun ternyata masyarakat desa ini belum menikmati penerangan listrik dari PLN.


Jokowi Jelaskan Alasan Larang Buka Puasa Bersama Pemerintah: Kehidupan Pejabat Banyak Disorot

9 jam lalu

Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti
Jokowi Jelaskan Alasan Larang Buka Puasa Bersama Pemerintah: Kehidupan Pejabat Banyak Disorot

Presiden Jokowi menegaskan perintah untuk tidak buka puasa bersama ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para menteri dan kepala lembaga


Bandara Kertajati yang Akan Dilego ke Pihak Asing, Ini Daftar 12 Rute Domestik dan Internasional

9 jam lalu

Pengerjaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, telah mencapai 91% lebih hingga akhir maret 2018.
Bandara Kertajati yang Akan Dilego ke Pihak Asing, Ini Daftar 12 Rute Domestik dan Internasional

Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dikabarkan akan dilego ke pihak asing. Terbaru, Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut telah menerima laporan dari Kementerian Perhubungan ihwal rencana tersebut.


Bandara Kertajati Sudah Dirancang Sejak Era Megawati, Kini Akan Dilego ke Pihak Asing, Ini Profilnya

10 jam lalu

Bandara Internasional Kertajati membuka dua rute barunya oleh maskapai Lion Air, yakni Kertajati (KJT) - Halim Perdanakusuma (HLP) dan Kertajati - Yogyakarta (JOG) pada 11 Januari mendatang.
Bandara Kertajati Sudah Dirancang Sejak Era Megawati, Kini Akan Dilego ke Pihak Asing, Ini Profilnya

Bandara Kertajati rencananya akan di lego ke pihak asing. Jokowi disebut sudah menerima laporan tersebut dari Menhub Budi Karya Sumadi.


Ketua LMA Papua Bertemu Jokowi: Usul Pendekatan Marga Demi Bebaskan Pilot Susi Air

11 jam lalu

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Ketua LMA Papua Bertemu Jokowi: Usul Pendekatan Marga Demi Bebaskan Pilot Susi Air

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya siang ini bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan bahas strategi pembebasan Pilot Susi Air


Jokowi Impor Beras 2 Juta Ton, Pengamat: Produksi Cukup tapi Bulog Tak Sanggup Menyerap

11 jam lalu

Buruh pelabuhan menurunkan beras impor asal Vietnam dari kapal kargo di Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Kamis, 5 Januari 2023. Sebanyak 200.000 ton di antaranya sudah tiba pada akhir tahun 2022. ANTARA/Ampelsa
Jokowi Impor Beras 2 Juta Ton, Pengamat: Produksi Cukup tapi Bulog Tak Sanggup Menyerap

Jokowi impor beras 2 juta ton. Pengamat mengatakan produksi dalam negeri cukup tapi Bulog tidak sanggup menyerap.


Noel Sebut Ada 30 Kelompok Pendukung Jokowi yang Siap Deklarasi Dukung Prabowo

12 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Noel Sebut Ada 30 Kelompok Pendukung Jokowi yang Siap Deklarasi Dukung Prabowo

Ketua Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer mengklaim ada 30 sampai 50 kelompok relawan Jokowi yang akan deklarasi dukungan pada Menteri Pertahanan itu


Pemuda Muhammadiyah Bicara Soal Polemik Timnas Israel Usai Bertemu Jokowi

13 jam lalu

Dzulfikar Ahmad, Ketum Pemuda Muammadiyah 2023-2027. Istimewa
Pemuda Muhammadiyah Bicara Soal Polemik Timnas Israel Usai Bertemu Jokowi

Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.


Jokowi Buka Keran Impor Beras 2 Juta Ton, Kepala Bapanas: Bukan Kami Pro-impor, tapi..

14 jam lalu

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso melakukan pemeriksaan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di gudang PT Food Statsiun kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Jumat, 3 Februari 2023. Anggaran Bulog untuk membeli beras impor mencapai Rp. 7 Triliun termasuk 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Sebelumnya Bulog mendapatkan tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Buka Keran Impor Beras 2 Juta Ton, Kepala Bapanas: Bukan Kami Pro-impor, tapi..

Pemerintahan Persiden Jokowi memutuskan impor beras 2 juta ton. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengklaim tidak pro-impor, tapi