Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebijakan Dibajak Kepentingan Oligarki

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono dan tidak berdasarkan kajian dampak ekonominya. 

"Ini semua karena segala kebjakan itu sudah dibajak oleh kepentingan oligarki," kata Faisal Basri dalam webinar yang diselenggarakan oleh Satya Bumi dan Sawit Watch pada Sabtu, 4 Februari 2023.

Baca: Jokowi Pastikan 2023 Tahun Terakhir RI Ekspor Bahan Mentah: Timah, Bauksit dan Tembaga

Ia mencontohkan kebijakan Presiden Jokowi dalam melarang ekspor minyak sawit demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi impor. Padahal, tiap kilang minyak yang Indonesia punya spesifikasi berbeda untuk minyak tertentu.

Dengan begitu, menurut Faisal, akan lebih tepat apabila mengekspor minyak sawit yang ada dengan harga yang tinggi, kemudian mengimpor dengan harga yang lebih rendah. 

"Ini perilaku Jokowi di hampir semua sektor. Pokoknya larang ekspor biji nikel, larang ekspor timah, tembaga, larang larang. Terus yang menyerap di dalam negerinya siapa?" kata dia. 

Faisal lalu menyoroti rencana pemerintah melarang ekspor timah. Ia menilai langkah itu sangat tidak tepat karena pasokan timah di dalam negeri hanya terpakai sekitar 5 persen. Dengan begitu, jika timah tersebut tidak boleh diekspor, maka akan percuma karena tidak ada yang bisa memakainya. 

Ia berharap pemerintah bisa bersungguh-sungguh menerapkan aturan berdasarkan hasil kajian yang matang. Dengan begitu, untung dan rugi yang didapatkan dari kebijakan itu sebelumnya dilandasi oleh kepentingan nasional, bukan kepentingan pihak tertentu. 

Musababnya ekonom senior Indef ini meyakini ada kekuatan oligarki yang sangat berpengaruh dan tidak adil dalam kebijakan Presiden Jokowi. Misalnya, kata dia, Martua Sitorus sang pemilik perusahaan Wilmar Group yang menerima subsidi dari pemerintah lebih besar ketimbang jumlah pajak yang dibayarkan.

"Itu kan sudah enggak bener kalau menurut saya. Jadi kita butuh satu bahtera yang diarahkan oleh nakhoda yang betul-betul punya pandangan yang tidak sempit. Nah kalau ini kan 'pokoknya'. Jadi mengikuti titah baginda yang mulia," ucap Faisal Basri.

Presiden Jokowi sebelumnya memastikan penyetopan ekspor bijih bauksit dan tembaga serta timah akan terjadi di tahun ini. Langkah ini diambil untuk mendukung upaya hilirisasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. 

"Bauksit stop Juni, nanti sebentar lagi saya umumkan tembaga stop tahun ini," kata Jokowi saat membuka event Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu 1 Februari 2023. 

RIANI SANUSI PUTRI | ADE RIDWAN

Baca juga: 75 Persen Dana Insentif Sawit ke 11 Perusahaan Besar, Faisal Basri: Lari ke Oligarki, Pemerintah Zalim

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.