Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebijakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono dan tidak berdasarkan kajian dampak ekonominya. 

"Ini semua karena segala kebjakan itu sudah dibajak oleh kepentingan oligarki," kata Faisal Basri dalam webinar yang diselenggarakan oleh Satya Bumi dan Sawit Watch pada Sabtu, 4 Februari 2023.

Baca: Jokowi Pastikan 2023 Tahun Terakhir RI Ekspor Bahan Mentah: Timah, Bauksit dan Tembaga

Ia mencontohkan kebijakan Presiden Jokowi dalam melarang ekspor minyak sawit demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi impor. Padahal, tiap kilang minyak yang Indonesia punya spesifikasi berbeda untuk minyak tertentu.

Dengan begitu, menurut Faisal, akan lebih tepat apabila mengekspor minyak sawit yang ada dengan harga yang tinggi, kemudian mengimpor dengan harga yang lebih rendah. 

"Ini perilaku Jokowi di hampir semua sektor. Pokoknya larang ekspor biji nikel, larang ekspor timah, tembaga, larang larang. Terus yang menyerap di dalam negerinya siapa?" kata dia. 

Faisal lalu menyoroti rencana pemerintah melarang ekspor timah. Ia menilai langkah itu sangat tidak tepat karena pasokan timah di dalam negeri hanya terpakai sekitar 5 persen. Dengan begitu, jika timah tersebut tidak boleh diekspor, maka akan percuma karena tidak ada yang bisa memakainya. 

Ia berharap pemerintah bisa bersungguh-sungguh menerapkan aturan berdasarkan hasil kajian yang matang. Dengan begitu, untung dan rugi yang didapatkan dari kebijakan itu sebelumnya dilandasi oleh kepentingan nasional, bukan kepentingan pihak tertentu. 

Musababnya ekonom senior Indef ini meyakini ada kekuatan oligarki yang sangat berpengaruh dan tidak adil dalam kebijakan Presiden Jokowi. Misalnya, kata dia, Martua Sitorus sang pemilik perusahaan Wilmar Group yang menerima subsidi dari pemerintah lebih besar ketimbang jumlah pajak yang dibayarkan.

"Itu kan sudah enggak bener kalau menurut saya. Jadi kita butuh satu bahtera yang diarahkan oleh nakhoda yang betul-betul punya pandangan yang tidak sempit. Nah kalau ini kan 'pokoknya'. Jadi mengikuti titah baginda yang mulia," ucap Faisal Basri.

Presiden Jokowi sebelumnya memastikan penyetopan ekspor bijih bauksit dan tembaga serta timah akan terjadi di tahun ini. Langkah ini diambil untuk mendukung upaya hilirisasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. 

"Bauksit stop Juni, nanti sebentar lagi saya umumkan tembaga stop tahun ini," kata Jokowi saat membuka event Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu 1 Februari 2023. 

RIANI SANUSI PUTRI | ADE RIDWAN

Baca juga: 75 Persen Dana Insentif Sawit ke 11 Perusahaan Besar, Faisal Basri: Lari ke Oligarki, Pemerintah Zalim

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








Kemenhub Kerahkan Dua Kapal Tol Laut Distribusikan Pasokan Beras ke NTT

52 menit lalu

Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 16 Desember 2022. Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan secara bertahap sehingga sampai Desember 2022 total importasi beras sebanyak 200.000 ton. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kemenhub Kerahkan Dua Kapal Tol Laut Distribusikan Pasokan Beras ke NTT

Kekurangan stok beras di NTT menyebabkan komoditi pangan itu menjadi mahal.


Jokowi Sebut Pembangunan Transportasi Publik di Jakarta Terlambat 30 Tahun

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo meluncurkan Tunnel Boring Machine (TBM) MRT Jakarta Fase 2A di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Februari 2022. Sumber: Biro Setpres
Jokowi Sebut Pembangunan Transportasi Publik di Jakarta Terlambat 30 Tahun

Akibat keterlambatan itu, Jokowi menyebut kemacetan terjadi sepanjang hari di Jakarta.


Terkini: Tanggapan Kementerian Keuangan terkait Kasus Sri Mulyani, THR ASN dan Pensiunan Cair 4 April

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dan membahas kabar transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Tanggapan Kementerian Keuangan terkait Kasus Sri Mulyani, THR ASN dan Pensiunan Cair 4 April

Berita terkini: Tanggapan Kementerian Keuangan mengenai Sri Mulyani yang dilaporkan ke Bareskrim. Rincian THR untuk ASN tahun ini.


Kaesang Jokowi Diminta Jadi Wali Kota Depok, DPC PDIP: Kenapa Jauh-jauh ke Solo

3 jam lalu

Kaesang Pangarep dan Erina Gudono menjawab pertanyaan sejumlah awak media usai acara soft launching Pracima Tuin Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023. TEMPO | SEPTHIA RYANTHIE
Kaesang Jokowi Diminta Jadi Wali Kota Depok, DPC PDIP: Kenapa Jauh-jauh ke Solo

Kaesang Pangarep kembali menjadi perbincangan di dunia maya karena diminta turun untuk maju dalam Pilkada Depok 2024 sebagai calon Wali Kota Depok.


Sidang Kasus Ujaran Kebencian, Gus Nur Sebut Ijazah Palsu Presiden Jokowi Produk Bambang Tri Mulyono

3 jam lalu

Bambang Tri Mulyono (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Solo, Selasa 21 Maret 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sidang Kasus Ujaran Kebencian, Gus Nur Sebut Ijazah Palsu Presiden Jokowi Produk Bambang Tri Mulyono

Sidang itu menghadirkan Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur. Di gelar terpisah di PN Solo.


Harta Jokowi Naik Rp10,8 Miliar dalam LHKPN 2022

3 jam lalu

Presiden Jokowi saat melakukan sidak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, Solo, Jawa Tengah pada Kamis, 9 Maret 2023. Sumber: Biro Pers Istana Kepresidenan
Harta Jokowi Naik Rp10,8 Miliar dalam LHKPN 2022

Total harta yang Jokowi laporkan sebesar Rp82.369.583.676.


Jokowi Tekankan Pentingnya Energi Murah, Pengamat: Seharusnya Energi Baru Terbarukan

4 jam lalu

Ilustrasi instalasi pembangkit listrik tenaga surya yang terpasang di atap SPBU Pertamina.[ANTARA/Pertamina]
Jokowi Tekankan Pentingnya Energi Murah, Pengamat: Seharusnya Energi Baru Terbarukan

Pengamat ekonomi energi dari UGM merespons pernyataan Presiden Jokowi dalam penyusunan RPJPN 2025-2045 soal pentingnya sumber energi murah.


Jokowi Bertolak ke Sulsel, Resmikan Operasional Kereta Api Trans Sulawesi

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Bupati Keerom Piter Gusbager (kiri) menanam jagung menggunakan mesin planter saat meninjau lumbung pangan di Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah berencana menyiapkan lahan secara bertahap sekitar 10 ribu hektare untuk dijadikan lumbung pangan yang akan ditanami jagung di Kabupaten Keerom. ANTARA FOTO/Sakti Karuru
Jokowi Bertolak ke Sulsel, Resmikan Operasional Kereta Api Trans Sulawesi

Jokowi nantinya dijadwalkan melakukan uji dari Depo Kereta Api Maros menuju Stasiun KA Rammang-Rammang.


Ini Alasan Faisal Basri Dukung Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan

4 jam lalu

Gedung Dirjen Pajak. kemenkeu.go.id
Ini Alasan Faisal Basri Dukung Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan

Faisal Basri menyatakan mendukung usulan pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan. Berharap kinerja keduanya bisa lebih efektif.


Faisal Basri: Rasio Pajak Indonesia Rendah, Kasus Rafael Alun Ikut Berpengaruh

5 jam lalu

Mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo dan istri Ernie Meike Torondek, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan selama 12 jam, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023. Rafael Alun Trisambodo dan istri Ernie Meike Torondek diperiksa untuk dimintai keterangannya terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang diduga dinilai tidak wajar dan telah ditingkatkan ke tahap penindakan untuk dilakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. TEMPO/Imam Sukamto
Faisal Basri: Rasio Pajak Indonesia Rendah, Kasus Rafael Alun Ikut Berpengaruh

Ekonom Faisal Basri mengatakan rasio pajak Indonesia saat ini sangat rendah. Kasus Rafael Alun Trisambodo ikut mempengaruhi.