Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

image-gnews
(ki-ka) Manajer Kampanye dan Iklim WALHI Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Pangan Air dan Ekosistem Esensial Wahyu Pradana, dan Edo Rahman Koordinator Kampanye WALHI saat menyampaikan pendapat organisasi terkait forum kerja sama internasional Belt and Road Inititive (BRI) di kantor WALHI, Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
(ki-ka) Manajer Kampanye dan Iklim WALHI Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Pangan Air dan Ekosistem Esensial Wahyu Pradana, dan Edo Rahman Koordinator Kampanye WALHI saat menyampaikan pendapat organisasi terkait forum kerja sama internasional Belt and Road Inititive (BRI) di kantor WALHI, Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi berencana menetapkan tanggal 1 Februari sebagai hari keadilan iklim internasional. Penetapan tanggal 1 Februari bertujuan untuk mengkampanyekan dampak krisis iklim sekaligus juga mengabadikan perlawanan warga Pulau Pari terhadap industri raksasa Holcim. 

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, Parid Ridwanuddin mengatakan, perlawanan warga Pulau Pari menggugat perusahaan terbesar di dunia yang sebabkan dampak krisis iklim merupakan aksi pertama di Indonesia. 

Baca: Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

"Ini adalah momentum penting di mana masyarakat di Pulau Pari sebuah pulau kecil menggugat raksasa di Eropa," kata Parid dalam konferensi persnya, Jumat 3 Februari 2023. 

Parid mengatakan, gugatan masyarakat terhadap Holcim bukan tanpa sebab. Perusahaan semen yang bermarkas di Rapperswil-Jona, Swiss itu menjadi salah satu aktor penyebab kerusakan iklim dan turut berpengaruh terhadap perekonomian warga Pulau Pari. 

"Dalam memproduksi semen, Holcim telah melepaskan CO2 dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan sebuah studi, antara tahun 1950 dan 2021, perusahaan ini telah melepaskan lebih dari 7 miliar ton CO2," kata Parid. 

Selanjutnya: tiga tuntutan yang diminta oleh warga Pulau Pari kepada Holcim ...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Forum Perbendaharaan Negara se-ASEAN Diresmikan, Thomas Djiwandono Ingatkan Resiliensi saat Krisis dan Pandemi

1 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono meresmikan terbentuknya ASEAN Treasury Forum, Kamis, 3 Oktober 2024 di Bali. Dok. Kementerian Keuangan
Forum Perbendaharaan Negara se-ASEAN Diresmikan, Thomas Djiwandono Ingatkan Resiliensi saat Krisis dan Pandemi

Wamenkeu II, Thomas Djiwandono, meresmikan Forum Perbendaharaan ASEAN atau ASEAN Treasury Forum (ATF) pada Kamis, 03 Oktober 2024.


Indonesia Alami Deflasi 5 Bulan Berturut-turut, BPS Bandingkan dengan Fase Serupa Usai Krisis 1999

3 hari lalu

Suasana pusat perbelanjaan di Jakarta, 3 September 2024. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat secara bulanan Indonesia mengalami deflasi 0,03 persen pada Agustus 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Indonesia Alami Deflasi 5 Bulan Berturut-turut, BPS Bandingkan dengan Fase Serupa Usai Krisis 1999

BPS mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 sebesar minus 0,12 persen (MtM) atau deflasi berlanjut selama lima bulan terakhir.


Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda saat bermalam di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 14 Maret 2022. Presiden bersama sejumlah menteri dan lima gubernur di Pulau Kalimantan bermalam di lokasi titik nol IKN Nusantara. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto
Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

Jokowi klaim proyek IKN di Kalimantan Timur bukanlah keputusan Presiden saja melainkan keputusan seluruh rakyat. Sejumlah kritik untuk IKN muncul.


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Anak Buah Prabowo Usul Ditunda, Susi Pudjiastuti Minta Dibatalkan

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membuka ekspor pasir laut yang sempat dihentikan puluhan tahun lalu karena merusak lingkungan.
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Anak Buah Prabowo Usul Ditunda, Susi Pudjiastuti Minta Dibatalkan

Presiden Jokowi buka ekspor pasir laut. Sedangkan anak buah Prabowo Subianto, Ahmad Muzani usul ditunda. Sementara Susi Pudjiastuti minta dibatalkan.


Polemik Proyek Food Estate Merauke Prabowo dan Jokowi, Ekonom: Menyimpan Risiko Besar

10 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara 'Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Estate Partisipatif Provinsi Jawa Barat untuk Mendukung Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Nasional' di Sumedang, Selasa, 30 Januari 2024.  Dok. Tim Media Prabowo
Polemik Proyek Food Estate Merauke Prabowo dan Jokowi, Ekonom: Menyimpan Risiko Besar

Food estate Merauke telah menjadi proyek unggulan Prabowo sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana kelanjutan PSN ini?


Walhi Sebut Aturan soal Sedimentasi Laut Minus Kajian Ilmiah

12 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Walhi Sebut Aturan soal Sedimentasi Laut Minus Kajian Ilmiah

Manajer Walhi Parid Ridwanuddin menilai regulasi tentang pengerukan pasir laut minus kajian ilmiah.


Soal Ekspor Pasir Laut hasil Sedimentasi, Walhi Singgung Gestur Tak Percaya Jokowi

12 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Soal Ekspor Pasir Laut hasil Sedimentasi, Walhi Singgung Gestur Tak Percaya Jokowi

Manajer Walhi, Parid Ridwanuddin mengkritik keras sikap Presiden Jokowi ketika menyampaikan ekspor pasir laut adalah hasil sedimentasi.


Jokowi Bilang Sedimen Beda dari Pasir Laut, Susi Sebut Sedimen Apapun Sangat Penting

14 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Jokowi Bilang Sedimen Beda dari Pasir Laut, Susi Sebut Sedimen Apapun Sangat Penting

Berikut ini dua ekspresi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di medsos atas kebijakan Jokowi buka keran ekspor pasir laut.


Bulog Dorong Adanya Inovasi Ketahanan Pangan Menghadapi Dampak Krisis Iklim

14 hari lalu

Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Sonya Mamoriska saat membuka Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024. Acara ini berlangsung pada 19-21 September 2024 di International Convention Center - The Westin Nusa Dua, Bali. Tempo/Adil Al Hasan
Bulog Dorong Adanya Inovasi Ketahanan Pangan Menghadapi Dampak Krisis Iklim

Bulog menyatakan, krisis iklim mempengaruhi produksi beras dan mengancam ketahanan pangan. Perlu mencari inovasi untuk mengatasinya.


Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia Tolak Kebijakan Tambang dan Ekspor Pasir Laut Jokowi

15 hari lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Freepik
Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia Tolak Kebijakan Tambang dan Ekspor Pasir Laut Jokowi

Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia tergabung dalam koalisi yang nyatakan kebijakan tambang dan pasir laut tak adil serta mencelakakan.