Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp 25,01 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pemilihan umum serentak atau pemilu serentak pada tahun 2024. Anggaran itu berasal dari APBN tahun anggaran 2022 dan 2023.

Tapi angka itu, menurut Sri Mulyani, masih bersifat sementara karena alokasi untuk tahun anggaran 2024 masih dalam perhitungan. "Anggaran untuk Pemilu kami sediakan memadai dan tentu tetap dengan bijaksana," katanya dalam acara "Kuliah Umum media Indonesia" yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023.

Baca: Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

Ia lalu merinci anggaran Rp 25,01 triliun tersebut akan dialokasikan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan kementerian/lembaga. Anggaran terbesar senilai Rp 15,49 triliun untuk KPU, Rp 6,91 triliun untuk Bawaslu, dan senilai Rp 2,61 triliun untuk kementerian/lembaga.

Adapun pemilu serentak pada tahun 2024 tersebut akan diikuti 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Perhelatan ini diharapkan seluruhnya masuk dalam arena kompetisi politik untuk menawarkan kepada bangsa dan rakyat sebuah masa depan Indonesia dengan tata kelola yang baik dan pilihan-pilihan kebijakan yang baik.

Pemilu, kata Sri Mulyani, merupakan wujud dari sistem demokrasi yang sudah sepakati oleh Indonesia. Oleh sebab itu, perbedaan di dalamnya harus bisa diwadahi dalam sebuah demokrasi yang baik dan harus dijaga bersama.

Sri Mulyani menyebutkan, sebetulnya pada tahun ini pun  Indonesia sudah memasuki tahun politik yang seharusnya dijadikan upaya mematangkan demokrasi dan memperkokoh persatuan bangsa. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Karena ini adalah negara kita sendiri, besar-kecil, jatuh-bangun, rusak-maju, tergantung dari kita," ujar Sri Mulyani. "Jangan pernah menyalahkan orang lain, lihat diri kita, perbaiki diri kita."

Sri Mulyani pun yakin dalam pemilu nanti setiap pihak ingin tetap menjaga persatuan dan kesatuan untuk merayakan pesta demokrasi agar Indonesia bisa maju, dan bukan sebaliknya menginginkan perang demokrasi.

ANTARA

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkeu: Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono akan Dilantik Jadi Wamenkeu Hari Ini

29 menit lalu

Anggota bidang Ekonomi tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Tommy Djiwandono memberikan keterangan pers disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad (kanan) usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkeu: Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono akan Dilantik Jadi Wamenkeu Hari Ini

Keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

1 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.


Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

23 jam lalu

Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang ini dimulai dari daftar aset mantan presiden AS Donald Trump di Indonesia.


Mengapa di Pemilihan Presiden Amerika Serikat Hanya Diikuti 2 Partai Politik: Partai Republik dan Partai Demokrat?

1 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Demokrat Presiden AS Joe Biden mendengarkan kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump berbicara selama debat mereka di Atlanta, Georgia, AS, 27 Juni 2024. REUTERS/Brian Snyder
Mengapa di Pemilihan Presiden Amerika Serikat Hanya Diikuti 2 Partai Politik: Partai Republik dan Partai Demokrat?

Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024 menarik perhatian dunia. Mengapa hanya ada Partai Demokrat dan Partai Republik?


Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Idham Holik membuka acara focus group discussion (FGD) tindaklanjut putusan MA nomor 23P/Hum/2024 soal batas minimal usia calon kepala daerah di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Annisa Febiola.
Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan klaim berkomunikasi dengan calon pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini tanggapan tim Prabowo-Gibran.


Jokowi Sebut APBN Hanya untuk Kawasan Inti IKN: Sisanya Berharap pada Investor

1 hari lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Sebut APBN Hanya untuk Kawasan Inti IKN: Sisanya Berharap pada Investor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan APBN hanya untuk pembangunan kawasan inti IKN. Dana pembangunan kawasan di luar itu diharapkan dari investor.


Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.627 T, Ekonom: Berpotensi Naik Seiring Kembali Masuknya Investor Asing ke Pasar SBN

1 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.627 T, Ekonom: Berpotensi Naik Seiring Kembali Masuknya Investor Asing ke Pasar SBN

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Mei 2024 tumbuh 1,8 persen dibanding tahun lalu atau year on year (yoy).


Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom

1 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom

Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai Rp 71 triliun. Sri Mulyani hingga para ekonom buka suara.


Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Evaluasi Pemilu

1 hari lalu

Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa 16 Juli 2024. Dok. MPR
Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Evaluasi Pemilu

Bambang Soesatyo mengungkap diskusi dengan Agus Harimurti Yuhdoyono mengenai evaluasi sistem politik dan kondisi demokrasi di Indonesia.