"Hampir Rp 500 triliun anggaran untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas.
Soal perjalanan dinas, lanjut Anas, berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2022 ada puluhan triliun. Menurut dia, ini harus dipilah, mana yang perlu, mana yang tidak. Misalnya, sosialisasi kebijakan kementerian di Kemenpan RB hampir semuanya sudah daring.
“Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran Pemkab dari Sumatera, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang. Itu baru satu daerah. Tiap hari bisa 10 daerah yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kami online-kan,” kata Anas.
Belakangan Anas meralat pernyataannya pada Ahad kemarin. Dia menjelaskan duduk masalah serapan anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun kementerian/lembaga. Anas menyebut tidak semua anggaran itu tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan, melainkan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.
"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga," tutur Anas melalui keterangan tertulis, Ahad, 29 Januari 2023.
MOH KHORY ALFARIZI | AMELIA RAHIMA SARI | ANDRY TRIYANTO TJITRA
Baca juga: Sri Mulyani: Nilai Tukar Rupiah Menguat, Lebih Baik dari Malaysia, Filipina dan India
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
