TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli alias Azul menyebut ada tujuh urusan krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Ketujuh isu krusial tersebut, antara lain kelautan dan perikanan, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, pendidikan tinggi, kesehatan, perdagangan antarpulau dalam skala besar, dan isu ketenagakerjaan.
“Itu adalah isu-isu strategis yang dihadapi provinsi kepulauan,” kata Azul dalam Forum Daerah Kepualauan bertajuk Memantapkan Arah RUU Daerah Kepulauan yang diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.
Baca: Wartawan Senior Tempo Arif Zulkifli Luncurkan Buku Jurnalisme di Luar Algoritma
Menurut Azul, perlu ada terobosan berbeda untuk mengembangkan daerah kepulauan. Pasalnya, secara geografis, daerah kepulauan didominasi perairan. Sumber daya alam yang dimiliki pun berlimpah. Karena itu, dia mengatakan, daerah kepulauan perlu mendapatkan perhatian yang lebih proporsional dan efektif.
“Salah satunya, dengan adanya landasan hukum yang kuat tentang daerah kepulauan,” tuturnya.
Azul menurutkan, RUU Daerah Kepulauan saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Oleh karena itu, perlu ada kesatuan langkah dari provinsi yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan untuk mencapai tujuan bersama, yakni keadilan dan pemerataan pembangunan.
Selanjutnya: Tempo memfasilitasi forum untuk membantu mewujudkan cita-cita keadilan pembangunan di daerah ...
