Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel menuai kontroversi. 

Pernyataan itu dikemukakan Anas, sapaannya, dalam acara Sosialisasi Permenpan RB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Januari 2023. Teranyar, Anas telah memberikan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Bagaimana faktanya? Begini fakta selengkapnya:

Baca: Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

Target Kemiskinan 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,57 persen. Angka ini menurun dibanding pada September 2021 sebesar 9,71 persen. Pada tahun depan, angka ini ditargetkan menurun lagi.

"Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan," ujar Anas melalui keterangan tertulis, Minggu, 29 Januari 2023.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah, bergerak selaras. Dalam konteks Kemenpan RB, kata dia, ditugaskan soal tata kelola birokrasi. 

"Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi dibikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan," ungkap Anas.

Anas menjelaskan, reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE, dan sebagainya. 

Dia menegaskan, berulang kali arahan Presiden Jokowi menyatakan, semua program terkait kemiskinan harus selaras dari pusat sampai daerah. Anggaran terkait kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia yang bila ditotal berkisar Rp 500 triliun, diharapkan menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.

Selanjutnya: Penggunaan Anggaran....

• 1
• 2
• Selanjutnya