Hingga saat ini, sudah ada tujuh perusahaan swasta yang menjadi offtaker atau yang menyerap hasil panen petani untuk kebutuhan industri. Namun, pemerintah akan mendorong perusahaan tersebut untuk meningkatkan kerja samanya dengan menjadi investor. "Saya sudah keliling ke tujuh perusahaan itu menawarkan," ucapnya.
Menurut Van Basten, tujuh perusahaan tersebut telah menandatangani MoU kerja sama, namun belum semuanya memutuskan untuk menjadi investor. Di sisi lain, ia mencatat sudah ada 430 keluarga yang mengajukan diri sebagai petani dalam proyek ini. Van Basten mengaku optimis target itu dapat tercapai pada 2024 seiring dengan infrastruktur air, jalan, dan lainnya.
Dia menilai pembangunan infrastruktur adalah hal yang harus diutamakan dalam mencapai target tersebut. Van Basten menganalogikan megaproyek lumbung pangan ini seperti startup yang memerlukan infrastruktur terlebih dahulu agar bias beroperasi. Ditambah inkubasi selama tiga sampai empat tahun.
"Nah ini sama kayak startup karena dia mulai dari nol. Jadi sudah kami sampaikan ke Pak Menko Luhut dan Presiden, beliau paham ini seperti startup butuh inkubasinya itu," kata Van Basten.
Adapun ihwal polemik penolakan dari masyarakat setempat, ia tak menampik terjadi beberapa konflik saat pembukaan lahan. Khususnya ketika pembangunan infrastruktur jalan yang menerobos rumah warga. Namun, ia menilai hal itu hanya urusan dana ganti rugi. Kendati demikian, dia kukuh tak menggelontorkan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menyelesaikan masalah itu. Masyarakat tidak menentang, kata dia, tapi ada masalah kecemburuan soal dana.
Selanjutnya: Kemarin ketika kami ingin....
