Iklan
Dia menjelaskan reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, data, regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran. Di samping itu, ada pula melalui penyediaan dukungan teknologi informasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pun telah diluncurkan pilot project pada tiga provinsi dan sembilan kabupaten/kota,” ujarnya.
Anas mengatakan anggaran terkait penurunan kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia berkisar Rp500 triliun diharapkan dapat menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.
“Termasuk pula Presiden mengarahkan agar anggaran terkait kemiskinan tidak dibelanjakan untuk urusan yang tak berdampak langsung ke penurunan kemiskinan, seperti seminar yang berulang atau sosialisasi program secara terpusat di kota-kota besar yang semestinya bisa dikurangi dengan alternatif virtual,” katanya.
Anas menilai kegiatan sosialisasi kebijakan ataupun perjalanan dinas di berbagai kementerian akan dipilah sehingga yang diutamakan merupakan kegiatan yang memang diperlukan.
Dia mencontohkan untuk sosialisasi kebijakan kementerian di Kementerian PAN-RB, saat ini hampir semua kegiatan itu dilakukan secara daring. Kementerian PAN-RB pun telah membuka forum konsultasi terkait berbagai hal pada setiap hari dengan kontak petugas yang bisa dihubungi.
“Semuanya kita kemas daring untuk memudahkan seluruh daerah jadi tidak perlu ke Jakarta untuk berkonsultasi. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemerintah kabupaten dari Sumatera untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan," ujarnya.
Berikutnya mulai tahun 2023 menurut dia, penilaian indeks reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PAN-RB tidak hanya dilakukan pada akhir tahun, tetapi juga sejak awal tahun.
Contohnya, adalah persoalan stunting, sebagai bagian dari ekosistem pengentasan kemiskinan, dimasukkan sebagai variabel penilaian kinerja reformasi birokrasi pemerintah yang dievaluasi sejak awal tahun 2023.
“Mulai Januari 2023 sudah kita asistensi, termasuk apakah setiap pemda sudah mengalokasikan program makanan untuk anak stunting. Itu kita cek bersama Mendagri Pak Tito Karnavian sehingga logical framework tertata. Jangan sampai programnya stunting, tapi kegiatannya hanya sosialisasi gizi, tanpa dibelikan gizi setiap hari,” ucap Anas.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Iklan
