"

Pencarian Terpopuler

TEMPO EKSKLUSIF
Koran Tempo
Majalah Tempo
BERLANGGANAN

Kemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya

Reporter

Editor

Ali Akhmad Noor Hidayat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Rapat perdana Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan-RB dengan Komisi II DPR RI tersebut beragendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Rapat perdana Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan-RB dengan Komisi II DPR RI tersebut beragendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan. 

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program birokrasi harus berdampak optimal. Salah satunya, terkait pengentasan kemiskinan,” ujar Anas dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu 29 Januari 2023.
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per-September 2022, persentase tingkat kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 9,57 persen atau menurun sebanyak 0,14 persen dibandingkan tingkat kemiskinan pada September 2021 yang berada di angka 9,71 persen.
 
“Target kemiskinan pada 2024 adalah tujuh persen. Artinya, bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan, minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai tujuh persen pada 2024," tambah Anas.
 
Menurut dia, tugas pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan itu bukan merupakan tugas yang ringan sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh komponen pemerintah dari pusat ke daerah bergerak selaras.
 
“Dalam konteks Kementerian PAN-RB, kami ditugasi soal tata kelola birokrasinya. Maka, salah satu langkahnya adalah mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kami bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya, soal penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
Selanjutnya: reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola ...


KemiskinanKemenpanBirokrasiReformasi BirokrasiBPS

Berita Selanjutnya

Artikel Terkait





Rekomendasi Berita

Pedagang Thrift Pasar Senen Ungkap Kejanggalan Aturan Pelarangan Penjualan Pakaian Bekas

2 hari lalu

Pedagang memilah pakaian bekas yang baru dikeluarkan dari karung di Pasar Senen, Jakarta, Kamis, 3 November 2022. Fenomena berburu baju bekas (thrifting) juga berdampak pada PHK massal industri tekstil dalam negeri yang juga tengah berupaya bertahan dari ancaman resesi global.Tempo/Tony Hartawan
Pedagang Thrift Pasar Senen Ungkap Kejanggalan Aturan Pelarangan Penjualan Pakaian Bekas

Pedagang thrift Pasar Senen itu menyebut BPS setiap tahun mencatat ada pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan legal dan bayar pajak.


Begini Rincian Aturan Jam Kerja ASN Selama Ramadan 1444 Hijriah

2 hari lalu

Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) mengikuti upacara peringatan HUT ke-47 KORPRI di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 29 November 2018. ANTARA
Begini Rincian Aturan Jam Kerja ASN Selama Ramadan 1444 Hijriah

Pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait jam kerja ASN selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Berikut detailnya.


Gubernur NTT Canangkan Budidaya Daun Kelor untuk Atasi Kemiskinan

4 hari lalu

Viktor Bungtilu Laiskodat. ANTARA
Gubernur NTT Canangkan Budidaya Daun Kelor untuk Atasi Kemiskinan

Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyebut daun kelor sebagai tanaman ajaib yang banyak khasiatnya.


Ketua DPRD DKI Soroti Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara, Heru Budi: Kami Tata

5 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri depan) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikam keterangan pers usai Rapim Kesiapan Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan serta Idul Fitri 1444 H/2023 di Ruang Pola Bappeda DKI Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
Ketua DPRD DKI Soroti Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara, Heru Budi: Kami Tata

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi akan menata kawasan kumuh dekat Istana Negara yang disoroti Ketua DPRD DKI.


Perizinan Potongan Upah 25 Persen Disebut Legalisasi Penurunan Kesejahteraan Buruh

5 hari lalu

Massa Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja menggelar aksi menolak Perpu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Senin, 13 Maret 2023/Farrel Fauzan/Tempo
Perizinan Potongan Upah 25 Persen Disebut Legalisasi Penurunan Kesejahteraan Buruh

Penerbitan izin pemotongan 25 persen upah buruh oleh Menaker dianggap telah melegalisasi penurunan kesejahteraan buruh, mengapa?


Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

5 hari lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Rapat itu membahas program strategis kementrian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Tempo/Tony Hartawan
Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

Komisi IV DPR RI menyayangkan data produksi beras yang dimiliki oleh Kementan hanya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).


Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

5 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia bisa menganggu pendapatan negara. Pasalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berkontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.


Menpan RB Minta Usulan Pengadaan ASN 2023 oleh Tiap Instansi Punya Dasar Kuat

7 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Rapat perdana Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan-RB dengan Komisi II DPR RI tersebut beragendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menpan RB Minta Usulan Pengadaan ASN 2023 oleh Tiap Instansi Punya Dasar Kuat

Azwar Anas meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah memiliki sejumlah dasar yang kuat dalam mengusulkan pengadaan ASN 2023.


Prasetyo Edi Minta Heru Budi Atasi Masalah Kawasan Kumuh yang Lokasinya Tidak Jauh dari Istana Negara

8 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Prasetyo Edi Minta Heru Budi Atasi Masalah Kawasan Kumuh yang Lokasinya Tidak Jauh dari Istana Negara

Heru Budi berjanji akan membenahi sejumlah masalah di kawasan kumuh Jakarta dengan membuat septic tank komunal dan program pencegahan stunting.


BPS Umumkan Ekspor per Februari 2023 Turun jadi USD 21,4 Miliar, Apa Saja Pemicunya?

10 hari lalu

Kapal pengangkut peti kemas bersiap untuk bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 1 September 2021. Sementara itu, angka ekspor di kuartal II naik 31,8 persen. Tempo/Tony Hartawan
BPS Umumkan Ekspor per Februari 2023 Turun jadi USD 21,4 Miliar, Apa Saja Pemicunya?

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai ekspor Indonesia per Februari 2023 mencapai US$ 21,4 miliar atau turun ketimbang sebulan sebelumnya.