TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkei) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah bakal memperlebar sektor usaha devisa hasil ekspor (DHE) yang wajib ditahan di dalam negeri dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Salah satunya dengan menambah sektor usaha manufaktur.
“Dalam pertemuan rapat koordinasi antarmenteri, kami sudah sepakat bahwa PP akan dikembangkan karena selama ini DHE hanya menyangkut SDA. Kami sekarang sedang dalam proses membahas ekspansi dan insentif yang dibutuhkan,” ujar Sri Mulyani kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja di Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 27 Januari 2023.
Baca: Airlangga Hartarto Buka Alasan Revisi Aturan Parkir Devisa Hasil Ekspor
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan insentif yang dibutuhkan tiap sektor usaha kemungkinan akan berbeda. Terlebih untuk sektor manufaktur. Sebab, biasanya sektor manufaktur akan mengimpor bahan baku untuk kemudian diekspor lagi, sehingga devisa yang diperoleh kembali digunakan untuk mengimpor bahan baku.
“Nature yang seperti itu yang harus kami perhatikan agar tujuan baik ini tidak memunculkan konsekuensi yang tidak baik,” kata Sri Mulyani.
Selain melakukan ekspansi, revisi PP Nomor 1 Tahun 2019 juga akan memuat perubahan masa parkir DHE dari semula satu bulan menjadi tiga bulan. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan opsi tersebut dipilih lantaran saat ini sejumlah negara terancam menghadapi stagflasi alias mengalami pelemahan ekonomi, inflasi tinggi, dann angka pengangguran yang meningkat di waktu bersamaan dalam periode tertentu. Amerika Serikat pun terus menaikkan suku bunganya.
“Kalau tingkat suku bunganya terus naik, bahaya bagi kita itu capital flight,” ungkap Airlangga di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.
Sebagai langkah antisipasi untuk menghindari capital flight atau pelarian modal, Airlangga melanjutkan, maka dibutuhkan dana yang cukup. Terutama untuk membiayai ekspor dan impor.
Ketika kebutuhan keduanya disediakan dengan DHE, maka pemerintah akan mempersiapkan ekosisten devisa atau ekosistem dolar di dalam negeri. “Sehingga, pengusaha kita tidak melulu bergantung kepada perbankan di Singapura. Nah, pemerintah mempersiapkan infrastruktur di dalam negeri,” ujar Airlangga.
Baca: Waspada Modus Baru Pembobolan M-Banking Lewat Undangan Nikah Online
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
