TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri. Sebab, langkah tersebut akan mendukung produksi kendaraan listrik di dalam negeri. Karenanya, pemerintah menyusun kebijakan yang dapat berjalan jangka panjang.
“Yang kami harapkan bukan hanya insentif yang sifatnya jangka pendek dan dampaknya sementara. Industri yang baru ini kami harapkan dapat berkembang dari hulu ke hilir,” ujar Febrio ketika ditemui wartawan di Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 27 Januari 2023.
Baca: Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan
Febrio berujar, pemerintah melihat kebijakan insentif kendaraan listrik bukan sebagai sesuai yang parsial, sehingga pemerintah menyiapkan kebijakan yang komprehensif. “Jadi kalau ada insentif, dalam konteks kami mendukung industri,” kata dia.
Adapun sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan aturan terkait besaran insentif kendaraan listrik akan keluar awal Februari 2023.
Dalam acara Saratoga Investment Summit 2023 di Jakarta, Luhut menegaskan upaya tersebut dalam rangka mempercepat adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) atau electric vehicle (EV).
“Kami sudah finalkan (terkait KBLBB) di Ratas (Rapat Terbatas) kemarin, minggu depan sudah harus keluar Permen (Peraturan Menteri) dari Kementerian Keuangan terkait subsidi dan sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan, Februari awal. Sekitar Rp 7 juta ya kira-kira untuk motor listrik baru dan nanti diumumkan semua, akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana,” kata Luhut dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023, dikutip dari Antara.
RIRI RAHAYU | ANTARA
Baca: Pastikan Tahun Politik Berjalan Aman, Sri Mulyani Minta Investor Tak Khawatir
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
