TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pembahasan soal insentif kendaraan listrik di pemerintah sudah hampir selesai. Meski belum merinci nominalnya, dia mengatakan pemerintah sudah mendesain besar angka insentif yang akan diberikan dan pemegang kuasa pengguna anggaran.
"Finalisasi sedang dilakukan. Seperti yang saya sampaikan di beberapa kesempatan, kalau ada insentif yang baru terutama menggunakan APBN, kami harus konsultasi dengan DPR karena DPR punya hak budget," ujar Sri Mulyani kepada wartawan di Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 27 Januari 2023.
Sebagai pengelola keuangan negara, Sri Mulyani mengatakan kementeriannya harus memberi tahu DPR bahwa akan ada pos baru untuk penanggaran.
Adapun sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan aturan terkait besaran insentif kendaraan listrik akan keluar awal Februari 2023.
Dalam acara Saratoga Investment Summit 2023 di Jakarta, Kami, Luhut menegaskan upaya tersebut dalam rangka mempercepat adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) atau electric vehicle (EV).
“Kami sudah finalkan (terkait KBLBB) di Ratas (Rapat Terbatas) kemarin, minggu depan sudah harus keluar Permen (Peraturan Menteri) dari Kementerian Keuangan terkait subsidi dan sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan, Februari awal. Sekitar Rp 7 juta ya kira-kira untuk motor listrik baru dan nanti diumumkan semua, akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana,” kata Luhut dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023, dikutip dari Antara.
RIRI RAHAYU | ANTARA
