Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

TEMPO.CO, Jakarta - Berita ekonomi dan bisnis terkini Tempo.co yang paling banyak dibaca pada Kamis petang, 26 Januari 2023 adalah tentang rencana Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan memanggil Menteri Investasi, Direktur Jenderal Pajak, hingga Otoritas Jasa Keuangan terkait polemik pengembang Meikarta dengan konsumennya. Selanjutnya adalah berita tentang catatan Ombudsman RI yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjadi lembaga yang paling banyak dilaporkan masyarakat.

Berita lain yang banyak dibaca adalah pengumuman pemerintah bahwa  saat ini telah memasuki masa transisi pasca pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022. Kemudian berita tentang rencana pemerintah untuk memberikan insentif kendaraan listrik. Selanjutnya adalah berita permintaan petani sawit supaya mendapat subsidi karena naiknya harga pupuk saat harga sawit turun.

Berikut rangkuman berita terkini.

1. Kasus Meikarta, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Investasi hingga Ditjen Pajak

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bakal memanggil beberapa pihak untuk mengklarifikasi kasus Meikarta terhadap konsumennya. Pihak yang diundang DPR mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ditjen Pajak, Gubernur BI hingga Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia. 

“Komisi VI akan datangkan Menteri Investasi, kami ingin menelusuri apakah izin dari Meikarta lengkap atau sudah kadaluarsa, karena kasus Meikarta ini adalah sogok menyogok soal perizinan waktu itu kan yang sudah diproses oleh KPK," kata Andre di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu 25 Januari 2023. Selain itu DPR juga merasa perlu menelisik aliran pajak yang telah disetorkan oleh konsumen kepada Meikarta.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga nomor satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI. "Oleh karena itu, kami terus-terusan membangun komunikasi," kata anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers 'Penyampaian Hasil Pengawasan Ombudsman RI Sektor Perekonomian I 2022', Kamis, 26 Januari 2023.

Dalam presentasinya, ada 75 laporan masyarakat ke Ombudsman terkait OJK. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan 14 laporan. Posisi berikutnya adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masing-masing dengan lima pengaduan.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

3. Masuk Masa Transisi Pasca Pencabutan PPKM, Airlangga: Perlindungan Sosial dan Prakerja Tetap Dilanjutkan

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan seluruh program yang semula ditangani KPCPEN dikembalikan ke masing-masing kementerian/lembaga. Sebab, pemerintah telah memasuki masa transisi pasca pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022.

“Program penanganan Covid-19 dikembalikan menjadi program di Kemenkes, termasuk penganggarannya. Demikian pula untuk perlindungan sosial di Kemensos. Kartu Prakerja juga tetap berjalan namun berubah menjadi offline,” kata Airlangga ketika ditemui di komplek Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Kamis, 26 Januari 2023. 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

4. Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menperin: Sedang Difinalisasi

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan program insentif kendaraan listrik sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun hingga saat ini, masih dalam tahap finalisasi. “Karena kami kan mesti cari opsi-opsi seperti apa. Tapi program insentif (kendaraan listrik) jalan. Lagi difinalisasi pendanaannya,” kata Agus Gumiwang di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.

Kendati belum ada kepastian, sebelumnya Agus Gumiwang telah menyampaikan perkiraan besaran insentif sebesar Rp 80 juta untuk pembelian mobil listrik, Rp 8 juta untuk motor listrik, Rp 40 juta untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid, dan Rp 5 juta untuk motor konversi menjadi motor listrik. Insentif akan diberikan kepada pembeli mobil atau motor listrik dari produsen yang memiliki pabrik di Indonesia.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

5. Harga Pupuk Melonjak, Petani Kelapa Sawit Minta Subsidi

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengeluhkan tingginya harga pupuk saat ini. Ia menyebut harga sawit saat ini sedang turun sementara biaya produksi justru meningkat lantaran harga pupuk melonjak dari Rp 300 ribu menjadi Rp 1,2 juta per sak. Karena itu, Gulat meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyalurkan subsidi untuk meredam kenaikan harga pupuk. Menurut dia, pemerintah harus berlaku adil dan tidak hanya memberikan subsidi untuk minyak goreng saja.

Apkasindo memperkirakan tahun ini produktivitas sawit di Tanah Air akan turun sampai 15 persen. Tetapi Apkasindo mencatat harga tandan buah segar kini sudah stabil di angka Rp 5.000 per kilogram. Sehingga, menurut Apkasindo, masalah yang dihadapi petani sawit saat ini hanya soal tingginya harga pupuk. 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.