TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan bahwa Indonesia siap untuk memasuki era smart society 5.0. Era smart society 5.0 menjadi konsep yang diterapkan banyak negara termasuk Indonesia. Konsep ini mengintegerasikan dunia maya dan fisik dalam berbagai penyelesaian masalah sosial.
"Paradigma baru dari perkembangan teknologi dan informasi ini telah melahirkan perubahan cara produksi, konsumsi, serta distribusi menjadi lebih murah dan efisien. Transformasi paradigma ini telah dilakukan para pelaku ekonomi di Indonesia. Pandemi Covid-19 adalah salah satu akselerator dari transformasi paradigma ini," ujar Jerry dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.
Baca juga: Namanya Dicatut untuk Promosikan Kripto Ilegal Pi Network, Wamendag: Info Tidak Benar
Dalam mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia di era smart society, Kementerian Perdagangan fokus pada pengaturan, pembinaan, dan pemantauan kegiatan niaga elektronik (niaga-el atau e-commerce), peningkatan ekspor melalui platform digital, perdagangan fisik aset kripto, digitalisasi pasar rakyat dan UMKM, sistem pemantauan dan pelaporan harga dan stok barang, serta negosiasi perdagangan digital.
Kementerian Perdagangan menginisiasi "Program Digitalisasi Pasar Rakyat" yang targetnya adalah percepatan digitalisasi di 1.000 pasar rakyat dan 1.000.000 UMKM. Kementerian Perdagangan terus mendorong perkembangan digitalisasi agar UMKM untuk dapat memasarkan produknya secara digital baik di pasar dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah mentargetkan sejumlah 30 juta UMKM mampu onboarding dan memperoleh manfaat dalam perdagangan digital pada 2024.
Dalam rangka mendorong perkembangan pelaku ekonomi digital dalam negeri, Kementerian Perdagangan akan melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 untuk mendorong level of playing field serta tetap menjaga pertumbuhan konsumsi produk dalam negeri.
Baca juga: Wakil Mendag Dorong Pasar Dilengkapi Internet agar Pembayaran Bisa Non-Tunai
Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia juga berdampak pada perdagangan aset digital. Saat ini aset kripto dikenal luas sebagai salah satu alat investasi. Secara bertahap pengawasan perdagangan aset kripto akan beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai pengaturan dalam Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
"Ekonomi digital telah menjadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Bahkan, pada Presidensi G20 Indonesia 2022, telah dihasilkan kesepakatan yang komprehensif dan konkret terkait percepatan pengembangan ekonomi digital," kata Jerry.
"Mendukung hal ini, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya ekosistem ekonomi digital yang membuka peluang dan kesempatan untuk semua," lanjutnya.
Baca juga: Bursa Kripto Akan Dibuka di Tahun 2023, Ini Cara Agar Bertransaksi dengan Aman
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
