Kementerian ATR / BPN Ajak Masyarakat Wujudkan Reforma Agraria

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juni 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juni 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus mendorong pelaksanaan reforma agraria dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat. "Kita kerja bareng, kita lakukan dialog apa yang bisa diakselerasi. Kalau ada hambatan kita lihat bersama hambatannya di mana. Yang pasti kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan reforma agraria," ujar Raja melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.

Lebih lanjut, Raja mengatakan Kementerian ATR/BPN telah berkomitmen untuk mewujudkan reforma agraria. Namun untuk mewujudkannya diperlukan sikap kepemimpinan serta upaya dari berbagai pihak. "Terutama untuk perubahan yang bersifat struktural, bersifat jangka panjang yang akan terus kita upayakan. Kita buat pola yang lebih singkat, lebih efisien mungkin banyak hal yang bisa kita selesaikan," kata Raja.

Baca juga: Bara Konflik Reforma Agraria

Dalam pelaksanaannya banyak ruang yang bisa digerakkan secara kolaborasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Raja mengapresiasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) atas partisipasi aktif serta inisiasinya dalam mendorong kebutuhan masyarakat melalui reforma agraria.

"Kita harus menjadi bagian dari perubahan, dan salah satu cara adalah seperti yang KPA lakukan dengan berperan aktif," kata Raja.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyatakan peran kepemimpinan memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan reforma agraria. Menurutnya, dibutuhkan kejujuran serta kerja sama yang efektif dari semua pimpinan maupun kementerian atau lembaga lintas sektor terkait.

Dewi optimistis reforma agraria dapat terwujud demi kepentingan rakyat. Namun, perlu ada gotong royong yang lebih dalam membangun sinergi agar hal tersebut dapat terakselerasi. "Kita harus tetap optimis. Perlu ada gotong royong dan sinergi," kata Dewi.

Baca juga: KPA: Rezim Jokowi Gagal Melakukan Agenda Reforma Agraria

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








Penjelasan tentang Peserta Ujian PPAT yang Tidak Terima Surat Keterangan Lulus

18 jam lalu

Penjelasan tentang Peserta Ujian PPAT yang Tidak Terima Surat Keterangan Lulus

SKL hanya diberikan kepada peserta yang lulus dan memenuhi kuota di kota tujuan.


Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah di Banturung

3 hari lalu

Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah di Banturung

Sebanyak 208 sertifikat yang diantarkan oleh Hadi Tjahjanto secara door to door.


Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Dalam Proses Pemeriksaan Itjen Kementerian ATR

11 hari lalu

Istri Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra, Vidya Piscarista. (Foto: Instagram)
Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Dalam Proses Pemeriksaan Itjen Kementerian ATR

Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra tengah dalam pemeriksaan Inspektorat Kementerian ATR karena gaya hidup mewah istrinya.


KPA Sebut Aturan HGU 190 Tahun HGB 160 tahun Jokowi Langgar Konstitusi

13 hari lalu

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
KPA Sebut Aturan HGU 190 Tahun HGB 160 tahun Jokowi Langgar Konstitusi

Sekjen KPA Dewi Kartika mengkritik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 yang baru saja diteken Jokowi. Dinilai kontra reforma agraria.


Heru Budi Minta Arahan Menteri ATR/BPN Soal Tata Ruang Jakarta Pasca-IKN Pindah

14 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendatangi kantor Kementerian ATR/BPN pada Senin, 13 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy S
Heru Budi Minta Arahan Menteri ATR/BPN Soal Tata Ruang Jakarta Pasca-IKN Pindah

Heru Budi menerima arahan tentang National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan konsep transportasi ke daerah tetangga.


Kepala BPN Panggil Pejabat Administrator Bergaya Hidup Mewah untuk Dimintai Klarifikasi

17 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (MenATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran memberikan keterangan pers terkait kasus mafia tanah di Gedung Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Senin, 18 Juli 2022. Enam pejabat BPN ditangkap di beberapa wilayah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kepala BPN Panggil Pejabat Administrator Bergaya Hidup Mewah untuk Dimintai Klarifikasi

Kepala BPN memanggil salah satu pejabat administratornya terkait dengan pemberitaan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan


Jokowi Bagikan Ribuan Sertifikat Tanah di Blora: Redam Konflik Agraria

17 hari lalu

Presiden Jokowi saat melakukan sidak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, Solo, Jawa Tengah pada Kamis, 9 Maret 2023. Sumber: Biro Pers Istana Kepresidenan
Jokowi Bagikan Ribuan Sertifikat Tanah di Blora: Redam Konflik Agraria

Jokowi menyebut ribuan sertifikat tanah itu dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan meredam konflik sengketa tanah yang kerap terjadi.


Cegah Mafia Tanah, BPN Terbitkan Sertifikat Tanah Digital Mulai April 2023

20 hari lalu

Tangkapan layar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam diskusi bertajuk Sikap Publik Terhadap Program Reformasi Pertanahan dan Perpajakan oleh Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.
Cegah Mafia Tanah, BPN Terbitkan Sertifikat Tanah Digital Mulai April 2023

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mulai memberlakukan sertifikat tanah digital. Mencegah mafia tanah.


Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sebut Rumah Toko dan Rumah Kantor Kini Bisa Diberikan Hak Milik

26 hari lalu

Kementerian ATR/BPN Kebut Penyelesaian Peta Dasar Pertanahan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sebut Rumah Toko dan Rumah Kantor Kini Bisa Diberikan Hak Milik

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan status rumah toko dan rumah kantor bisa ditingkatkan menjadi hak milik.


Walhi Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Surya Darmadi

31 hari lalu

Terdakwa Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2023. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Surya Darmadi, pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp.1 miliar Subsider 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp.39,7 triliun, dinilai terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.2,64 triliun dalam tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan ribuan hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. TEMPO/Imam Sukamto
Walhi Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Surya Darmadi

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Kementerian ATR/BPN mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan Surya Darmadi.