TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyebut Indonesia bisa melalui tahun 2022 dengan perkiraan pertumbuhan PDB hingga 5,3 persen. Sedangkan inflasi juga diperkirakan terjaga sekitar 5,5 persen dan penyaluran kredit di sektor properti tumbuh 8,3 persen.
“Optimisme ini yang perlu kita jaga dalam menjalani tahun 2023. Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap sektor lain,” ujar Rionald dalam acara Penandatanganan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang disiarkan secara virtual, Rabu, 25 Januari 2023.
Baca juga: Pengaduan Perkara Perumahan Tinggi, YLKI: Bermasalah dari Hulu hingga Hilir
Kendati demikian, berdasarkan catatan, backlog perumahan masih mencapai sekitar 12,7 juta. Hal tersebut, kata Rionald, menjadi tantangan karena rasio KPR Indonesia termasuk rendah.
Adapun backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dapat diartikan, backlog perumahan adalah kuantitas rumah yang belum atau tidak tertangani.
Akan tetapi, Rionald melanjutkan, pemerintah memiliki perhatian besar terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mengenai masalah tersebut. Dia mengatakan, untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sejak 2010 pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 79,77 triliun. “Bahkan dalam dua tahun terakhir hampir sekitar Rp 20 triliun,” ujarnya.
Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan sekitar 1,16 juta unit rumah. Selain itu, pemerintah juga memberikan penyertaan modal negara atau PMN kepada PT SMF yang sejak 2017 khusus untuk perumahan sebesar Rp 7,8 triliun.
“Kami juga mendukung Perumnas hingga mendapat tambahan equity dari pemerintah sekitar Rp 1,5 triliun. Dan terakhir kami juga mendukung BTN sehingga kemarin pemerintah ikut right issue dan menambah modal Rp 2,48 triliun dari kebutuhan Rp 4 triliun equity baru BTN,” ungkap Rional.
Oleh sebab itu, Rionald menyambut positif dibentuknya Sekretariat Ekosistem Perumahan. Dia berharap sekretariat ekosistem ini dapat melihat permasalahan dengan jernih
“Dari pengalaman saya di Bank Dunia, institusi seperti ini penting. Terlepas nanti ada putusan kebijakan publik yang sifatnya kontemporer. Artinya bergantung dari situasi dan keadaan,” kata Rionald.
Baca juga: PUPR Siapkan Anggaran Perumahan 2023 Rp 6,98 T, Ini Rinciannya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
