TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengalokasikan anggaran penyediaan hunian di Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp 537,1 miliar pada 2023.
"Ini sifatnya hanya lanjutan dari yang sudah dimulai pada tahun 2022, yakni rumah tapak jabatan menteri di mana tahun 2023 teralokasi Rp 337,1 miliar," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.
Baca: Bahlil Sebut Aturan Kemudahan Berusaha di IKN Sudah Rampung: Udah Diteken
Seperti apa rumah tapak yang dimaksud Iwan? Berapa banyak rumah tapak menteri yang akan dibangun dengan biaya sebesar itu? Berikut deretan fakta yang dirangkum Tempo seputar rumah tapak jabatan menteri.
Termasuk hunian pekerja konstruksi
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023, Iwan mengungkapkan, anggaran penyediaan hunian di IKN ditujukan tidak saja untuk rumah tapak jabatan menteri, melainkan pula untuk hunian pekerja konstruksi.
Iwan mengatakan, untuk hunian pekerja konstruksi yang akan diselesaikan dalam waktu dekat teralokasi anggaran sebesar Rp 200 miliar.
36 unit rumah tapak jabatan menteri
Iwan menyatakan pembangunan setidaknya 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) dan berada di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.
Sebagai informasi, rumah tapak adalah jenis hunian yang langsung dibangun di atas tanah dan berdiri mandiri tanpa hitungan tingkat sehingga berbeda dengan apartemen atau rumah susun
Tipe downslope dan upslope
Dirjen perumahan PUPR menyiapkan desain rumah tapak jabatan menteri dalam dua tipe, yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.
Selanjutnya: "Pembangunan kontruksi rumah juga ..."
