PUPR Targetkan 13 Bendungan Selesai Tahun Ini, Di Mana Saja?

Reporter

Bendungan Lolak.sda.pu.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menargetkan pembangunan 13 bendungan rampung pada tahun ini.

"Sebanyak 13 bendungan on going Insya Allah selesai pada tahun 2023," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.

Jarot mengatakan adapun 13 bendungan yang ditargetkan rampung pada tahun ini, antara lain Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumatera Utara, Karian di Banten, Cipanas dan Leuwikeris di Jawa Barat, Jlantah di Jawa Tengah.

Baca: Profil Bendungan Lolak di Bolaang Mongondow yang Disebut Jokowi Bakal Rampung Maret 2023

Kemudian Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur, Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Ameroro di Sulawesi Tenggara, Sidan di Bali), Tiu Suntuk di NTB, dan Temef di NTT.

Kementerian PUPR juga akan melakukan pembangunan empat Bendungan Baru yakni yaitu Cibeet dan Cijurey (Jabar), Cabean (Jateng), dan Riam Kiwa (Kalsel).

Sedangkan 12 bendungan yang on going masih dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, seperti Bendungan Tiga Dihaji (Sumsel), Bener dan Jragung (Jateng).

Selain pembangunan bendungan, Kementerian PUPR juga melakukan revitalisasi danau seperti, Danau Toba dan Danau Tondano pada tahun ini.

Adapun alokasi anggaran untuk pembangunan bendungan dan revitalisasi danau pada tahun ini sebesar Rp14,04 triliun.

Sebelumnya, Kementerian PUPR mengungkapkan progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk mendukung fasilitas air bersih di IKN Nusantara, telah mencapai 82 persen.

Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan Bendungan Sepaku Semoi akan menjadi salah satu sumber air baku untuk IKN Nusantara.

Bendungan Sepaku Semoi akan dilengkapi fasilitas intake dan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Bendungan Sepaku Semoi ditargetkan impounding pada Juni tahun ini.

Baca JugaUsai Resmikan Kuwil Kawangkoan, Jokowi: Bendungan Lolak Sulawesi Utara Selesai Maret

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

2 jam lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

4 jam lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

4 jam lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

9 jam lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

15 jam lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

17 jam lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

20 jam lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

20 jam lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

21 jam lalu

Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

Ketua Umum Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kritisi wacana penghapusan jabatan Gubernur, menurutnya wacana itu harus menimbang dua hal, yakni urgensinya dan fungsionalnya


Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

1 hari lalu

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

Komisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.