TEMPO.CO, Jakarta - Mulai tahun ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan akan mulai mengurus 11 komoditas cadangan pangan pemerintah atau CPP. Pemerintah pun telah menetapkan anggaran untuk pengadaan stok CPP tersebut dengan total Rp 26,89 triliun.
"Ini estimasi satu tahun membutuhkan kurang lebih sekitar Rp 26 triliuin," ujar Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa, 24 Januari 2023.
Baca: Ada Potensi Defisit Beras, Bulog: Kalau Soal Pangan Kita Jangan Alergi Sama Impor
Ia menuturkan masalah pangan seringkali bukan hanya soal supply dan demand, tetapi siapa pihak yang menguasai pasokan. Misalnya, kata dia, stok gula di Tanah Air sangat besar tetapi dikuasai 100 persen oleh perusahaan swasta, sehingga pemerintah tidak bisa mengendalikan harga dan stoknya. Alhasil, perlu ada cadangan pangan pemerintah.
Adapun tiga komoditas pangan diurus oleh Perum Bulog, yakni beras, jagung, dan kedelai. Besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk beras, yaitu Rp 10,5 triliun untuk pengadaan sebanyak 1,2 juta. Sedangkan untuk jagung sebesar Rp 1,47 triliun untuk pengadaan 350 ribu ton,
dan kedelai sebesar Rp 2,69 triliun untuk pengadaan 250 ribu ton. Sehingga total anggaran yang akan digelontorkan untuk pengadaan CPP di gudang Bulog sebesar Rp 14,7 triliun.
Sedangkan ID FOOD bakal mengurus delapan komoditas, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ruminansia, daging ayam, telur, dan gula konsumsi. Total anggaran yang bakal dialokasikan untuk seluruh CPP komoditas tersebut adalah Rp 12,17 triliun.
Selanjutnya: Untuk mendukung program ini....