"Ini kalau tidak ada pengusaha perkebunan sawit, tidak mungkin meningkat tajam. Karena faktanya pencapaian nilai ekspor dikarenakan pihak swasta. Tidak sepenuhnya dari kinerja Kementerian Pertanian," ujarnya.
Oleh sebab itu, Komisi IV DPR mempertimbangkan agar anggaran untuk Kementan yang tidak memberikan pencapaian nasional yang signifikan untuk dialihkan ke kegiatan yang lain. Misalnya, ia mencatat pada beberapa tahun ini, anggaran untuk perkebunan kopi dan kelapa cukup besar. Karena itu Kementan diminta mencermati masalah kinerjanya di lapangan.
Kemudian pada subsektor pertanian pangan. Menurutnya, realisasi anggarannya juga perlu dicermati kembali, khususnya untuk komoditas kedelai. Ia mengatakan hasil produksi di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) tidak realistis dengan data luas areal tanam.
Di sisi lain, Komisi IV DPR juga menyoroti soal anggaran pengadaan alat dan mesin pertanian. Anggaran tersebut diberikan pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP). Menurutnya, anggaran untuk program tersebut begitu besar sehingga harus dicermati lantaran dinilai masih kecil kontribusinya pada pertanian nasional.
RIANI SANUSI PUTRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini