TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk keperluan pemilihan umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 21,86 triliun.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Keterangan Pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin 16 Januari 2023.
"Belanja pemilu yang termasuk belanja penting tersebut diharapkan dapat menjaga ekonomi Indonesia dari kondisi global," ujarnya.
Ia berharap, kenaikan biaya belanja tersebut dapat menekan tingginya harga inflasi maupun perlemahan ekonomi dari negara-negara lain.
Namun demikian, sambung Sri Mulyani, menengok anggaran pada Pemilu 2019 sebesar Rp25,59 triliun, jumlah untuk Pemilu berikutnya susut sebesar Rp3,73 triliun atau turun 14,5 persen.
Jika dirinci, secara keseluruhan pagu Belanja Negara pada APBN 2023 diketahui sebesar Rp3.061,2 triliun yang mencakup Rp2.246,5 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat dan Rp814,7 triliun untuk Transfer ke Daerah.
Selain untuk Pemilu, ia menuturkan, belanja yang akan dilakukan juga untuk dalam rangka mempersiapkan IKN sebanyak Rp23,9 triliun, terutama untuk infrastruktur sebesar Rp21 triliun.
"Belanja untuk ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, ketahanan energi Rp341 triliun," ujarnya.
Fidri mengaku, juga ada alokasi untuk infrastruktur Rp392 triliun, kesehatan Rp178 triliun, dan belanja Pendidikan mencapai Rp612 triliun.
