TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Salah satu caranya melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, termasuk ekonomi digital.
“Pada tahun 2022, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya digital banking,” ujar dia dalam konferensi persi di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Januari 2023.
Dia menyebutkan nilai transaksi uang elektronik pada 2022 tumbuh 30,84 persen Year on Year (YoY) mencapai Rp 399,6 triliun. BI juga memproyeksikan nilainya meningkat 23,90 persen (YoY) hingga mencapai Rp 495,2 triliun pada tahun 2023.
Adapun nilai transaksi digital banking meningkat 28,72 persen (YoY) menjadi Rp 52.545,8 triliun, dan diproyeksikan tumbuh 22,13 persen (YoY) mencapai Rp6 4.175,1 triliun pada 2023. “Di sisi lain, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Desember 2022 meningkat 6,95 persen (YoY) mencapai Rp 1.026,5 triliun,” ucap Perry.
Pada 2023, dia menambahkan, BI akan terus mendorong inovasi sistem pembayaran dan memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah Indonesia. “Termasuk melalui perluasan untuk distribusi uang Rupiah layak edar ke wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T),” kata Perry.
Dia juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan naik ke kisaran 4,5-5,3 persen dipicu oleh kuatnya kinerja ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga dan investasi non-bangunan. “Pada 2023, pertumbuhan ekonomi diprakirakan berlanjut, meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5-5,3 persen, sejalan dengan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi global,” ucap dia.
Perry memperkirakan konsumsi rumah tangga akan tumbuh lebih tinggi. Hal itu sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Investasi, kata Perry, juga diprediksi akan membaik didorong oleh membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Ekspor diprakirakan tumbuh lebih rendah akibat melambatnya ekonomi global, meskipun akan termoderasi dengan permintaan dari Cina,” ucap Perry.
Dia menjelaskan, berdasarkan lapangan usaha, prospek sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, serta konstruksi diprakirakan tumbuh cukup kuat. Hal tersebut didorong kenaikan permintaan domestik.
“Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang kuat diprakirakan terjadi di seluruh wilayah seiring dengan perbaikan permintaan domestik,” tutur Perry.
