TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Adita Irawati kembali buka suara soal penerapan tarif KRL Commuter Line untuk masyarakat mampu atau orang kaya dan kelompok miskin. Ia mengatakan Kemenhub masih tetap membahas soal pembaharuan skema tarif KRL tersebut.
"Masih dalam pembahasan. Prinsipnya subsidi yang diharapkan lebih tepat sasaran, " ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 18 Januari 2023.
Menurut Adita, Kemenhub telah berdiskusi dan mengkaji skema tarif KRL yang baru ini dengan para akademisi dan pengamat kebijakan publik. Namun, ia masih belum mau membocorkan tanggal penerapan kebijakan itu.
Adapun hingga saat ini tarif KRL masih disubsidi oleh pemerintah dan hanya ada satu harga. Karena itu Kemenhub berencana mengubah skema tarif tersebut agar subsidi hanya menyasar pada masyarakat yang membutuhkan.
Dia menegaskan subsidi yang dialokasikan untuk tarif KRL harus tepat sasaran. Pasalnya, ada unsur kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO).
Sebelumnya, Kemenhub memastikan tak ada kenaikan tarif KRL pada rabu, 28 Desember 2022 lalu. Namun, Kemenhub kemudian berencana melakukan penyesuaian besaran subsidi untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat dan layanan tetap dapat berjalan dengan baik.
Menurut Adita, Kemenhub perlu berupaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Tetapi ia mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan. Kemenhub pun menyatakan terbuka terhadap masukan dan saran dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan penyesuaian tarif KRL ini.
Baca Juga: KAI Sudah Ajukan Subsidi Tiket LRT, Begini Kata Kemenhub
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
