TEMPO.CO, Jakarta - Berita ekonomi dan bisnis Tempo.co yang terpopuler pada Selasa, 17 Januari 2023 kemarin dimulai dari kondisi Rupiah yang ditutup melemah 90 poin pada Selasa pagi, yang dipengaruhi oleh sikap investor menunggu kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).
Berita populer kedua adalah tentang pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya menanggapi kritikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap dana APBD yang mengendap di bank. Selanjutnya adalah tentang ajakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi supaya pemerintah daerah menyisihkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk ditabung di dana abadi milik pemerintah.
Kemudian berita tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memastikan akan membuka kembali rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Disusul oleh berita tentang prediksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut jumlah Badan Perkreditan Rakyat (BPR) akan berkurang pada lima tahun mendatang.
Berikut ringkasan dari berita-berita terpopuler Tempo.co.
1. Rupiah Dibuka Melemah, Investor Tunggu Kebijakan Suku Bunga BI
Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi, 17 Januari 2023, melemah seiring investor menunggu kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Rupiah turun 90 poin atau 0,60 persen ke posisi Rp15.135 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.045 per dolar AS.
"Rupiah diperkirakan akan range-bound dengan kecenderungan terkoreksi terbatas. Dolar AS rebound dari penurunan tajam dalam beberapa sesi terakhir," kata Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong.
Lukman mengatakan rupiah menguat tajam akhir-akhir ini mendekati level psikologis Rp15.000. Sementara itu investor cenderung menunggu dan menantikan hasil pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) untuk kebijakan BI mendatang, terutama terkait suku bunga.
Pada Kamis, 19 Januari 2023, Bank Indonesia diperkirakan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point (bps). Investor juga berharap BI akan mengomentari cadangan devisa, surplus dan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.
2. Jokowi Kritik ABPD Mengendap di Bank Rp 123 Triliun, Wali Kota Bogor: Bukan Sengaja
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik APBD yang mengendap di bank hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp 123 triliun. Menanggapi itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut hal itu juga disebabkan oleh aturan pemerintah. "Ini persoalan harus dikembalikan lagi pada pemerintah pusat," kata Bima saat menghadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di SICC, Sentul, Selasa 17 Januari 2023.
Bima Arya menjelaskan, tidak terserapnya APBD bukan karena pemerintah daerah sengaja tidak menggunakan anggaran itu. Hal itu lebih karena salah satunya lambatnya regulasi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan anggaran diterbitkan. "Ketika anggaran datang, DAK DAU telat, juklak dan juknis telat, maka tidak terserap," kata Bima. Bukan hanya itu, Bima juga mengatakan, tidak terserapnya APBD juga karena lambatnya proses transfer anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.
3. APBD 2022 Rp 123 Triliun Tak Terserap, Jokowi: Daerah Bisa Mulai Tabung Dana Abadi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi ajak pemerintah daerah menyisihkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk ditabung di dana abadi milik pemerintah. Pemerintah saat ini telah memiliki Sovereign Wealth Fund atau badan pengelola investasi (SWF) yang dinamakan Indonesia Investment Authority (INA).
"Daerah yang memiliki PAD besar, disisihkan, ditabung di dana abadi. Ikut investasi di Indonesia investment authority (INA)," kata Jokowi saat membuka acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di SICC, Sentul, Selasa 17 Januari 2023.
Jokowi mengungkapkan, dana abadi dapat berguna untuk mengamankan APBD dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). "Jangan sampai menjadi silpa, oleh sebab itu pemerintah sekarang ini memberikan ruang untuk mendirikan, untuk membangun, untuk membuat, yang namanya dana abadi," kata Jokowi.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.
4. Rekrutmen CPNS 2023, KemenPAN RB: Pasti Ada, Sekarang Masih Fokus PPPK
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) memastikan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 akan diadakan. KemenPAN RB meminta masyarakat bersabar menanti waktu pengumuman CPNS. KemenPAN RB Masih Kumpulkan.
"2023 pasti ada. Tapi kan sabar dulu, sekarang masih proses seleksi administrasi untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) 2022," kata Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN RB Mohammad Averrouce pada Tempo, Senin, 16 Januari 2023. Dia menyebut, Kementerian/Lembaga masih berfokus pada pengadaan PPPK 2022. Adapun proses rekrutmen PPPK tersebut masih sampai tahap administrasi.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.
5. OJK: Jumlah BPR Akan Berkurang Signifikan Lima Tahun ke Depan, Kenapa?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut jumlah Badan Perkreditan Rakyat (BPR) terlalu banyak dan akan berkurang signifikan dalam lima tahun ke depan. Hal ini diungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam webinar OJK Institute, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan mengenai konsolidasi perbankan.
"Konsolidasi perbankan yang disampaikan di berbagai kesempatan akan terus dilaksanakan. Kebijakan permodalan minimum sebesar Rp 3 triliun untuk mengonsolidasikan bank umum akan kami ikuti, dengan upaya konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat," kata Dian.
Dia melanjutkan, hanya satu bank umum yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun sehingga status bank itu akan diturunkan menjadi BPR. Menurutnya, saat ini jumlah BPR di Indonesia mencapai 1.600. Jumlah tersebut dinilai terlalu banyak. Oleh karena itu, kata dia, perlu dikonsolidasikan serta diperkuat agar kontribusinya terhadap perekonomian tetap tumbuh.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.
