Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ASN Pindah ke IKN Tahun 2024, Ini Kementerian dan Lembaga Prioritas

image-gnews
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Rapat perdana Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan-RB dengan Komisi II DPR RI tersebut beragendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Rapat perdana Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan-RB dengan Komisi II DPR RI tersebut beragendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Surat Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkap data sementara aparatur sipil negara (ASN) di 35 kementerian dan lembaga yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Surat itu ditujukan kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Baca juga : 60 Ribu ASN Pindah ke IKN 2024, Ahli Tata Kota: Siapkan dulu Fasilitas Pendukung

Surat bertanggal 19 Desember 2022 itu merespons Berita Acara Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Hunian ASN dan Hankam (pertahanan dan keamanan) tanggal 9 November 2022 yang ditandatangani Wakil Kepala Otorita IKN. Isinya, meminta Kementerian PAN-RB segera menyampaikan data komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan dan struktur keluarga dengan jumlah 16.990 personil ASN dan Hankam.

“Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa dari jumlah 16.990 personil ASN dan Hankam dimaksud, yang dikoordinasikan oleh Pokja ASN IKN (Kementerian PAN-RB dan Kementerian PPN/Bappenas) sebanyak 11.274, selebihnya sebanyak 5.716 di bawah koordinasi Pokja Hankam yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan,” tertulis dalam yang ditandatangi Abdullah Azwar Anas.

Di dalam surat juga dilampirkan rincian alokasi jumlah ASN pada 35 kementerian dan lembaga yang dipindah ke IKN tahun 2024. “Selanjutnya, untuk menentukan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana yang dipindah, termasuk struktur keluarga yang ikut pindah pemetaannya dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian dan lembaga,” katanya.

Baca juga : IKN Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Wamenaker: Masih Ada Tantangan

Adapun 35 kementerian dan lembaga serta unit kerjanya yang menjadi prioritas pertama untuk pindah ke IKN yaitu:

Kementerian Sekretariat Negara

-Sekretariat Kementerian

-Sekretariat Presiden

-Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana

-Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media

-Sekretariat Wakil Presiden

-Deputi Bidang Administrasi

-Sekretariat Militer Presiden

-Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Sekretaris Kabinet

-Wakil Sekretaris Kabinet

-Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

-Deputi Bidang Perekonomian

-Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

-Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

-Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

-Deputi Bidang Administrasi

Kementerian PPN/ Bappenas

-Sesmen Kemen PPN

-Inspektorat Utama

-Deputi Bidang Pengembangan Regional

-Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

-Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

-Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Kementeruan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

-Sesmen Kemenkomarves

-Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

-Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

-Deputi Bidang Koordinasi Intrastruktur dan Transportasi

-Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

-Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-Sekretariat Jenderal

-Inspektorat Jenderal

-Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

-Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

-Wakil Menteri

-Sekretariat Jenderal

-Inspektorat Jenderal

-Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

-Direktorat Jenderal Bina Marga

-Direktorat Jenderal Cipta Karya

-Direktorat Jenderal Perumahan

-Direktorat Jenderal Konstruksi

-Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekeriaan Umum dan Perumahan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-Sekretariat Jenderal

-Inspektorat Jenderal

-Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

-Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

-Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

-Sesmen Kemenko PMK

-Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

-Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

-Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

-Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

-Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga

-Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Kementerian Kesehatan

-Wakil Menteri

-Sekretariat Jenderal

-Inspektorat Jenderal

-Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

-Sesmen Kemenko Perekonomian

-Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

-Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis

-Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi

-Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengan

-Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

-Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

-Deputi Bidang Koordinasi Keria Sama Ekonomi Internasional

Kementerian Keuangan

-Wakil Menteri

-Sekretariat Jenderal

-Inspektorat Jenderal

-Direktorat Jenderal Anggaran

-Direktorat Jenderal Pajak

-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

-Direktorat Jenderal Perbendaharaan

-Direktorat Jenderal Kekaan Negara

-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

-Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kementerian Perdagangan

-Wakil Menteri

-Sekretariat Jenderal

-Inspektorat Jenderal

-Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

-Wakil Menteri

-Sekretariat Jenderal

-Inspektorat Jenderal

-Direktorat Jenderal Tata Ruang

-Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 

-Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

-Sesmen Kemenko Polhukam

-Deputi Bidang Koordinas! Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

-Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

-Deputi Bidana Koordinasi Pertahanan Negara

-Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

-Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

-Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Kementerian Dalam Negeri

-Wakil Menteri

-Sekretariat Jenderal

-Inspektorat Jenderal

-Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

-Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

-Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian Luar Negeri

-Wakil Menteri

-Sekretariat Jenderal

-Inspektorat Jenderal

-Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

-Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

-Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

Kementerian Pertahanan

-Wakil Menteri

-Sekretariat Jenderal

-Inspektorat Jenderal

-Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan

-Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan

-Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

-Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

-Sekretariat Jenderal

-Inspektorat Jenderal

-Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kementerian Komunikasi dan Informatika

-Sekretariat Jenderal

-Inspektorat Jenderal

-Direktorat Jenderal Aplikasi informatika

-Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Kementerian PAN RB

-Sesmen Kemen PANRB

-Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

-Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur

Kejaksaan

-Wakil Jaksa Agung

-Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

-Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

-Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Majelis Permusyawaratan Rakyat

-Sekretariat Jenderal

-Deputi Bidang Administrasi

-Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat

-Sekretariat Jenderal

-Deputi Bidang Administrasi

-Deputi Bidang Persidangan

-Badan Keahlian

-Inspektur Utama

Mahkamah Agung

-Sekretaris MA

-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara

-Badan Pengawasan

Komisi Yudisial

-Sekretariat Jenderal

-Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim

-Biro Pengawasan Perilaku Hakim

-Biro Investigasi

Badan Pemeriksa Keuangan

-Sekretariat Jenderal

-Inspektur Utama

-Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara

-Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara 

-Auditor Utama Keuangan Negara I

-Auditor Utama Keuangan Negara II

-Auditor Utama Keuangan Negara III

-Auditor Utama Keuangan Negara IV 

-Auditor Utama Keuangan Negara V

-Auditor Utama Keuangan Negara VI

-Auditor Utama Keuangan Negara VII

-Auditor Utama investigasi

Kantor Staf Presiden

-Wakil Kepala KSP

-Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi

-Deputi II Bidang Pembangunan Manusia

-Deputi III Bidang Perekonomian

-Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik

-Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia

Dewan Pertimbangan Presiden

-Sekretaris Watimpres

-Biro Data dan Informasi

-Biro Umum

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

-Sestama BPKP

-Deputi Bidang Akuntan Negara

-Deputi Bidang Investigasi 

Badan Intelijen Negara

-Sestama BIN

-Inspektur Utama

-Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri

-Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri

-Deputi Bidang Intelijen Siber

Badan Siber dan Sandi Negara

-Wakil Kepala

-Sestama BSSN

-Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi

-Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi

Komisi Pemberantasan Korupsi

-Sekretariat Jenderal

-Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi

-Deputi Bidang Informasi dan Data

Badan Meteorologi, Klomatologi, dan Geofisika

-Sestama BMKG

-Deputi Bidang Meteorologi

-Deputi Bidang Klimatologi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

-Sestama BNPB

-Inspektorat Utama

-Deputi Bidang Sistem dan Strategi

-Deputi Bidang Penanganan Darurat

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

-Kepala

-Sestama BNPP

-Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan

Badan Pangan Nasional

-Sestama Bapanas

-Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

-Sestama BPIP

-Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

-Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tony Blair Temui Jokowi, Bahas Rencana Investasi Energi di IKN

5 jam lalu

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. Blair sebelumnya diminta Jokowi membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional. Tony Blair menyebut pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN. TEMPO/Subekti.
Tony Blair Temui Jokowi, Bahas Rencana Investasi Energi di IKN

Jokowi dan Tony Blair mengadakan pertemuan di Istana Kepresidenan hari ini.


Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Solar Panel IKN hingga Digitalisasi

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 8 Maret 2022 (Sumber: YouTube Sekretariat Presiden)
Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Solar Panel IKN hingga Digitalisasi

Presiden Jokowi dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair membahas investasi dan digitalisasi dalam pertemuan selama satu jam di Istana.


Luhut hingga Sri Mulyani Kerja di IKN Mulai September, Rumah Jabatan Siap 80 Persen

10 jam lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO
Luhut hingga Sri Mulyani Kerja di IKN Mulai September, Rumah Jabatan Siap 80 Persen

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menkeu Sri Mulyani akan bekerja di IKN mulai Spetember 2024.


Selain Tim Cook, Siapa Saja Bos Perusahaan Teknologi Dunia yang Pernah Bertemu Jokowi?

10 jam lalu

Bos Apple Tim Cook bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 April 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Selain Tim Cook, Siapa Saja Bos Perusahaan Teknologi Dunia yang Pernah Bertemu Jokowi?

Selain CEO Apple Tim Cook, Jokowi tercatat beberapa kali pernah bertemu dengan bos-bos perusahaan dunia. Berikut daftarnya:


Besok, Luhut dan Menlu Cina Wang Yi Rundingkan soal Kereta Cepat hingga IKN di Labuan Bajo

10 jam lalu

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 18 April 2024. Wang Yi melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo usai Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, melawat ke China pada awal April lalu dan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Keduanya berbagi pandangan mengenai kedamaian regional dan berkomitmen untuk mempererat hubungan. TEMPO/Subekti.
Besok, Luhut dan Menlu Cina Wang Yi Rundingkan soal Kereta Cepat hingga IKN di Labuan Bajo

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan akan membahas rincian penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Cina di Labuan Bajo.


Ini Tugas Luhut sebagai Koordinator Investasi Apple di IKN

11 jam lalu

Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan di akun Instagram @luhut,pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Rabu (17/1/2024). (ANTARA/Ade Irma Junida)
Ini Tugas Luhut sebagai Koordinator Investasi Apple di IKN

Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator dalam investasi perusahaan teknologi Apple di IKN. Apa tugas Luhut?


Eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

12 jam lalu

Presiden Jokowi memanggil anggota Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN) Tony Blair di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 18 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Jokowi memanggil anggota Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN) Tony Blair ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 April 2024.


Libur Lebaran Usai tapi Masih Bolos, Sleman Beri Sanksi pada ASN

1 hari lalu

Wisatawan bermain di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta pada masa libur lebaran 2022. Dok. Gembira Loka
Libur Lebaran Usai tapi Masih Bolos, Sleman Beri Sanksi pada ASN

Pegawai kantor pemerintahan di Yogyakarta mulai masuk kerja usai libur Lebaran, ada izin WFH.


Tunjangan untuk ASN Pindah ke IKN, Ini Biaya yang Ditanggung Negara

1 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan keluar dari gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Besaran tukin pegawai ASN di Jakarta tersebut berhubungan dengan perubahan status dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, setelah ibu kota pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Tunjangan untuk ASN Pindah ke IKN, Ini Biaya yang Ditanggung Negara

Tunjangan telah disiapkan untuk para pionir yang pindah paling awal ke ibu kota baru (IKN).


Terkini Bisnis: Luhut Koordinasikan Investasi Apple di IKN, Pengguna Kereta Api Selama Lebaran Capai Tiga Juta

1 hari lalu

Chief Executive Officer (CEO) Apple Tim Cook bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 17 April 2024.
Terkini Bisnis: Luhut Koordinasikan Investasi Apple di IKN, Pengguna Kereta Api Selama Lebaran Capai Tiga Juta

Jokowi menginstruksikan Luhut untuk mengkoordinasikan rencana investasi Apple di IKN.