"

Jokowi: 47 Negara Sudah Jadi Pasien IMF, 1997-1998 Indonesia Sempat Jadi Pasien Juga

Reporter

Editor

Grace gandhi

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM per 30 Januari 2022 berdasarkan kajian-kajian terkait pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM per 30 Januari 2022 berdasarkan kajian-kajian terkait pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebanyak 47 negara telah menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF) dan sejumlah negara lainnya masih mengantre untuk mendapatkan bantuan lembaga keuangan multilateral itu.

"Guncangan ekonomi karena pandemi, karena perang, sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasien IMF. Kita ingat tahun 1997-1998 Indonesia sempat menjadi pasien IMF, ambruk ekonomi dan politik. Sekarang ada 47 negara dan yang lain masih antre di depan pintu IMF," kata Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.

Baca: Jurus Jokowi Cegah Badai PHK di Indonesia Tahun 2023

Presiden mengatakan ekonomi Indonesia berada pada kondisi yang baik saat ini, bahkan sangat baik dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2022 sebesar 5,2-5,3 persen (year on year/yoy).

Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati. Tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi Indonesia dan global.

“Hati-hati semua, harus hati-hati, harus kerja keras semuanya, deteksi informasi di lapangan sehingga jangan sampai keliru membuat kebijakan sekecil apapun,” ujar dia.

Presiden meminta jajaran kementerian dan lembaga non-kementerian serta pemerintah daerah memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi ekonomi. Setiap kebijakan yang dibuat, kata Presiden, harus berbasiskan pada data dan fakta di lapangan.

Berdasarkan penyampaian dari Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, kata Presiden, sepertiga ekonomi dunia pada 2023 akan mengalami resesi.

"Negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi, hati-hati," kata dia.

Dari laporan IMF itu, kata Jokowi, sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi yang berarti sekitar 70 negara.

"Situasi global masih tak mudah dan sekarang yang jadi momok semua negara adalah inflasi. Ini momok semua negara dan patut juga kita syukuri inflasi kita di angka 5,5 persen. Ini patut disyukuri berkat kerja keras semuanya," kata Presiden Jokowi.

Baca: Jokowi Minta ke Bupati hingga Gubernur: Sering-sering Masuk Pasar, Cek Betul di Lapangan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini








Suara Pembeli di Pasar Senen Merespons Keputusan Jokowi Larang Bisnis Thrifting

21 menit lalu

Lapak produk thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang ditutup polisi, Kamis, 23 Maret 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Suara Pembeli di Pasar Senen Merespons Keputusan Jokowi Larang Bisnis Thrifting

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang bisnis thrifting. Keputusan ini mendapat respons dari salah satu pembeli produk thrift di Pasar Senen.


Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

58 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

Amnesty menilai keputusan DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi UU telah mengabaikan aspirasi rakyat dan tak menghormati putusan MK


Faldo Tanggapi Kritik BEM UI Soal Perpu Cipta Kerja: Mirip Kelompok Antipemerintah yang Asal Bukan Jokowi

1 jam lalu

Faldo Maldini. Twitter/@FaldoMaldini
Faldo Tanggapi Kritik BEM UI Soal Perpu Cipta Kerja: Mirip Kelompok Antipemerintah yang Asal Bukan Jokowi

Faldo Maldini, mengkritik balik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang memprotes Perpu Cipta Kerja


Soal Bisnis Thrifting, Pedagang Pasar Senen: Pakaian Bekas Bukan Sampah

1 jam lalu

Spanduk soal bisnis thrifting yang terpampang di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Maret 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Soal Bisnis Thrifting, Pedagang Pasar Senen: Pakaian Bekas Bukan Sampah

Pedagang Pasar Senen keberatan dengan pernyataan pemerintah soal bisnis baju bekas impor alias thrifting.


Aliansi BEM UI Tolak Pengesahan Perpu Jadi UU Cipta Kerja

2 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Aliansi BEM UI Tolak Pengesahan Perpu Jadi UU Cipta Kerja

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Universitas Indonesia menyatakan sikap menolak pengesahan Perpu menjadi UU Cipta Kerja


Yusril Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Bersama: Bisa Jadi Bahan Sudutkan Pemerintah

3 jam lalu

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra hadir sebagai panelis di Focus Group Discussion Pandangan dan Sikap KPU terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/Tika Ayu
Yusril Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Bersama: Bisa Jadi Bahan Sudutkan Pemerintah

Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membatalkan pelarangan kegiatan buka bersama di instansi pemerintah


Jokowi Larang Jual Pakaian Bekas Impor, Pedagang Pasar Senen: Bukan Thrifting yang Bunuh UMKM

3 jam lalu

Pengunjung mencari pakaian bekas di Pasar Senen, Ahad, 17 Oktober 2021. Tren thrifting atau berburu pakaian impor yang masih layak pakai berlanjut usai PPKM diperlonggar dan kasus Covid-19 mereda. TEMPO/Muhammad Hidayat
Jokowi Larang Jual Pakaian Bekas Impor, Pedagang Pasar Senen: Bukan Thrifting yang Bunuh UMKM

Pedagang Pasar Senen mengkritik kebijakan pemerintah yang melarang bisnis pakaian bekas impor alias thrifting.


Dukung Larangan Impor Pakaian Bekas, Anggota DPR Minta Pemerintah Lebih Tegas Tegakkan Hukum

4 jam lalu

Ratusan bal pakaian, sepatu dan tas bekas yang diduga asal impor di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki di Pekanbaru, Riau, 17 Maret 2023. Foto : Biro Humas Kemendag
Dukung Larangan Impor Pakaian Bekas, Anggota DPR Minta Pemerintah Lebih Tegas Tegakkan Hukum

Kemendag, Bea Cukai, termasuk angkatan laut, mesti berkoordinasi untuk memberantas praktik jual beli pakaian bekas impor ilegal.


Koalisi Sipil Desak Jokowi Pastikan Pelaku Tingkat Tinggi Tragedi Kanjuruhan Turut Diadili

4 jam lalu

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya membawa poster dan spanduk saat melakukan aksi kamisan di depan gedung DPRD, Malang, Jawa Timur, Kamis, 16 Maret 2023. Dalam aksi kamisan tersebut mereka memprotes vonis pengadilan yang dijatuhkan kepada para terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan dinilai tidak adil dan penuh rekayasa. ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Koalisi Sipil Desak Jokowi Pastikan Pelaku Tingkat Tinggi Tragedi Kanjuruhan Turut Diadili

Koalisi Sipil meminta Presiden Jokowi memanggil Menkopolhukam, Kapolri, dan Jaksa Agung untuk memastikan tragedi Kanjuruhan diusut tuntas.


DPR Diminta Panggil Budi Gunawan Buntut Pernyataan Soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

7 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan.
DPR Diminta Panggil Budi Gunawan Buntut Pernyataan Soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

Pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan soal aura Jokowi pindah ke Prabowo dinilai sebagai kegenitan lembaga intelijen dalam isu yang sedang dibincangkan.