2. DPR Sebut Pengisian Jabatan di Kementan Manipulatif: yang Salah justru Naik Pangkat
Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin menyoal sejumlah kasus di Kementerian Pertanian. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo memiliki kinerja yang buruk sekaligus banyak masalah. Salah satu yang dipersoalkan Sudin adalah hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menunjukan adanya kegiatan program yang bermasalah di Kementan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program food estate yang gagal di beberapa tempat.
Sudin menuding masih sering terjadi inkonsisten hingga maladministrasi, di Kementan seperti pada proses pengisian jabatan struktural di kementerian tersebut. "Sangat tidak akurat bahkan cenderung manipulatif," katanya. Ada juga, kata dia, jabatan yang diisi oleh seseorang yang tak memiliki latar belakang yang sesuai. "Salah satu contoh, si A kemampuannya tukang nipu tapi malah diangkat.”
Simak berita tentang DPR RI hanya di Tempo.co
3. 102 Daftar Pinjol Legal P2P Lending Terbaru yang Diawasi OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan daftar pinjaman online atau Pinjol legal yang bisa dipilih oleh masyarakat. Perusahaan Pinjol ini secara sah memiliki izin untuk menjalankan bisnis. Hal ini pun dilakukan demi menghindari merebaknya Pinjol ilegal yang banyak menjebak masyarakat.
Seperti diketahui, Pinjol ilegal memberikan kemudahan pinjaman dengan persyaratan yang mudah. Namun begitu, besaran bunga yang dibebankan umumnya terlalu tinggi atau di luar standar ketetapan pemerintah. Sementara, Pinjol legal menerapkan besaran bunga dan ketentuan pelunasan utang memenuhi regulasi pemerintah. OJK juga menjamin keabsahan badan usaha pinjol legal dan diakui oleh hukum.
Selama 2022, OJK telah mengumumkan ada 102 perusahaan Pinjol legal yang berizin. Perusahaan peer-to-peer lending (P2P lending) ini diawasi langsung oleh OJK. Namun, tak sedikit diantara Pinjol legal terdapat 65 perusahaan yang masih mengalami kerugian secara akumulatif.
Simak berita tentang OJK hanya di Tempo.co
