Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 26,36 Juta Orang, Ini Lima Fakta Baru

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 difokuskan kepada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan memang beralasan. Pasalnya masih tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Jika dibandingkan pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat sebesar 9,57 persen atau bertambah sebanyak 0,20 juta orang.

Baca: 73 Ribu Warga Kab Bogor Miskin Ekstrem, Pendapatannya Rp 29 Ribu per Hari

Namun jika dibandingkan dengan September 2021, angka itu menurun sebanyak 0,14 juta orang yang mencapai 26,5 juta orang.

Lalu, kenapa jumlah penduduk miskin bisa bertambah? Bagaimana perbandingannya dengan masyarakat miskin pedesaan? Berikut fakta yang diolah Tempo:

1. Kenaikan BBM dan PHK

Jumlah angka kemiskinan pada September 2022 ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Sepanjang September 2022 terjadi pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya seperti industri tekstil, alas kaki, serta perusahaan teknologi. Ini yang sudah kita lalui pada September 2022," ujar Kepala BPS, Margo Yunowo.

Selanjutnya: Kemiskinan Terkonsentrasi di Pulau Jawa




Berita Selanjutnya





Jokowi Ajak Pejabat Negara Tunaikan Zakat Lewat Baznas

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa 12 April 2022. Presiden Jokowi pun berharap dana zakat yang dihimpun Baznas dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 serta mengentaskan kemiskinan di Tanah Air secara menyeluruh. FOTO//Biro Pers Sekretariat Presiden-Kris/aww
Jokowi Ajak Pejabat Negara Tunaikan Zakat Lewat Baznas

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus berikhtiar sekuat tenaga untuk mengurangi angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.


Pedagang Thrift Pasar Senen Ungkap Kejanggalan Aturan Pelarangan Penjualan Pakaian Bekas

8 hari lalu

Pedagang memilah pakaian bekas yang baru dikeluarkan dari karung di Pasar Senen, Jakarta, Kamis, 3 November 2022. Fenomena berburu baju bekas (thrifting) juga berdampak pada PHK massal industri tekstil dalam negeri yang juga tengah berupaya bertahan dari ancaman resesi global.Tempo/Tony Hartawan
Pedagang Thrift Pasar Senen Ungkap Kejanggalan Aturan Pelarangan Penjualan Pakaian Bekas

Pedagang thrift Pasar Senen itu menyebut BPS setiap tahun mencatat ada pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan legal dan bayar pajak.


Gubernur NTT Canangkan Budidaya Daun Kelor untuk Atasi Kemiskinan

11 hari lalu

Viktor Bungtilu Laiskodat. ANTARA
Gubernur NTT Canangkan Budidaya Daun Kelor untuk Atasi Kemiskinan

Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyebut daun kelor sebagai tanaman ajaib yang banyak khasiatnya.


Ketua DPRD DKI Soroti Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara, Heru Budi: Kami Tata

11 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri depan) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikam keterangan pers usai Rapim Kesiapan Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan serta Idul Fitri 1444 H/2023 di Ruang Pola Bappeda DKI Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
Ketua DPRD DKI Soroti Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara, Heru Budi: Kami Tata

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi akan menata kawasan kumuh dekat Istana Negara yang disoroti Ketua DPRD DKI.


Perizinan Potongan Upah 25 Persen Disebut Legalisasi Penurunan Kesejahteraan Buruh

11 hari lalu

Massa Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja menggelar aksi menolak Perpu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Senin, 13 Maret 2023/Farrel Fauzan/Tempo
Perizinan Potongan Upah 25 Persen Disebut Legalisasi Penurunan Kesejahteraan Buruh

Penerbitan izin pemotongan 25 persen upah buruh oleh Menaker dianggap telah melegalisasi penurunan kesejahteraan buruh, mengapa?


Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

11 hari lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Rapat itu membahas program strategis kementrian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Tempo/Tony Hartawan
Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

Komisi IV DPR RI menyayangkan data produksi beras yang dimiliki oleh Kementan hanya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).


Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

12 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia bisa menganggu pendapatan negara. Pasalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berkontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.


Prasetyo Edi Minta Heru Budi Atasi Masalah Kawasan Kumuh yang Lokasinya Tidak Jauh dari Istana Negara

14 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Prasetyo Edi Minta Heru Budi Atasi Masalah Kawasan Kumuh yang Lokasinya Tidak Jauh dari Istana Negara

Heru Budi berjanji akan membenahi sejumlah masalah di kawasan kumuh Jakarta dengan membuat septic tank komunal dan program pencegahan stunting.


BPS Umumkan Ekspor per Februari 2023 Turun jadi USD 21,4 Miliar, Apa Saja Pemicunya?

16 hari lalu

Kapal pengangkut peti kemas bersiap untuk bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 1 September 2021.  Sementara itu, angka ekspor di kuartal II naik 31,8 persen. Tempo/Tony Hartawan
BPS Umumkan Ekspor per Februari 2023 Turun jadi USD 21,4 Miliar, Apa Saja Pemicunya?

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai ekspor Indonesia per Februari 2023 mencapai US$ 21,4 miliar atau turun ketimbang sebulan sebelumnya.


Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus US$ 5,48 Miliar, BPS: Surplus 34 Bulan Berturut-turut

16 hari lalu

Truk pengangkut sejumlah mobil Kijang Innova Zenix terparkir di Toyota Plant 3, Karawang, Jawa Barat, Selasa, 21 Februari 2023. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan ekspor perdana kendaraan elektrifikasi Kijang Innova Zenix produksi dalam negeri. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus US$ 5,48 Miliar, BPS: Surplus 34 Bulan Berturut-turut

BPS menyebutkan bahwa Neraca Perdagangan Indonesia pada Februari 2023 mengalami surplus sebesar US$ 5,48 miliar.