Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Produsen Tahu Tempe : Usulan Subsidi untuk Importir Kedelai Banyak Kelemahan

image-gnews
Pekerja tengah menyelesaikan pembuatan tempe di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis 22 Desember 2022. Pemerintah telah melakukan impor kedelai sebanyak 350 ribu ton lantaran harga kedelai yang masih tinggi. Diperkirakan, Januari 2023 impor kacang kedelai akan sampai di Indonesia. Tempo/Tony Hartawan
Pekerja tengah menyelesaikan pembuatan tempe di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis 22 Desember 2022. Pemerintah telah melakukan impor kedelai sebanyak 350 ribu ton lantaran harga kedelai yang masih tinggi. Diperkirakan, Januari 2023 impor kacang kedelai akan sampai di Indonesia. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Koperasi Produsen Tempe-Tahu Indonesia (Gakoptindo) merespons usulan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas ihwal perubahan skema subsidi kedelai, yang sebelumnya disalurkan lewat koperasi dan Perum Bulog menjadi ke pengusaha importir.

Baca juga : Zulkifli Hasan Usul Importir Kedelai Dapat Subsidi, Begini Tanggapan Bapanas

Anggota pengawas Gakoptindo, Mahmud Razak mengatakan pihaknya akan mendukung usulan subsidi untuk importir kedelai apabila mekanismenya langsung berdampak pada penurunan harga kedelai di level perajin tahu dan tempe. "Kalau maunya begini, nanti mekanismenya ke perajin mesti banyak mengambil peran," ujarnya saat ditemui di Pelabuhan Cigading, Banten pada Ahad, 15 Januari 2023.

Tetapi, menurut Razak, pemerintah harus berkoordinasi dengan seluruh koperasi produsen tahu dan tempe Indonesia yang selama ini telah menerima subsidi selisih harga sebesar Rp 1.000 per kilogram untuk meredam lonjakan harga komoditas ini. Terlebih, korperasi tersebut juga merupakan lembaga usaha.

Razak pun mendorong agar kementerian dan lembaga yang berkepentingan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi. Pasalnya, ia menilai ide pemberian subsidi lewat pengusaha importir ini masih memiliki banyak kekurangan. Misalnya, soal rantai pasokan yang panjang. 

Ia menjelaskan, apabila pemerintah memberikan subsidi Rp 1.000 per kilogram kepada importir, belum tentu subsidi itu mengalir kepada para perajin tahu dan tempe. Bisa saja, tuturnya, subsidi itu masuk ke kantong distributor atau jaringan bisnis lainnya dari importir tersebut.

"Kita belum tau Rp 1.000 itu dalam bentuk apa. Apakah kangsung dari importir ke perajin. Terus distributor, koperasi atau bagaimana," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga : Usul Beri Subsidi Importir Kedelai, Mendag: Sama Pengusaha Saya Percaya, Kalau Bulog Lama

Sebelumnya, Menteri Zulkifli Hasan menilai proses pemberian subsidi impor kedelai yang berjalan selama ini berlangsung rumit, sehingga ia mengusulkan agar subsidi itu diberikan kepada pengusaha importir. Usulan itu dipicu oleh lambannya impor kedelai oleh Bulog. "Kalau sama pengusaha saya percaya. Kalau Bulog lama," ujarnya saat ditemui di Cilegon, Banten pada Ahad, 15 Januari 2023. 

Ia menuturkan selama ini untuk komoditas kedelai, Indonesia masih bergantung kepada impor. Sehingga ia mengajukan usulan tersebut ke dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Sekarang itu masih ke orang-orang, ke koperasi produsen tahu tempe. Saya sudah usul agar subsidinya langsung saja harga ke imporitir," kata dia. 

Menurut dia, subsidi selisih harga sebesar Rp 1.000 per kilogram lebih baik diberikan kepada importir, sehingga langsung menjadi subsidi harga. Artinya, jika harga kedelai sebesar Rp 12.000 per kilogram, pemerintah memberikan subsidi ke importir Rp 1.000 per kilogram. Sehingga importir menjual ke koperasi hingga perajin tahu tempe dengan harga Rp 11.000 per kilogram. 

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Kembali Ekspor Pasir Laut, Jokowi: Sedimentasi Itu Beda, Meski Wujudnya Pasir

1 hari lalu

Presiden Jokowi. Humas Setkab - HIM
Pemerintah Kembali Ekspor Pasir Laut, Jokowi: Sedimentasi Itu Beda, Meski Wujudnya Pasir

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah tidak mengekspor pasir laut, tetapi sedimentasi yang mengganggu alur jalannya kapal.


Dahulu Pernah Pelihara Berbagai Jenis Burung Dilindungi, Zulhas Ungkap Peliharaannya Kini Sisa 3 Ekor

2 hari lalu

Kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Sentra Rendang Asese, Kota Padang, Minggu, 7 Juli 2024. Saat kunjungan tersebut Zulkifli Hasan juga melakukan dialog dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). TEMPO/Fachri Hamzah.
Dahulu Pernah Pelihara Berbagai Jenis Burung Dilindungi, Zulhas Ungkap Peliharaannya Kini Sisa 3 Ekor

Zulhas mengungkapkan kondisi terkini satwa perliharaannya yang ada di vila Farras Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.


Mengenal Kegunaan Lesitin Kedelai pada Makanan dan Siapa yang Harus Menghindari

3 hari lalu

Ilustrasi kacang kedelai. Sustainablepulse
Mengenal Kegunaan Lesitin Kedelai pada Makanan dan Siapa yang Harus Menghindari

Lesitin kedelai tak hanya berguna pada makanan kemasan tapi juga diklaim sebagai suplemen diet. Namun, zat ini tak cocok untuk semua orang.


Celios Nilai Kebijakan Pemerintah Soal Ekspor Pasir Laut Kuno

5 hari lalu

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira usai diskusi mengenai hasil survei persepsi publik terhadap JETP di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2023.  TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Celios Nilai Kebijakan Pemerintah Soal Ekspor Pasir Laut Kuno

Pendapat ekonom mengenai ekspor pasir laut yang tidak sepadan dengan kerugiannya.


Jokowi Resmikan Dua Tol di Sumatera Utara Nilainya Rp 17,6 Triliun

8 hari lalu

Presiden Jokowi meresmikan ruas Tol Binjai-Langsa seksi 2 Stabat-Tanjung Pura dan ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3 dan 4, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara,  Selasa, 10 September 2024.  Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Dua Tol di Sumatera Utara Nilainya Rp 17,6 Triliun

Presiden Jokowi meresmikan dua ruas jalan tol di Sumatera Utara. Nilai pembangunannya mencapai Rp 17,6 triliun.


Jokowi Tinjau Pasar di Deli Serdang: Harga Turun

8 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Selasa, 10 September 2024. Foto: Tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi Tinjau Pasar di Deli Serdang: Harga Turun

Presiden Jokowi meninjau Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut)


Doenjang, Saus Fermentasi Kedelai Rahasia Kelezatan Makanan Korea di Drakor Love Next Door

8 hari lalu

Doenjang, saus fermentasi kedelai dalam makanan Korea. (Pixabay)
Doenjang, Saus Fermentasi Kedelai Rahasia Kelezatan Makanan Korea di Drakor Love Next Door

Doenjang, saus fermentasi kedelai yang sering digunakan dalam makanan Korea, sering dibahas dalam drama Korea. Salah satunya Love Next Door.


Kebanjiran Barang Impor Cina, Utilisasi Keramik Nasional Turun 7 Persen

9 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Kebanjiran Barang Impor Cina, Utilisasi Keramik Nasional Turun 7 Persen

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia mengeluhkan turunnya utilisasi keramik nasional karena terdesak bajir barang impor dari Cina.


Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat dengan Badan Anggaram DPR di kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa, 27 Agustus 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keluarkan aturan antidumping ubin keramik Cina.


Satgas Impor Ilegal Belum Efektif, Hippindo Minta Fokus Sasar Barang Murah

21 hari lalu

Petugas tengah menata produk produk selundupan dari luar negeri yang siap di musnahkan di Kementerian Pergadangan, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau satgas impor ilegal kembali menemukan barang tidak sesuai senilai Rp20 miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Satgas Impor Ilegal Belum Efektif, Hippindo Minta Fokus Sasar Barang Murah

Hippindo sebut kinerja satgas impor legal belum efektif. Minta satgas fokus awasi barang impor ilegal berharga miring.