TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menyebut saat ini BPKP bersama dengan Forum Pengawasan akan menyusun strategi pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2023.
Adapun realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2022 mencapai Rp365,50 triliun atau sekitar 97,95 persen dari target sebesar Rp373,17 triliun.
“Penyaluran KUR terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, dari Rp120,30 triliun di tahun 2018 menjadi Rp365,50 triliun di tahun 2022. Hal ini tercapai berkat kerja sama stakeholders KUR yaitu lembaga penyalur KUR, lembaga penjamin, dan lainnya,” kata Sally Salamah dalam Forum Pengawasan Pelaksanaan KUR sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Jumat 13 Desember 2023.
Baca: BPKP Buka Seleksi PPPK 2022, Total 65 Formasi
Seiring dengan komitmen pemerintah dalam mendorong kapasitas daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), katanya, pemerintah telah menetapkan target penyaluran KUR yang naik di 2023 menjadi Rp470 triliun dan di 2024 naik menjadi Rp585 triliun. Oleh karena itu pengawasan dari seluruh pihak diperlukan agar KUR dapat dirasakan manfaatnya oleh UMKM.
“Perlu dilakukan pengawasan oleh semua pihak yang terkait dalam mengawal akuntabilitas, baik dari sisi penyaluran KUR maupun terhadap kucuran anggaran subsidi KUR yang terus meningkat setiap tahunnya,” kata Sally.
Selanjutnya: 7,62 juta debitur telah diberikan KUR
