TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 12 Januari 2023 dimulai dengan perhitungan besaran tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi bagi karyawan yang belum menikah tetapi punya tanggungan, berdasarkan aturan UU HPP atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.
Kemudian informasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan mengubah ketentuan soal penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri, terutama menyangkut ruang lingkup yang sektornya.
Selain itu berita tentang Apindo yang kembali melontarkan aturan perusahaan bisa mengurangi jam kerja minimal 30 jam seminggu yang diikuti dengan pengurangan pengupahan, menyusul kasus PT Nikomas Gemilang. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut.
1. UU HPP Atur Pajak Penghasilan Karyawan Belum Menikah tapi Punya Tanggungan, Begini Perhitungannya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP mengatur tentang tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Di aturan baru itu ada sedikit tambahan soal lapisan tarif jika dibandingkan aturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).
Berdasarkan UU PPh penghasilan setahun sampai dengan Rp 50 juta tarifnya 5 persen, penghasilan setahun Rp 50 juta-Rp 250 juta tarifnya 15 persen, penghasilan setahun Rp 250 juta-Rp 500 juta tarifnya 25 persen, dan penghasilan setahun di atas Rp 500 juta tarifnya 30 persen.
Sedangkan di UU HPP, penghasilan setahun sampai dengan Rp 60 juta tarifnya 5 persen, penghasilan setahun Rp 60 juta-Rp 250 juta tarifnya 15 persen, penghasilan setahun Rp 250 juta - Rp 500 juta tarifnya 25 persen, penghasilan setahun Rp 500 juta-Rp 5 miliar tarifnya 30 persen, dan tambahannya, orang dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar tarifnya 35 persen.
Baca berita selengkapnya di sini.
