TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus melanjutkan kebijakan penghentian ekspor bahan mentah. Pernyataan itu berulang kali disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan. Teranyar, pernyataan itu disampaikan Jokowi pada acara hari ulang tahun (HUT) Ke-50 PDIP di Jakarta, Selasa 10 Januari 2023.
“Indonesia mendapat gugatan dari WTO (World Trade Organization) karena menyetop ekspor nikel. Dan kita kalah. Tapi kita mengajukan banding. Kita terus, walau kita ditakut-takuti soal nikel, kalah di WTO kita tetap terus,” kata Jokowi.
Baca: Nilai Ekspor Indonesia 2022 Tumbuh 29,4 Persen, Komoditas Apa yang Berkontribusi?
Tak hanya nikel, Indonesia rencananya juga akan menyetop ekspor bahan mentah lainnya sekaligus melakukan hilirirasi industri. Jokowi meyakini, hilirisasi industri akan meningkatkan nilai tambah dari suatu komoditas dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di dalam negeri.
Lantas, bahan mentah apa saja yang akan dilarang ekspor oleh Jokowi? Bagaimana kesiapan smelter di dalam negeri? Berikut hasil rangkuman Tempo.
Nikel
Indonesia sudah melarang ekspor bahan mentah nikel sejak tiga tahun ke belakang. Berdasarkan catatan Jokowi, disebutkan hilirisasi nikel berhasil menambah nilai dari yang sebelumnya berkisar US$ 1,1 miliar atau Rp 20 triliun menjadi US$ 20,8 miliar atau Rp 300 triliun pada 2021. Kenaikan nilai tambah itu mencapai hampir 18 kali lipat.
Bauksit
Pada Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri, Jokowi memperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi kurang lebih Rp 62 triliun.
Tembaga
Setelah bijih bauksit yang akan dilarang pada Juni 2023, Jokowi mengatakan juga akan melarang ekspor tembaga. Hal itu dilakukan agar Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi dari tembaga setelah melalui hilirisasi.
Indonesia masuk dalam kategori tujuh negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar tersebut harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi nasional.
Selanjutnya: Berdasarkan data BPS...
