TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan menghentikan ekspor tembaga pada pertengahan tahun 2023. Rencana tersebut disampaikan pada acara hari ulang tahun (HUT) Ke-50 PDIP di Jakarta, hari ini, Selasa 10 Januari 2023.
Pelarangan ekspor bahan mentah, seperti nikel dan bauksit, adalah bagian dari program hilirisasi yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi. Kebijakan tersebut menuai kritik dunia internasiol hingga mendapat gugatan di WTO atau World Trade Organization.
"Kita terus, walau kita ditakut-takuti soal nikel, kalah di WTO kita tetap terus, justru kita setop bauksit, pertengahan tahun mungkin tambah lagi setop tembaga," ungkap Presiden, Selasa 10 Januari 2023.
Baca: Usut Pelanggaran Perusahaan Tambang Emas dan Tembaga di Sumbawa, ESDM Bakal Terjunkan Tim
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa, Presiden Jokowi mengungkapkan "uneg-uneg" soal gugatan Uni Eropa atas Indonesia ke World Trade Organization (WTO) terkait penghentian ekspor nikel mentah.
"Saya menyampaikan dalam forum itu karena yang menggugat Uni Eropa pas kita ada KTT, ini kesempatan. Saya menyampaikan kemitraan itu harus setara, dan tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada negara mendikte dan tidak boleh negara-negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari negara kita," jelas Presiden.
Pemerintah, kata Presiden, ingin membangun sistem besar agar sumber daya alam Indonesia seperti nikel, bauksit, tembaga, timah betul-betul terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi atau setengah serta memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.
Selanjutnya: rencana Jokowi menjaga bahan mentah alam Indonesia ...
