Gerakan Buruh Sebut Sederet Masalah Berikut Bakal Dihadapi Akibat Perpu Cipta Kerja

Reporter

Editor

Grace gandhi

Sejumlah buruh saat pulang usai bekerja di salah satu pabrik Kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Senin, 2 Januari 2023. Beberapa poin yang disoroti di antaranya terkait upah minimum, outsourcing, pesangon, hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyampaikan penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja yang ditandatangai Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 30 Desember 2022. Gebrak menilai pemerintah melakukan akrobat hukum untuk menghidupkan UU Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Gebrak terdiri dari 20 organisasi, yaitu Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI),  Konfederasi Serikat Nasional (KSN),  Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN). Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI),  Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (Jarkom SP Perbankan), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA),  Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID),  Federasi Pelajar Indonesia (FIJAR), dan Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO).

Baca: Ketahui Apa itu Surat Utang Negara dan Tujuan Penerbitannya

Kemudian, ada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KPRI), Federasi Serikat Buruh Makanan & Minuman (FSBMM), Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Federasi Pekerja Industri (FKI), Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM), dan Lokataru Foundation.

Gebrak lantas menyebut ada sejumlah masalah yang bakal dihadapi rakyat akibat Perpu Nomor 2 Tahun 2022 itu. Berdasarkan keterangan yang diterima Tempo, Senin, 9 Januari 2023, potensi masalah-masaah tersebut, yaitu:

1. Pasar Tenaga Kerja Fleksibel

Dalam Perpu Cipta Kerja bagian umum disebutkan bahwa alasan dibutuhkannya penciptaan kerja salah satunya karena penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, di mana sebanyak 81,33 juta orang (59,97 persen) bekerja pada kegiatan informal.  Koalisi melihat bahwa alasan tersebut merupakan pembenaran atas adanya praktik-praktik hubungan kerja non-standar (informalisasi) yang sekarang menjadi tren seiring adanya disrupsi teknologi. 

Lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diatur dalam Peraturan Pemerintah, yakni PP No. 35 Tahun 2021. Dalam Pasal 6 PP No. 35 Tahun 2021 diatur PKWT dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun, sehingga membuat kepastian Hak atas Pekerjaan semakin dijauhkan bagi para pekerja/buruh.

2. Politik Upah Murah 

Sebagaimana diatur Pasal 88C ayat (3) UU/Perppu Cipta Kerja dan Pasal 25 ayat (2) dan PP No. 36 Tahun 2021, skema kebijakan pengupahan yang dirumuskan merujuk pada kepentingan pelaku usaha, khususnya kondisi bisnis perusahaan dan juga pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Padahal, kebijakan pengupahan mestinya merujuk pada kondisi obyektif dan riil pekerja. Upah pekerja diproyeksikan agar pekerja dan keluarganya mendapatkan upah yang layak untuk penghidupannya, sehingga kehidupan lebih sejahtera.

Kondisi tersebut menunjukkan UU/Perppu Cipta Kerja meletakkan kebijakan pengupahan sebagai sebuah ongkos produksi yang menjadi beban bagi perusahaan. Dengan dalih dan tuduhan tanpa dasar yang menyebutkan bahwa ongkos upah di Indonesia cenderung mahal dan membuat investor enggan berbisnis di Indonesia. Koalisi menilai Perpu Cipta Kerja melegitimasi kebijakan politik upah murah di Indonesia. 

Selanjutnya: 3. Perluasan Sistem Outsourcing....






Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

38 menit lalu

Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

Presiden Jokowi secara resmi menghentikan PPKM pada Jumat, 30 Desember 2022.


Setelah Jokowi dan Basuki, Giliran Heru Budi Jelaskan Soal Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun

42 menit lalu

Setelah Jokowi dan Basuki, Giliran Heru Budi Jelaskan Soal Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjelaskan soal kendala yang dihadapi saat mengerjakan proyek Sodetan Ciliwung.


Jokowi dan Surya Paloh Bertemu di Istana Negara Kemarin Sore

2 jam lalu

Jokowi dan Surya Paloh Bertemu di Istana Negara Kemarin Sore

Jokowi dan Surya Paloh bertemu pada Kamis sore kemarin di Istana Negara.


Istana Benarkan Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh pada Kamis Sore

2 jam lalu

Istana Benarkan Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh pada Kamis Sore

Istana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta


Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi Bertemu Surya Paloh Kamis Sore

3 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi Bertemu Surya Paloh Kamis Sore

Presiden Jokowi dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Istana Negara, kemarin. Namun belum diketahui apa agenda pertemuan itu.


Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

5 jam lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

6 jam lalu

Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

Partai Demokrat menyatakan menunggu sidang Paripurna DPR untuk menyatakan sikapnya terkait Perpu Cipta Kerja


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

7 jam lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.


Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

8 jam lalu

Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim sebut Anies Baswedan disabotase ular kobra sekarung & Jokowi puji Heru Budi jadi Top 3 Metro


Airlangga Hartarto Buka Alasan Revisi Aturan Parkir Devisa Hasil Ekspor

8 jam lalu

Airlangga Hartarto Buka Alasan Revisi Aturan Parkir Devisa Hasil Ekspor

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan alasan pemerintah mengubah aturan agar devisa hasil ekspor.