Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Wanti-wanti ke Para Bankir: Tolong Jaga Bank Anda, Jangan Salah Arah, Jangan Berantem

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. Sri Mulyani menjelaskan sejauh ini prevalensi perokok laki-laki dewasa mencapai 71,3 persen, sehingga membuat Indonesia menduduki peringkat pertama tertinggi di dunia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. Sri Mulyani menjelaskan sejauh ini prevalensi perokok laki-laki dewasa mencapai 71,3 persen, sehingga membuat Indonesia menduduki peringkat pertama tertinggi di dunia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan penting kepada para bankir di acara CEO Banking Forum pada hari ini. Dia mengatakan sudah ada pembagian tugas yang jelas. Sebagai Menteri Keuangan, ia akan menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sementara bankir harus menjaga bank-nya agar tidak salah arah.

“Jadi saya juga menjaga APBN, tolong jaga bank Anda secara baik-baik, jangan salah arah, jangan salah kompas. Dan di dalamnya juga jangan berantem. Musuhnya bukan di dalam kapal, musuhnya di luar yang harus kita kelola. Jadilah leader yang baik,” ujar Sri Mulyani pada Senin, 9 Januari 2023.

Baca: Cerita Sri Mulyani di Akhir Tahun 2022: Bikin Laporan untuk Jokowi, Baca Buku Sejarah Geopolitik

Pemimpin, kata dia, tidak hanya melihat ‘udelnya’ masing-masing, tapi melihat semua spektrum. Dengan begitu, pemimpin bisa memutuskan kapal akan berlajar dengan kecepatan berapa, arahnya ke mana, dan bagaimana mengelola ombak dan angin yang akan terus berubah.

Bendahara negara tersebut berharap pada tahun 2023 ini, pemerintah termasuk Kemenkeu bekerja sama dengan baik dalam mengawal menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Bersama dengan Bank Indonesia, Kemenkeu memiliki SKB I, SKB II, dan SKB II yang merupakan aransemen yang luar biasa, karena APBN menjadi yang terpenting pada saat semuanya lumpuh.

“Dan kita menggunakan secara maksimal sehingga waktu tahun 2023 di mana SKB I, II, dan III tidak ada lagi bukan berarti kemudian saya mengelola keuangan negara sendiri. Bank sentral kita tetap berkoordinasi dan berkolaborasi namun tetap menjaga independensi dan masing-masing instrumen untuk kredibel dan sustainable,” tutur Sri Mulyani.

Berjaga ketika harga komoditas tak lagi melambung 

Untuk itu, dia melanjutkan, pemerintah harus menghitung APBN untuk 2023. Sri Mulyani juga mengetahui bahwa sebagian penerimaan negara bersumber dari harga komoditas, oleh karena itu harus disiapkan sejumlah langkah terutama untuk berjaga-jaga ketika harga komoditas tak melambung setinggi tahun 2022 lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami namanya Menteri Keuangan bukan bankir, tapi kira-kira jaga neracanya sama lah kita. Gajinya sih beda jauh. Terus kita melakukan banyak sekali exercise untuk mendeteksi possibility dari risiko yang muncul di 2023,” ucap dia. “Dan bagaimana APBN harus tetap fleksibel tapi sustainable dan kredibel.”

Lebih jauh, Sri Mulyani juga berharap para bankir sama seperti pemerintah untuk siap menghadapi tahun 2023. Dia mengibaratkan bahwa bankir dan pemerintah sedang menaiki kapal besar, dan yang tidak bisa dikendalikannya adalah arus dan ombak karena berlayar di laut.

“Kita enggak bisa oh tomorrow is gonna be sunny day, very nice current-nya, kita berselancar dengan tenang, angin bertiup sepoi-sepoi menyapu wajah kita. Nikmati pada saat itu terjadi, tapi di lautan kadang-kadang menghadapi ombak yang kecil setengah besar, besar setengah besar, atau besar sekali,”  kata dia.

Pertanyaanya, Sri Mulyani melanjutkan, apakah kapal akan bisa bertahan? Atau bisa ditelan hanya karena ombak yang kecil, karena salah posisi. “Hanya karena tidak membaca arah angin dan arah awan. It is your job untuk melihat itu sama seperti kita semuanya kalau kita di kapal besar Indonesia semuanya mengerjakan tugas itu,” ujar Menteri Keuangan.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut 40 Persen Ekonomi Negara Diprediksi Resesi: Yang Utangnya Tinggi Bakal Alami Krisis

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Timbang-menimbang Implementasi Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis

1 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Timbang-menimbang Implementasi Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis

Penerapan cukai plastik dan MBDK terus ditunda hingga Jokowi merevisi APBN 2023 untuk target ini menjadi Rp 0.


Prabowo soal Urgensi Anggaran Pertahanan Naik: Negara yang Tidak Siap akan Diganggu

1 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai penyerahan delapan unit helikopter angkut berat Airbus H225M kepada TNI Angkatan Udara di Lanud Atang Sendjaja, Kemang, Bogor, pada Jumat, 1 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo soal Urgensi Anggaran Pertahanan Naik: Negara yang Tidak Siap akan Diganggu

"Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital, bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang tidak siap akan diganggu, akan ditindas," kata Prabowo.


Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III Melambat, BKF: Pemerintah Berikan Insentif Fiskal di Sektor Perumahan

1 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III Melambat, BKF: Pemerintah Berikan Insentif Fiskal di Sektor Perumahan

Pemerintah menggelontorkan insentif fiskal sekitar Rp 3,7 triliun untuk insentif fiskal di sektor perumahan.


Wacana PFN Bisa Himpun Pajak Film, Ini Kata Kemenkeu

1 hari lalu

Ilustrasi bioskop. Sumber: the straits times/asiaone.com
Wacana PFN Bisa Himpun Pajak Film, Ini Kata Kemenkeu

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menanggapi wacana BUMN Perum Produksi Film Negara (PFN) untuk menghimpun pajak film bioskop.


Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

1 hari lalu

Proyek pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

Ekonom yang juga Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono menjelaskan kerugian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika dihentikan atau dilanjutkan.


Sri Mulyani Khawatir Kecerdasan Buatan Bisa Pengaruhi Kualitas Demokrasi

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Khawatir Kecerdasan Buatan Bisa Pengaruhi Kualitas Demokrasi

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya, AI berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.


Pemerintah Berencana Menaikkan Gaji Menteri, Berapa Gaji Sekarang?

2 hari lalu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kiri) berbicara dalam konferensi pers Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu (29/3/2023). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Pemerintah Berencana Menaikkan Gaji Menteri, Berapa Gaji Sekarang?

Saat ini pemerintah tengah membahas rasionalisasi penggajian menteri. Namun, rencana kenaikan itu belum bisa dilakukan pada 2024.


Menkeu Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Butuh Perubahan: Masih Terjebak di Sektor Jasa

2 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Butuh Perubahan: Masih Terjebak di Sektor Jasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, perekonomian di Indonesia perlu mengalami perubahan. Saat ini perekonomian Indonesia masih terjebak pada sektor jasa.


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

2 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menanggapi soal posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 7.950,52 triliun per Oktober 2023.


Membahas Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2024

2 hari lalu

Membahas Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2024

Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.