Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Daerah Naik 120 Persen

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di kawasan Istana Negara untuk menjelaskan anggaran pembangunan rumah pensiun Jokowi di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin, 19 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di kawasan Istana Negara untuk menjelaskan anggaran pembangunan rumah pensiun Jokowi di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin, 19 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 2022 di atas 5,7 persen, dan kuartal keempat diprediksi tetap kuat di atas 5 persen. Dia melihat konsumi masyarakat masih tumbuh sangat kuat, mobilitas di akhir tahun juga meningkat, bahkan penerimaan pajak juga ikut naik.

Baca juga : Sri Mulyani Bicara Suku Bunga Naik: Bankir Seperti Menari di Atas Penderitaan Orang Lain

“Saya melihat penerimaan pajak di daerah-daerah dari sisi pajak restoran, hotel, parkir naiknya itu tidak 11 persen atau 20 persen. Naiknya itu 60 persen bahkan 120 persen pertumbuhannya. Tidak hanya fenomena di Jakarta, ini fenomena di hampir semua daerah,” ujar dia di acara CEO Banking Forum yang digelar virtual pada Senin, 9 Januari 2023.

Menurutnya, ekonomi di semua pulau di Indonesia sudah tumbuh. Bahkan Pulau Sumatera tercatat paling rendah pertumbuhannya mampu tumbuh hingga 4,7 persen. Artinya, di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, Indonesia justru tumbuh positif.

Selain itu, Sri Mulyani menambahkan, harga komoditas dan masyarakat sudah pulih kembali dari pandemi. Untuk perbankan, selama Covid-19, dana pihak ketiga naik double digit. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok menengah ke atas mulai tumbuh dan berkonsumsi. “Itu adalah yang mendukung pemulihan ekonomi kita."

Baca juga : Kala Sri Mulyani Sentil Bankir Seperti Menari di Atas Penderitaan Orang Lain, Apa Maksudnya?

Investasi pun sudah mulai tumbuh mendekati 6 persen. Pun kredit di perbankan. Sedangkan capital market masih tumbuh di atas 4 persen. Meskipun seluruh dunia tahun 2022 ditutup dengan kalimat ‘the brutal year’, salah satunya dari New York Stock Exchange, di mana US$ 30 triliun valuasi hilang pada 2022.

“Jadi itu yang saya sebutkan tadi 2022 was not an ordinary time,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani membeberkan realisasi penerimaan dari anggaran pendapatan dan belanja atau APBN 2022. Melihat dari pendekatan waktu saat menyusun APBN 2022, kata Sri Mulyani, saat itu pendapatan negara diasumsikan hanya Rp 1.846,1 triliun. Kemudian, direvisi ke atas dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 menjadi Rp 2.266,2 triliun.

Sementara itu realisasi yang dikumpulkan adalah 2.626,4 triliun. “Dalam hal ini realisasi ini adalah 115,9 persen dari Perpres 98 yang sudah direvisi kalau dibandingkan APBN awal ini naiknya sudah ke mana-mana. Luar biasa lebih tinggi,” kata Sri Mulyani pekan lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga : Sri Mulyani: Perekonomian 2023 Terancam Resesi hingga Perubahan Iklim

Adapun komposisinya, Sri Mulyani melanjutkan, dimulai dari pajak yang pada awal tahun lalu ditargetkan Rp 1.265 triliun yang direvisi ke atas menjadi Rp 1.485 triliun. Realisasinya yang dikumpulkan Rp 1716,8 triliun atau 115,6 persen dari revisi yang sudah dinaikan.

Sedangkan pajak tumbuh 34,3 persen dibandingkan penerimaan pajak tahun 2021. Tahun sebelumnya itu penerimaan pajak adalah Rp 1.278 triliun atau tumbuh 19,3 persen. Tahun ini tumbuh lebih tinggi lagi menjadi 34,3 persen. 

Begitu pula untuk pendapatan dari kepabeanan dan cukai, yang menurut Sri Mulyani juga cukup baik kinerjanya. Sebetulnya, dia berujar, pada APBN 2022 bea dan cukai diharapkan target awalnya Rp 245 triliun kemudian direvisi menjadi Rp 299 triliun.

Namun ternyata bisa mengumpulkan Rp 317,8 triliun atau  106,3 persen dari revisi melalui Perpres 98 atau tumbuh 18 persen dari realisasi tahun sebelumnya yang terkumpul Rp 269 triliun. Tahun sebelumnya bea dan cukai itu sudah tumbuh sangat tinggi 26,4 persen.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, Sri Mulyani menjelaskan, menunjukkan sebuah cerita yang luar biasa. Di APBN awal PNBP ditargetkan Rp 335,6 triliun, maka pada pertengahan tahun lalu direvisi ke atas dengan cukup signifikan yaitu targetnya dinaikkan menjadi Rp 481,6 triliun.

“Realisasinya Rp 588,3 triliun itu adalah kenaikan 28,3 persen dari tahun lalu yang sudah melonjak naik yaitu di level Rp 458,5 triliun,” ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 87,5 Persen Menjelang Akhir Tahun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

MAKI menilai langkah Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung sebagai pujian untuk jaksa agung.


Jaksa Agung dan Sri Mulyani Bahas Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Pembiayaan Ekspor Rp. 2,5 T

17 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Jaksa Agung dan Sri Mulyani Bahas Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Pembiayaan Ekspor Rp. 2,5 T

Jaksa Agung mengingatkan perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kemenkeu.


THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayar Full, Ekonom: Bisa Dorong Daya Beli tapi Sekejap

18 jam lalu

Ilustrasi uang THR. ANTARA
THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayar Full, Ekonom: Bisa Dorong Daya Beli tapi Sekejap

Ekonom Indef Esther Sri Astuti menilai gaji ke-13 ASN akan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah inflasi pangan tapi sifatnya hanya sementara.


Jaksa Agung Sebut 6 Perusahaan Sedang Diperiksa Tim Terpadu terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit LPEI Rp 3 Triliun

20 jam lalu

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan konferensi pers terkait penetapan tersangka baru kasus tindak pidana korupsi PT Garuda Indonesia di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 27 Juni 2022. Dalam konferensi pers Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Emirsyah Satar dan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MAR) Soetikno Soedarjo sebagai tersangka korupsi Garuda. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini mencapai Rp 8,8 triliun. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jaksa Agung Sebut 6 Perusahaan Sedang Diperiksa Tim Terpadu terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit LPEI Rp 3 Triliun

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan tim terpadu sedang memeriksa enam perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit LPEI.


Inilah 4 Perusahaan Debitur LPEI yang Diduga Korupsi Rp 2,5 Triliun

20 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Inilah 4 Perusahaan Debitur LPEI yang Diduga Korupsi Rp 2,5 Triliun

Empat perusahaan debitur LPEI itu diduga melakukan fraud atau korupsi dengan nilai total Rp 2,5 triliun. Bergerak di empat sektor berbeda.


Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Debitur LPEI Sebesar Rp 2,5 Triliun

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Debitur LPEI Sebesar Rp 2,5 Triliun

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan tahap pertama inidikasi korupsi 4 perusahaan debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.


Bersih-bersih LPEI, Sri Mulyani dan Kejagung Bentuk Tim Terpadu

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Bersih-bersih LPEI, Sri Mulyani dan Kejagung Bentuk Tim Terpadu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kejaksaan Agung membentuk tim untuk mengusut sengkarut kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.


Sri Mulyani Lapor ke Kejagung Dugaan Korupsi Pembiayaan LPEI Senilai Rp 2,5 Triliun

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Sri Mulyani Lapor ke Kejagung Dugaan Korupsi Pembiayaan LPEI Senilai Rp 2,5 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Maret 2024.


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

22 jam lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Serba-serbi THR Lebaran, Tidak Boleh Dicicil hingga Mendorong Daya Beli

1 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 September 2023. Rapat tersebut membahas tindak lanjut arahan Presiden RI terkait pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), membahas capaian peningkatan kesempatan dan keterampilan kerja pada Balai Latihan kerja Luar Negeri (BKLN), Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) serta BLK Komunitas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Serba-serbi THR Lebaran, Tidak Boleh Dicicil hingga Mendorong Daya Beli

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mewanti-wanti para pemberi kerja untuk membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran