Ratusan Organisasi Sipil Tuntut Jokowi Cabut Perpu Cipta Kerja

Ilustrasi Perppu Cipta Kerja. Tempo/Muhammad Syauqi Amrulah
Ilustrasi Perppu Cipta Kerja. Tempo/Muhammad Syauqi Amrulah

TEMPO.CO, Jakarta - Per hari ini, Ahad, 8 Januari 2023, tercatat ada 116 organisasi sipil yang mengecam Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. 

"Kami, rakyat Indonesia menuntut kepada Presiden RI untuk mencabut Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secepatnya. Kami juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menolak Perppu Cipta Kerja, yang telah merendahkan pilar-pilar negara hukum dan mengkhianati konstitusi Negara Republik Indonesia," bunyi tuntutan para organisasi sipil itu dalam keterangan tertulis, Ahad, 8 Januari 2023. 

Jika dalam waktu tujuh hari ke depan tuntutan tersebut tidak terpenuhi, 116 organisasi sipil akan menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan pembangkangan sipil dan aksi-aksi massa yang sah, untuk menolak Perppu Cipta Kerja yang menyebabkan demoralisasi hukum atas kepentingan investasi. "Kami menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia senasib sepenanggungan, yang telah terinjak-injak oleh kesewenang-wenangan Presiden."

Langkah ini tersebut merupakan bentuk protes dan peringatan keras atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui presiden yang dinilai memaksakan kehendaknya sendiri. Penerbitan Perpu Cipta Kerja dinilai hanya dilakukan demi kepentingan sekelompok elit serta telah mengangkangi hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pembangkangan Sipil akan terus dilakukan rakyat, sepanjang pengkhianatan konstitusi masih dipertahankan oleh Presiden RI dan DPR RI."

Berikut daftar 116 organisasi sipil yang menuntut pencabutan Perpu Cipta Kerja:

1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
3. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
4. Serikat Petani Indonesia (SPI)
5. Aliansi petani Indonesia (API)
6. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
7. Bina Desa
8. Lokataru Foundation
9. Solidaritas Perempuan (SP)
10. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia  (PPNI)
11. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
12. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
13. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
14. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
15. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
16. Sajogyo Institute (Sains)
17. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
18. Yayasan PUSAKA
19. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)
20. Sawit Watch (SW)
21. Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)
22. Perkumpulan HuMa Indonesia
23. Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK-Indonesia)
24. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
25. Aliansi Organis Indonesia (AOI)
26. Institute for Ecosoc Rights
27. FIAN Indonesia
28. Indonesia for Global Justice (IGJ)
29. FIELD Indonesia (Yayasan Daun Bendera Nusantara)
30. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
31. Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI)
32. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
33. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)
34. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
35. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
36. Majelis Hukum HAM dan LHKP PP Muhammadiyah
37. Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS)
38. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)
39. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
40. STaM Cilacap
41. Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)
42. Pergerakan Petani Banten (P2B)
43. Serikat Tani Tebo (STT)
44. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
45. Yayasan Sitas Desa Blitar Jawa Timur
46. Serikat Petani Bali (STB) 
47. Yayasan Tanah Merdeka (YTM)
48. Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP)
49. Perserikatan Petani Sulawesi Selatan (PPSS) 
50. Serikat Tani Likudengen Uraso Luwu Utara (STL)
51. Serikat Petani Latemmamala (SPL) Soppeng
52. Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Sulteng
53. Forum Masyarakat Register (FORMASTER) Lampung Selatan
54. Serikat Tani Kerja Gerak Bersama (STKGB)
55. Serikat Tani Sigi (STS)
56. Yayasan YAPHI Surakarta
57. Serikat Tani Buleleng (STB)
58. Lembaga Bantuan Hukum Bina Karya Utama Lampung
59. Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU)
60. Konfederasi Serikat Nasional (KSN)
61. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)
62. Satya Bumi
63. Serikat Tani Bengkulu (STaB) 
64. Serikat Tani Indramayu (STI)
65. Serikat Petani Majalengka (SPM)
67. Serikat Petani Pasundan (SPP)
68. Trend Asia
69. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
70. Rasamala Hijau Indonesia
71. Perkumpulan Wallacea Palopo
72. LBH Serikat Petani Pasundan
73. Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (P-KBHB)
74. Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
75. Serikat Tani Independen (SEKTI) Jember
76. FPPMG (Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut)
77. Pantau Gambut
78. FARMACI (Forum Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Ciamis)
78. GRI Lampung
79. Wahana Tani Mandiri (WTM)
80. Agrarian Resource Center (ARC) 
81. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 
82. Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) 
83. Komunitas Pemuda-Pemudi Pro Keadilan Iklim (Koprol Iklim)
84. Perhimpunan Jiwa Sehat
85. Amerta Reksa Kayana
86. Perempuan Mahardhika
87. Serikat Paguyuban Petani Qartah Thayyibah (SPPQT) 
88. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
89. Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)
90. Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM)
91. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) 
92. Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) 
93. Liga mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID)
94. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) 
95. Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM)
96. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) 
97. Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (Jarkom SP Perbankan)
98. Federasi peKerja Industri (FKI)
99. BPM FE UNISMA
100. FPM UBK
101. BEM FH ESGUL
102. Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO)
103. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)
104. Pemersatu Petani Cianjur (PPC) 
105. Greenpeace Indonesia
106. Lingkar Studi Mahasiswa Marhaenis (LSMM) Provinsi Jambi
107. Persatuan Petani Jambi (PPJ)
108. Serikat Petani Batanghari (SPB) 
109. Serikat Tani Kumpeh (STK)
110. Jaringan Informasi Kerja Alternative (JIKA) Bali
111. Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI)
112. Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (GERBANG TANI)
113. Imparsial
114. Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)
115. Serikat Nelayan Bengkulu (SNeB) 
116. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

RIANI SANUSI PUTRI 








PM Prancis Akan Temui Oposisi dan Serikat Pekerja untuk Redakan Protes

11 jam lalu

Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne. REUTERS/Gonzalo Fuentes
PM Prancis Akan Temui Oposisi dan Serikat Pekerja untuk Redakan Protes

Rapat PM Prancis dengan pihak oposisi dan pemimpin serikat-serikat pekerja akan dimulai pekan depan mulai 3 April


Dampak Mogok Kerja Nasional. Industri Manufaktur Bisa Kehilangan Belasan Triliun Per Hari

14 jam lalu

Ribuan buruh menggelar aksi mogok kerja di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Rabu (3/10). TEMPO/Dasril Roszandi
Dampak Mogok Kerja Nasional. Industri Manufaktur Bisa Kehilangan Belasan Triliun Per Hari

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja mendapat banyak penolakan masyarakat. Sehingga masyarakat akan melakukan mogok kerja sebagai bentuk penyampaian aspirasi.


5 Dampak Mogok Kerja Nasional, Bisa Sebabkan Negara Miskin

14 jam lalu

Sejumlah buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) membawa poster saat berlangsung unjuk rasa mendukung aksi mogok kerja nasional, di Semarang, Jateng, Rabu (3/10). ANTARA/R. Rekotomo
5 Dampak Mogok Kerja Nasional, Bisa Sebabkan Negara Miskin

Mogok kerja apalagi secara nasional bisa berdampak negatif


Terkini: Sri Mulyani Buka Seleksi Dewan Komisioner OJK, Pemerintah Putuskan Impor Beras 2 Juta Ton

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. Sri Mulyani menjelaskan sejauh ini prevalensi perokok laki-laki dewasa mencapai 71,3 persen, sehingga membuat Indonesia menduduki peringkat pertama tertinggi di dunia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Sri Mulyani Buka Seleksi Dewan Komisioner OJK, Pemerintah Putuskan Impor Beras 2 Juta Ton

Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka seleksi anggota non ex-officio OJK.


Mulai Selasa Depan, Ratusan Buruh Geruduk Gedung DPR Tolak UU Cipta Kerja

17 jam lalu

Ilustrasi demo buruh. TEMPO/Subekti
Mulai Selasa Depan, Ratusan Buruh Geruduk Gedung DPR Tolak UU Cipta Kerja

Ratusan buruh bakal demo tolak UU Cipta Kerja mulai Selasa depan di depan Gedung DPR.


Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja Hingga Lumpuhkan Aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok

19 jam lalu

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja Hingga Lumpuhkan Aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok

Serikat Buruh ancam lumpuhkan aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok jika pemerintah dan DPR tak juga mencabut UU CIpta Kerja.


YLBHI Anggap Pengesahan Perpu Cipta Kerja Serangan Brutal Demokrasi

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
YLBHI Anggap Pengesahan Perpu Cipta Kerja Serangan Brutal Demokrasi

Suara, kehendak, dan kepentingan rakyat, kata Isnur, tak lagi didengarkan. Pengesahan Perpu Cipta Kerja dianggap mengutamakan kepentingan investor.


BEM UI dan Sejumlah Serikat Buruh Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja

1 hari lalu

BEM UI bersama sejumlah Serikat Buruh Tegas menyatakan sikap menolak Perppu Ciptakerja menjadi UU Ciptakerja yang disahkan DPR RI, menurut massa aksi, pengesahan UU Ciptakerja Melanggar Konstitusi,  Minggu, 26 Maret 2023. TEMPO/Tika Ayu
BEM UI dan Sejumlah Serikat Buruh Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja

Kata Melki, seharusnya pemerintah memenuhi putusan MK dengan melibatkan pastisipasi publik bermakna, bukan malah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja.


Surat Edaran THR Bakal Terbit Besok, Kemnaker: Wajib Dibayar Full

1 hari lalu

Ilustrasi THR. ANTARA
Surat Edaran THR Bakal Terbit Besok, Kemnaker: Wajib Dibayar Full

Tunjangan hari raya atau THR untuk ASN atau aparatur sipil negara akan diumumkan Presiden Joko Widodo.


Terpopuler Sepekan: Sri Mulyani Ungkap 2 Figur Mencurigakan, Rincian Pesangon hingga Alasan Cuti Bersama Ditambah

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menkopolhukam Mahfud MD dalam konferensi pers terkait transaksi mencurigakan Rp 300 T di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Terpopuler Sepekan: Sri Mulyani Ungkap 2 Figur Mencurigakan, Rincian Pesangon hingga Alasan Cuti Bersama Ditambah

Berita terpopuler ekonomi bisnis selama sepekan antara lain Sri Mulyani mengungkap dua figur yang diduga lapor SPT tapi tak sesuai laporan PPATK.