TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak terhadap karyawannya. Hal tersebut tertuang dalam Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan pemerintah pada 30 Desember 2022.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHIJSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan PHK hanya dapat dilakukan jika perusahaan telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerjanya, dan pekerja tersebut menerima keputusan.
“Bila ada perselisihan PHK, maka harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004,” kata Indah dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 6 Januari 2023.
Adapun Perpu Cipta Kerja mengatur 10 kategori pekerja yang tak bisa terkena PHK sepihak. Larangan PHK sepihak itu termaktub dalam Pasal 153 Perpu Cipta Kerja.
Sepuluh kategori pekerja yang tak bisa terkena PHK sepihak, yaitu:
Selanjutnya: Pekerja mempunyai pertalian darah dan ...
