Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kebijakan Zero ODOL, SCI Usul Insentif Bebas PPN bagi Angkutan Logistik

Pemeriksaan angkutan barang terkait over dimension over load (ODOL) di Gerbang Tol Tanjung Priok 1, Jakarta Utara, Senin, 9 Maret 2020.  Selain itu petugas kepolisian juga akan melakukan sanksi tilang kepada kendaraan yang termasuk kategori ODOL. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Pemeriksaan angkutan barang terkait over dimension over load (ODOL) di Gerbang Tol Tanjung Priok 1, Jakarta Utara, Senin, 9 Maret 2020. Selain itu petugas kepolisian juga akan melakukan sanksi tilang kepada kendaraan yang termasuk kategori ODOL. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Sugi Purnoto menyarankan agar pajak pertambahan nilai atau PPN angkutan barang atau logistik dibebaskan. Hal itu seiring dengan diberlakukannya kebijakan larangan truk over dimension over loading atau truk ODOL berlaku mulai 2023.

Sugi menjelaskan jika truk ODOL dilarang maka bisa berimbas pada kenaikan biaya transport dan membuat pabrik atau pemilik berfikir untuk melakukan efisiensi. Karena truk over load yang biasanya menganggut 25 ton kini harus 11 ton dan menjadi bayar biaya pengiriman dua kali.

“Angkutan ini kan dikenakan PPN 11 persen dan PPH 3 persen. Pemerintah harus mengeluarkan insentif, dibebaskan  PPN dan PPH. Supaya tarifnya akhirnya tidak ditambah lagi,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Sabtu, 31 Desember 2022. 

Sugi merincikan untuk angkutan wide base dari Cilegon itu tarifnya Rp 500 per kilogram, tapi harus angkut sebanyak 30 ton, artinya ongkos angkutnya Rp 15 juta. Ongkos tersebut sudah termasuk biaya operasional, solar dan untuk sopirnya. Hal itu biasa dilakukan oleh truk ODOL yang seharusnya memuat kapasitas 11 ton. Sehingga dengan adanya larangan ODOL, logistik yang biasa diangkut 30 ton sekali jalan menjadi dua kali.

“Itu kondisi saat ini dan praktik ini masih berjalan, makanya mereka selalu mengatakan di beberapa media bahwa informasinya mendadak. padahal sudah lama, 5-6 tahun yang lalu, mulai dari mengurangkan dengan 50 persen, 25 persen, 20 persen, harusnya 2019-2020 sampai mundur di tahun 2023,” kata Sugi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno memastikan kebijakan zero ODOL—yang mengangkut barang dengan kelebihan muatan—tetap berlaku mulai Januari 2023. Dia mendorong pengiriman logistik beralih menggunakan kereta api dan kapal.

“(Saat pelaksanaan zero ODOL) Kami mencari solusi, salah satunya adalah mendorong logistik menggunakan kereta api atau kapal,” ujar dia di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 27 Desember 2022.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemenhub, kata Hendro, sudah mencobanya di kereta api Makassar - Pare-pare, dan hitungannya tarifnya sudah ada. Bahkan sekarang, pihaknya sedang menghitung tarif pengiriman logistis Jakarta - Surabaya dan Jakarta - Semarang.

“Kalau hitungannya bagus kita akan bicara dengan asosiasi bahwa menggunakan kereta lebih efisien. Jadi harus ada solusi,” ucap Hendro.

Dia menuturkan kebijakan zero ODOL akan dilakukan secara bertahap. “ODOL itu kan 2023, bisa Januari sampai Desember. Tahapannya akan kita lakukan. Bukan Januari langsung zero ODOL tapi ada tahapan yang akan dilakukan,” kata dia.

Dia juga menjelaskan bahwa kebijakan zero ODOL sebenarnya sudah ada sejak tahun 2017, tapi diundur ke 2018, dan mundur lagi hingga 2023. Namun, permintaan penundaan tidak diikuti action plan yang ingin menunda ODOL, bukannya berkurang malah justru bertambah. “Harusnya kalau minta mundur dia juga membenahi diri. Tapi tidak,” ucap Hendro.

Selain itu, dia juga mengatakan untuk penindakan pun sudah dilakukan, dan pelanggarannya tetap ada. “Di jembatan timbang ditindak, korlantas juga nindak kelebihan muatan. Di jalan tol juga sudah saya minta untuk terapkan Weight In Motion (WIM),” kata dia.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pastikan Operasional Kereta Cepat Sesuai Jadwal, KCIC: Agustus Masyarakat Sudah Bisa Naik

1 jam lalu

Pekerja berjalan di dekat rangkaian Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat Tegalluar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 17 Mei 2023. Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tersebut ditargetkan beroperasi pada Agustus 2023. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pastikan Operasional Kereta Cepat Sesuai Jadwal, KCIC: Agustus Masyarakat Sudah Bisa Naik

Manager Corporate Communication Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Emir Monti memastikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB akan sesuai jadwal.


Jokowi Teken Perpres Pembangunan Bandara VVIP IKN

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo sebelum menuju ke  Singapura dan Malaysia melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 7 Juni 2023. Kunjungan Presiden ke Singapura dan Malaysia untuk membicarakan hubungan bilateral dan investasi kedua negara. TEMPO/Subekti.
Jokowi Teken Perpres Pembangunan Bandara VVIP IKN

Jokowi menyatakan alasan pembangunan bandara VVIP untuk menunjang dan mempercepat pembangunan infrastuktur ibu kota baru tersebut.


Kemenhub dan BSI Teken Perjanjian Kerja Sama Layanan Perbankan

11 jam lalu

Kemenhub dan BSI Teken Perjanjian Kerja Sama Layanan Perbankan

BSI dan Kemenhub tanda tangan perjanjian kerja sama pelayanan perbankan.


Kemenhub Sosialisasikan Aturan Baru Tarif Kapal Perintis dan Taris Batas Atas Kapal PSO

1 hari lalu

Kapal Perintis Sabuk Nusantara 48 yang membawa penumpang dan pasokan sembako bersiap untuk merapat di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Kepri, Kamis, 10 Juni 2021. Semenjak hadirnya program Tol Laut, pasokan sembako di Natuna, yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia, tidak pernah lagi mengalami kelangkaan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Kemenhub Sosialisasikan Aturan Baru Tarif Kapal Perintis dan Taris Batas Atas Kapal PSO

Tarif angkutan laut perintis adalah harga satuan jasa yang dikenakan kepada pengguna jasa angkutan laut perintis.


Pakar Beri 6 Catatan Evaluasi Program Transportasi Skema Buy The Service di 10 Kota, Apa Saja?

2 hari lalu

Petugas Dishub Kota Bogor bersama anggota Polresta Bogor Kota mengatur lalu lintas saat uji coba BISKITA Trans Pakuan di  jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 November 2021. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor melalui program Buy The Service (BTS) melakukan uji coba sebanyak 10 BISKITA Trans Pakuan yang melewati 16 halte pada koridor lima mulai dari Stasiun Bogor hingga Ciparigi secara gratis hingga bulan Desember 2021. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Pakar Beri 6 Catatan Evaluasi Program Transportasi Skema Buy The Service di 10 Kota, Apa Saja?

MTI dalam mengevaluasi program transportasi dengan skema buy the service (BTS) di 10 kota menemukan ada enam catatan penting.


KPK Panggil Dirut PT Kereta Cepat di Kasus Korupsi Pembangunan Rel

2 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Panggil Dirut PT Kereta Cepat di Kasus Korupsi Pembangunan Rel

KPK memanggil Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi sebagai saksi kasus suap pembangunan jalur kereta api


KPK Periksa 3 ASN Kemenhub sebagai Saksi Korupsi Pembangunan Jalur Kereta Api

3 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 3 ASN Kemenhub sebagai Saksi Korupsi Pembangunan Jalur Kereta Api

KPK memeriksa tiga Aparatur Sipil Negara di Kementerian Perhubungan sebagai saksi dugaan suap pembangunan jalur Kereta Api


Sebelumnya Gratis, Kemenhub Siapkan Tarif Khusus Bus untuk Pelajar, Lansia, dan Disabilitas di 10 Kota

3 hari lalu

Bus Trans Banyumas. ANTARA/HO-Pengelola Program Teman Bus.
Sebelumnya Gratis, Kemenhub Siapkan Tarif Khusus Bus untuk Pelajar, Lansia, dan Disabilitas di 10 Kota

Kemenhub menyebut layanan BTS bagi golongan pelajar/mahasiswa, lansia, dan disabilitas dari sebelumnya gratis akan segera dikenakan tarif khusus.


Gapeka 2023 Berlaku Hari Ini, Bagaimana Dampaknya ke Stasiun Manggarai?

6 hari lalu

Penumpang menunggu kedatangan rangkaian kereta commuter line arah Bogor di Stasiun Manggarai, Ahad, 23 April 2023. Suasana Stasiun Manggarai terpantau ramai saat libur lebaran 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gapeka 2023 Berlaku Hari Ini, Bagaimana Dampaknya ke Stasiun Manggarai?

Grafik perjalanan kereta api atau Gapeka 2023 mulai berlaku per 1 Juni 2023. Bagaimana dampaknya terhadap salah satu stasiun tersibuk di Indonesia, yakni Stasiun Manggarai di Jakarta?


Libur Panjang, Kemenhub dan Korlantas Polri Terbitkan SKB Pembatasan Operasional Angkutan Barang

8 hari lalu

Sejumlah truk pengangkut barang melintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Kayu Agung-Palembang (Kapal)  di Kabupaten Ogan Komering Ili (OKI), Sumatera Selatan, Kamis 13 April 2023. Pemerintah mengatur pembatasan operasional angkutan Lebaran untuk jenis angkutan barang non sembako dan BBM dilarang melintas di Jalur mudik mulai tanggal 17 April 2023 atau pada H-5 Lebaran. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Libur Panjang, Kemenhub dan Korlantas Polri Terbitkan SKB Pembatasan Operasional Angkutan Barang

Kemenhub dan Korlantas Polri mengeluarkan SKB pembatasan operasional angkutan barang selama libur panjang memperingati Hari Pancasila dan Waisak.