TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nasional tahun 2022 mencatatkan kinerja positif. Menurut dia, hal itu sejalan dengan perekonomian domestik yang membaik, serta semakin terkendalinya pandemi Covid-19.
APBN 2022, kata Sri Mulyani, menjadi instrumen yang mendukung pencapaian target pembangunan, meredam dampak gejolak ekonomi global, dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Kinerja APBN yang baik di tahun 2022 dan momentum pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menjadi modal kuat di tengah ketidakpastian ekonomi di tahun 2023,” ujar dia dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kementerian Keuangan pada Selasa, 3 Januari 2023.
Bendahara negara menjelaskan, kerja keras APBN selama kurang lebih 3 tahun terakhir berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia. Bahkan, kata dia, APBN terbukti tangguh menghadapi berbagai guncangan dan ancaman ketidakpastian. “Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dalam meredam gejolak perekonomian global.”
Jika melihat situasi pelemahan global yang menjadi tren, Sri Mulyani menuturkan, Indonesia harus bersyukur karena pemulihan ekonomi masih terjaga. Meskipun memang tidak sama sekali imun, atau tidak terpengaruh dari suasana global, menurut dia, pasti ada pengaruhnya.
Namun, dia melanjutkan, daya tahan perekonomian Indonesia nampaknya cukup baik, dengan pertumbuhan yang tetap terjaga. Sri Mulyani melihat di kuartal keempat 2022, kondisi dari kegiatan ekonomi juga masih relatif baik. Hal itu memberikan optimisme. “Namun kita hati-hati karena memang imbas dan gelombang gejolak dunia itu begitu sangat dahsyatnya,” tutur Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun menjelaskan kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2022 menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat. Dengan realisasi defisit sebesar 2,38 persen dari PDB, lebih cepat satu tahun dalam pencapaian defisit maksimal 3 persen dari PDB sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2020.
“Selama tahun 2022, APBN berhasil menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat, mendukung gerak dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Menurut Sri Mulyani, kerja keras APBN diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara yang tumbuh 10,9 persen dari tahun 2021 dan sekitar 99,5 persen dari pagu pada Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Dan digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas.
“Dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian, pemerintah memberikan berbagai subsidi nonenergi, subsidi energi, dan kompensasi kepada masyarakat dan dunia usaha,” ucap Sri Mulyani.
Adapun realisasi APBN 2022, kata Sri Mulyani, sebelumnya pendapatan negara diasumsikan hanya Rp 1.846,1 triliun. Kemudian, direvisi ke atas dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 menjadi Rp 2.266,2 triliun.
Sementara, kata dia, realisasi yang dikumpulkan adalah 2.626,4 triliun. “Dalam hal ini realisasi ini adalah 115,9 persen dari Perpres 98 yang sudah direvisi kalau dibandingkan APBN awal ini naiknya sudah kemana-mana. Luar biasa lebih tinggi,” kata Sri Mulyani. Dia pun menilai, pertumbuhan dari pendapatan negara adalah 30,6 persen dibandingkan tahun lalu yang realisasinya adalah Rp 2.011,3 triliun.
Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 3.090,8 triliun. Angka tersebut meningkat 10,9 persen dari realisasi belanja tahun 2021.
Baca Juga: Kenaikan Tarif PPN 11 Persen Sumbang Rp60,76 T pada APBN 2022, Aset Kripto Rp246,45 T
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
