TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan negara perlu mewaspadai dampak disparitas harga beras yang terlalu tinggi. Ia merujuk pada laporan Bank Dunia bertajuk 'Indonesia Economic Prospect' yang menyebutkan harga beras Indonesia paling mahal jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Menurut Arsjad, jika perbedaan antara harga di dalam negeri dan luar negeri terlalu besar, ada kecenderungan harga beras impor lebih murah. Walhasil, keinginan untuk mendatangkan beras dari luar negeri menjadi sangat tinggi dan mengancam petani.
"Kondisi ini bisa memberikan ancaman bagi petani," ucapnya melalui keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, 30 Desember 2022.
Baca: Bulog Belum Salurkan Beras Impor ke Pasar, Zulhas: Masih Takut-takut
Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton hingga akhir 2022 untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah atau CBP. Menurut Arsjad, dampak disparitas harga ini dipicu oleh kebijakan impor beras yang muncul ketika Bulog mencatat stok CBP menyusut dari 1 juta ton pada awal 2022 menjadi 587 ribu ton pada November 2022.
Karena harus melakukan intervensi pasar selama musim paceklik, yakni tiga hingga empat bulan ke depan dan mengantisipasi kebutuhan untuk bencana alam, Arsyad menuturkan Bulog semestinya mengisi stok beras hingga tingkat aman sekitar 1,5 juta ton. Bulog mencoba mengadakan stok beras itu dari pasar domestik, tapi kesulitan mendapatkan walau regulasi harga patokannya sudah direlaksasi.
Sehingga, pemerintah memutuskan untuk mengambil opsi impor beras. "Inilah yang jadi sumber ketidaksepahaman antara Bulog dan Badan Pangan Nasional dengan Kementerian Pertanian," kata dia.
Padahal, ia melanjutkan, Indonesia telah mewujudkan swasembada beras pada periode 2019-2021. Pada periode ini, Indonesia hanya mendatangkan beras khusus yang merupakan jenis yang tidak ditanam di Indonesia. Beras khusus tersebut umumnya ditujukan bagi hotel, restoran, hingga pelaku bisnis katering. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia mengimpor beras khusus mencapai 407,7 ribu ton pada 2021, angka tersebut naik dari 2020 yang hanya 356,3 ribu ton.
Arsjad mewanti-wanti agar tingginya harga beras tidak sampai memunculkan polemik dan mengubah fokus pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Sekarang, tutur dia, adalah waktu yang sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan, mengingat ada potensi krisis global akibat perang Rusia dan Ukraina yang belum usai.
Ia menilai kondisi krisis global berdampak serius bagi rantai pasok (supply chain) perdagangan global, termasuk di sektor pangan. Gangguan pada pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga, sehingga daya jangkau masyarakat menjadi lemah ditambah tingkat kesejahteraannya tidak mengalami peningkatan akibat krisis.
Arsjad menyebut kini terjadi kenaikan harga beras yang relatif besar di beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), ada dua wilayah yang rata-rata secara eceran naik melampaui 5 persen pada 6 Desember 2022 ketimbang sebulan sebelumnya, yakni 7 November 2022. Daerah dengan peningkatan harga rata-rata terbesar adalah Sulawesi Barat sebanyak 6,6 persen dan Kalimantan Tengah 5,6 persen. Selain itu, ada sekitar sebelas daerah yang masih defisit beras.
Menurut Arsjad, krisis pangan ini ditandai oleh sejumlah hal. Misalnya, pasokan bahan pangan yang berkurang atau harga yang makin tak terjangkau. “Jangan sampai kondisi krisis pangan terjadi di Indonesia, karena dampaknya bisa meluas ke masalah sosial,” ucap Arsjad.
Ia melanjutkan, secara fundamental, Indonesia perlu terus meningkatkan ketahanan pangan strategis. Misalnya, beras, terutama dari sisi produksi. Alasannya, kenaikan harga komoditas dapat bersumber dari sisi permintaan maupun penawaran yang berpotensi mempengaruhi daya jangka masyarakat. Begitu juga dengan kemungkinan adanya hambatan non-tarif atau harga di tingkat petani demi stabilisasi harga beras.
Dalam jangka panjang, menurut dia, pemerintah perlu mendorong investasi di bidang penelitian dan pengembangan pertanian. Selain itu, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian agar mampu meningkatkan produktivitas petani.
Baca Juga: Zulhas Pertanyakan Data Surplus Beras Versi Kementan: Dari Mana Dasarnya?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
